Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN):

• Rp243 Miliar terangkum dalam berbagai pemakaian terutama pada pembinaan tingkat lanjut.
• Kementrian BUMN telah menugaskan jajarannya untuk bisa mensukseskan program tax amnesty.

Komisi Pengwas Persaingan Usaha (KPPU):

• Anggaran sebesar 90,07%. Terkait pertanyaan Komisi 6 DPR RI. Opini dari BPK RI itu mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
• Masih terdapat aset yang belum dikasih kode barang apalagi dimanfaatkan.
• Masih terdapat aset barang di daerah yang belum terealisasikan.
• Untuk pagu anggaran KPPU tahun 2017. Maka dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPU yang terkait dengan revolusi mental dan kesiapan pangan.
• Akan mendorong peningkatan kemandirian ekonomi di indonesia untuk meningkatkan daya saing.
• Membentuk satgas kemitraan, mencapai hampir 6000 orang dalam penanganannya. Sehingga anggaran tahun 2017, KPPU masih kekurangan Rp22,9 Miliar.
• Sudah melakukan investigasi dalam beberapa masalah terkait yang berhubungan dengan KPPU.
• Terkait tax amnesty, partisipasi KPPU adalah KPPU sendiri akan mengembangkan Bank-Bank dan memonitoringnya.

Badan Standarisasi Nasional (BSN):

• Laporan realisasi anggaran tahun 2015 mendapatkan Rp100,4 Miliar. Adapun rincian secara detail sudah BSN lampirkan dalam makalah.
• BSN sampaikn tentang laporan realisasi anggaran tahun 2016, sebesar Rp164 Miliar yang digunakan salah satunyaa untuk progrm peningkatn sarpras.
• Untuk anggaran tahun 2017, sesuai surat Menteri Keuangan, BSN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp184 Miliar. Program yang dilaksanakan adalah pembangunan role model.
• Untuk melakukan perumusan standar. BSN sampaikan untuk memperkuat posisi di MEA.
• Terkait tax amnesty BSN melakukan tindakan yang digunakan untuk memperkuat repatriasi selanjutnya.
• Terkait tax amnesty, BSN melakukan beberapa kegiatan yang mendukung yaitu dengan mengusulkan tata kelora impor yang baik.

Badan Pengusahaan (BP) Batam:

• Di tahun 2015 BP Batam memang menerima anggaran sebear Rp1,2 Triliun.
• Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK disebutkan sebagai WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
• Penyelesaian masalah piutang. Ada WTO yang belum dibayar sebanyak 5%.
• Saat ini sedang melakukan revitalisasi pengolahan lahan yang ada di kawasan BP Batam.
• Sesuai SK menteri, BP BATAM mendapat Rp1,4 Triliun.
• Ada beberapa proyek penting yang belum BP Batam laksanakan karena kurangnya anggaran.
• Ada kekurangan di lapangn terbang Hang Nadim. Untuk landasan dan waduk air serta pembuatan jalan strategis industri tahun depan.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS):

• Realisasi anggaran BPKS tahun 2016, 83,05% dari total yang dianggarkan.
• Untuk program perencanaan dan pengawasan telah dilaksanakan.
• Laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK RI yaitu dengan opini WDP.
• Kegiatan inventarisasi itu belum memadai dengan rinci.
• Dengan membentuk tim inventarisasi aset akan jelas terlihat hasilnya jika terlaksana dengan baik.
• Berdasarkan SK Menkeu, pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp429 Miliar. Pagu indikatif tersebut terdiri dari Badan Layanan Umum.
• Alokasi anggaran yang utama masih dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang selama ini masih belum mendukung.
• Anggaran itu BPKS alokasikan untuk pembangunan infrastrukrur dan pembayaran gaji para pegawai.