Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Privatisasi/Right Issue 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN)

Ditulis Tanggal: 19 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN)

Pada 24 Agustus 2016, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN) tentang Privatisasi/Right Issue 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Dodi A. dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 11:05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://bisnis.tempo.co)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN)
  • Menkeu hanya sampaikan terutama alokasi PMN untuk 4 BUMN.
  • Syarat minimal kepemilikan saham pemerintah tersebut, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 65,05 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 70 persen, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 80 persen, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan saham minimal 51 persen.
  • Sedangkan PMN yang diberikan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp4 Triliun, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp1,25 Triliun, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp1,5 Triliun, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Rp2,25 Triliun.
  • Mekanisme yang dilakukan sesuai peraturan OJK, melalui penerbitan saham.
  • Penerbitan saham baru melalui program privatisasi.
  • Kalau bisa disampaikan lebih lanjut, tujuan PMN dari 4 BUMN untuk menunjang program Pemerintah di bidang infrastruktur.
  • Masing-masing proyek bisa Pemerintah jelaskan sesuai dengan tayangan yang suda ada di proyektor.
  • Mekanismenya Menkeu sudah meminta Dirjen HKN untuk mengawasi proyek-proyek tersebut.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan