Menteri Perdagangan :

• Pagu awal anggaran sekitar 4 triluliun rupiah, realisasi tahun 2018 lebih besar dari pada realisasi dari pada tahun 2017.
• Peningkatan sarpras aparatur Kementerian Perdagangan realisasi sekitar 95 %.
• Pengkajian dan pengembangan perdangangan sekitar 98 %.
• Total realisasi pagu tahun 2018 adalah sekitar 87,95 %.
• Realisasi anggaran tahun ini lebih besar daripada tahun 2016.
• Penata usahaan dan pengelolaan aset lainnya dari tahun 2014-2018 mendapatkan Opini laporan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.

Kementerian Koperasi dan UKM :

• UKM. Sesual agenda Rapat Kerja pada hari ini, izinkan Kemenkop menjelaskan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi 6 DPR RI:
  • Terkait dengan Laporan Realisasi Anggpran dari Kementerian Lembaga Tahun Angaran 2018 berdasarkan Program/Kegiatan, dapat kami jelaskan sebagai berikut :
    • Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 sebesar Rp.944.538.384.000-(sembilan ratus empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dalapan puluh empat ribu rupiah), dengan realisasi per 31 Desember 2018 telah sesuai target yang direncanakan sebesar Rp858.493.948.940 (delapan ratus lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ripu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau 90,89%.
  • Terkait dengan pertanyaan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Tahuh 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kepatuhan terhadap Peraturan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan
  • Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2014-2018, dapat kami jelasan sebagai berikut:
    • Sesuai dengan surat Pimpinan Badan Pemeiksa Keuangan,Nomor: 23/S/ XV/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018, BPK telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
• Rencana Aksi (Action Plan) LHP BPK RI. Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM setiap bulan melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan secara periodik hasilnya kami laporkan kepada BPK RI.
• Terkait dengan Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga(LKKL) 20142018 Kementeian Koperasi dan UKM memperoleh opini Wajar Tanga Pengecuaian (WTP) dari BPK Ri sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Ketua KPPU :

• Pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja kantor perwakilan daerah KPPU realisasinya mencapai 98%. Untuk realisasi tahun 2018 mencapai 95%.
• KPPU mendapatkan Opini WTP selama 7 tahun berturut-turut