Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Tanggal Rapat: 17 Jul 2019, Ditulis Tanggal: 28 May 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pada 17 Juli 2019, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang Realisasi Anggaran. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Dito G. dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Sulawesi Tenggara pada pukul 10:34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Menperin :

  • Realisasi anggaran Kementerian Perindustrian sampai 31 Desember 2018 (Audited) sebesar Rp2.628.110.894 atau 92,28% dari penganggaran Rp2.847.922.836.000.
  • Realisasi ini sudah melampaui perentase angka realisasi nasional sebesar 91,68%, namun demikian tetap diperlukan upaya-upaya lebih lanjut untuk terus meningkatkan kinerja anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2019.
  • Sisa anggaran Kementerian Perindustrian yang tidak terserap di Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp219.812.733.106, di antaranya berasal dari
    • Sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp24,11 Miliar karena adanya perubahan organisasi di Kementerian Perindustrian.
    • Sisa Belanja Modal yang dikarenakan penghematan lelang sebesar Rp21,35 Miliar.
    • Anggaran yang diblokir yang tidak dicairkar sebesar Rp8,92 Miliar.
    • Penghematan Kegiatan Swakelola sebesar Rp60,15 Miliar.
    • Penghematan Perjalanan Dinas Rp35,26 Miliar.
  • Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018 adalah terdapat sebanyak 6 (enam) temuan dan 15 rekomendasi dengan nilai rekomendasi Rpp2.523.945.585 dengan penjelasan berikut :
    • Sistem Pengendalian Intern
      • Temuan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) berjumlah 2 (dua) temuan dengan rekomendasi, terkait :
        • Proses hibah atas persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat yang belum selesai dilakukan dan pengelolaan persedian yang belum sepenuhnya memadai.
        • Perusahaan aset tanah serta gedung dari bangunan yang tidak memadai.
  • Kementerian Perindustrian telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan sejak Tahun Anggaran (TA) 2014 sampai 2018. Bahkan dapat Kementerian Perindustrian sampaikan bahwa Opini WTP pada TA 2018 tersebut merupakan yang ke-11 kali secara berturut-turut sejak TA 2008.

Menperin Mewakili Menteri BUMN :

  • Realisasi Anggaran Kementeian BUMN Tahun 2018, Realisasi Anggaran per 31 Desember 2018
    • Realisasi Anggaran Kementerian BUMN tercapai 92% atau sebesar Rp227,5 Miliar dari Total Pagu Rp247 Miliar
  • Opini WTP tahun ini adalah WTP dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Adapun temuan hasil pemeriksaan BPK terdapat 2 temuan terkait SPI dan temuan terhadap kepatuhan terdiri dari 3 temuan.
  • Semua temuan tersebut sudah ditindak lanjuti.

Kepala BKPM :

  • Terkait pertanyaan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan berdasarkan surat dari Menteri Keuangan tertanggal 26 Oktober 2018 Anggaran BKPM tahun 2018 adalah Rp 548.229.840.000.
  • Realisasi anggaran BKPM Per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
    • Sekertariat utama 93 %.
    • Deputi bidang pengembangan iklim 77%.
    • Deputi bidang promosi penanaman modal 85%.
    • Deputi bidang penanaman modal sebsar 90% Sehingga rata2 nya 87%.
  • Keuangan BKPM Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
    • Sistem Pengendalian Intern
      • Tidak terdapat temuan yang dikategorikan sebagai kelemahan sistem pengendalian intern pada Laporan Keuangan BKPM Tahun Anggaran 2018.
    • Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
      • Tidak terdapat temuan yang dikategoikan sebagai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Laporan Keuangan BRPM Tahun Anggaran 2018.
    • Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2014-2018
      • Dalam kurun waktu 2014-2018, BBKPM memperoleh opini WTP atas Laporan keuangan BKPM Tahun Anggaran2014-2018.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan