Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Tanggal Rapat: 28 Nov 2016, Ditulis Tanggal: 10 Feb 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI

Pada 28 November 2016, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Airlangga Hartarto, mengenai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2016 dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Teguh Juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 13.50 WIB. (ilustrasi: dara.co.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI
  • Realisasi anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI sampai dengan 15 November 2016, sebesar Rp1,691 Triliun atau sebesar 78,35% dari pagu anggaran sebesar Rp2,158 Triliun.
  • Realisasi Sekretariat Jenderal Rp677,9 Miliar atau 79%, Industri Kimia dan Farmasi Rp77,166 Miliar, Industri Kecil dan Menengah (IKM) Rp165,065 Miliar atau 72%, Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) 67,82%, dan Ditjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) 85,31%.
  • Kendala yang dihadapi adalah adanya kewajiban barang dan jasa yang harus diselesaikan paling lambat pada pertengahan Desember, sehingga diperlukan revisi secepatnya, karena terdapat self blocking. Oleh karena itu, akan dilakukan percepatan pembayaran, swakelola, serta administrasi dan laporan pembayaran.
  • Sampai saat ini, pemeriksaan BPK-RI masih proses audit internal. Audit Semester 1 sedang dalam proses, sementara audit pada tahun 2015 masih ada yang belum dikenakan denda. 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan