Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Tanggal Rapat: 12 Jun 2023, Ditulis Tanggal: 14 Aug 2023,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri Perindustrian

Pada 12 Juni 2023, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian membahas Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Dony Maryadi Oekon dari Fraksi PDI-Perjuangan dapil Jawa Barat 11 pada pukul 10.20 WIB. 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Perindustrian
  • Izinkan Menperin untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Komisi 7 dan pada Anggota Komisi 7 atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan progress pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan juga Pengantar RKA K/L Tahun Anggaran 2024.
  • Menperin akan menyampaikan kondisi kinerja makro sektor industri dimana dapat disampaikan bahwa perjalanan pembangunan sektor industri pengolahan non-Migas pada awal tahun 2023 cukup baik. Sektor industri pengolahan non-Migas masih menjadi penopang utama bagi perekonomian nasional yang dapat dilihat dari beberapa indikator:
    • Pertama, pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas pada Triwulan 1 2023 tumbuh sebesar 4,67%;
    • Kedua, kontribusi sektor industri pengolahan non-migas pada Triwulan 1 2023 sebesar 16,77%
    • Ketiga, nilai ekspor industri pengolahan non migas periode Januari akhir 2023 mencapai US$60,62 Miliar atau 70,20% dari total ekspor nasional;
    • Keempat, nilai investasi di sektor pengolahan non migas pada Triwulan 1 2023 mencapai 135,30 Triliun atau 41,41,14% dari total investasi nasional; dan
    • Kelima, aspek ketenagakerjaan dimana industri pengolahan non migas mampu menyerap 19,11 juta orang pada Agustus 2022.
  • Berbagai indikator positif pun terus bisa dilihat selaras dengan poin yang didapatkan dari survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Januari-April 2023 yang masih berada di atas angka 50 dan juga survei BMI yang mana di 16-17 bulan berturut-turut angkanya di atas 50, walaupun survei terakhir ini angka yang terendah dalam satu tahun terakhir. Tentu ini harus menjadi warning bagi kita semua.
  • Mengenai progress pelaksanaan anggaran tahun 2023. Perlu kami informasikan bahwa Kemenperin memperoleh tambahan anggaran untuk pelaksanaan program Pemerintah berupa bantuan pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Dua sebesar Rp1,4 Triliun, sehingga anggaran Kemenperin saat ini mencapai Rp4,2 Triliun.
  • Realisasi anggaran Kemenperin sampai dengan 31 Mei 2023 di luar anggaran bantuan pembelian KBLBB telah mencapai 27,34%.
  • Namun, apabila anggaran bantuan pemilihan KBLBB dimasukkan ke dalam anggaran Kemenperin, maka realisasi anggaran Kemenperin baru mencapai 19,06%.
  • Beberapa hal yang menyebabkan realisasi anggaran Kemenperin berada di bawah rata-rata nasional antara lain:
    • Pertama, terdapat anggaran Kemenperin yang masih diblokir sebesar Rp207,57 Miliar atau 4,49% dari total anggaran dimana dari sebagian besar blokir tersebut merupakan blokir yang disebabkan kebijakan automatic adjustment secara nasional;
    • Kedua, beberapa kegiatan dengan alokasi anggaran yang cukup besar seperti pengembangan WOB, Diklat, 3 in 1, pembangunan konstruksi SMK Bogor, dan Politeknik Cilegon saat ini masih dalam proses pengadaan atau lelang barang dan jasa serta dalam proses pelaksanaan. Adapun total anggaran untuk kegiatan tersebut yang dalam proses pengadaan pelaksanaan sebesar Rp263,45 Miliar; dan
    • Ketiga, terdapat anggaran bantuan Pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua sebesar Rp1,4 triliun atau 30,29% dari total anggaran Kemenperin yang ditambahkan atau dimasukkan ke dalam Dipa Kemenperin pada April 2023.
  • Sebagai laporan, saat ini program bantuan Pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua untuk masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai salah satu dari empat kriteria penerima bantuan yang telah mendapatkan potongan harga sebanyak 4 unit yang tersalurkan, 2 unit terverifikasi, dan 696 unit dalam proses pendaftaran, sehingga masih terdapat kuota sisa sebesar 1.998 unit.
  • Beberapa progress kegiatan prioritas Kemenperin pada tahun 2023 dapat kami laporkan secara singkat antara lain:
    • Kemenperin terus meningkatkan kemampuan wirausaha baru industri kecil dan menengah agar sektor IKM semakin tumbuh dan memiliki daya saing. Dalam upaya peningkatan populasi wirausaha baru IKM khususnya bagi calon wirausaha yang memiliki jiwa kewirausahaan telah dilaksanakan kegiatan pertumbuhan wirausaha industri melalui pelatihan, bimbingan teknis, manajemen kewirausahaan, dan memberikan fasilitasi izin usaha atau legalitas usaha, serta fasilitasi mesin peralatan, meningkatkan produktivitasnya baik itu melalui program santripreneur, penumbuhan wirausaha di Daerah 3T, serta penumbuhan wirausaha yang bersinergi dengan K/L lainnya. Saat ini, realisasi yang dicapai sampai Mei masih rendah 8,54% atau telah dilaksanakan kegiatan sebanyak 241 seminar wirausaha baru IKM;
    • Kedua, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Industri dan Balai Diklat Industri mencakup pelatihan sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan kurikulum dan modul yang mengacu pada kebutuhan industri agar terbentuk link and match antara lembaga pelatihan dengan perusahaan industri untuk menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten dan siap kerja. Saat ini, realisasi yang dicapai sampai dengan Mei sebesar 30,07% atau telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 11.517 orang;
    • Ketiga, partisipasi Indonesia pada Hannover Messe 2023 suatu event pameran teknologi industri terbesar di dunia pada 17-21 April 2023 di Hannover, Jerman. Event tersebut tidak hanya sebagai ajang promosi bagi Indonesia, tetapi juga untuk menunjukkan sektor manufaktur Indonesia menuju era digital. Event ini juga membuka jalan yang lebar bagi masuknya investasi ke dalam negeri maupun terjalinnya kemitraan pelaku industri pada jaringan rantai suplai global. Kami laporkan bahwa output yang telah dicapai dalam event tersebut ada 30 kesepakatan kerjasama yang terdiri dari 25 kerjasama B2B senilai Rp37 Triliun, kemudian ada satu kerjasama G2G, dan 4 kerjasama G2B.
    • Keempat, berkaitan dengan bantuan Pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua Pemerintah terus mendorong akselerasi pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanah air. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program bantuan pembelian KBLBB yang basis produksinya dilakukan di dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan yang lebih luas akan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik. Di sisi lain, program ini juga bertujuan menarik para produsen kendaraan listrik agar berminat untuk investasi di tanah air. Pada tahun 2023, Pemerintah telah menganggarkan bantuan pembelian KBLBB roda dua sebanyak 200.000 unit;
    • Kelima, program restrukturisasi mesin atau peralatan industri tekstil sebagai upaya mengakselerasi peningkatan kinerja industri TPT di pasca pandemi Covid-19. Progress sampai saat ini terdapat 12 perusahaan dengan nilai investasi Rp62,67 Miliar dengan potensi nilai bantuan yang akan dibahas dan direalisasikan pada tahun 2023 ini sebesar Rp3,9 Miliar. Namun demikian, kami optimis bahwa secara umum realisasi program dan anggaran Kemenperin akan berjalan sebagaimana target yang telah ditetapkan dan kami proyeksikan realisasi anggaran pada Juni akan sebesar 24,5% dan realisasi anggaran pada Desember mencapai 98,39%.
  • Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 10 April 2023 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 ditetapkan bahwa Pagu Indikatif Kemenperin pada tahun 2024 sebesar Rp3,76 Triliun.
  • Pagu tersebut bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp3,4 Triliun, PNBP Rp173,8 Miliar, BLU Rp119,1 Miliar, SBSN Rp67,6 Miliar.
  • Rincian alokasi belanja sebagai berikut, yaitu:
    • Belanja Pegawai sebesar Rp831,7 Miliar;
    • Belanja operasional sebesar Rp45,6 Miliar; dan
    • Belanja non operasional sebesar Rp2,52 Triliun.
  • Dalam Pagu Indikatif tersebut terdapat alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp950,6 Miliar.
  • Bila kita sandingkan anggaran Kemenperin pada Pagu Indikatif tahun 2024 yang sebesar Rp3,76 Triliun dengan anggaran Kemenperin tahun 2023 di luar tambahan anggaran untuk bantuan pembelian KBLBB, yaitu sebesar Rp3,22 Triliun, maka terdapat kenaikan anggaran sekitar 16%.
  • Untuk rincian Pagu Indikatif Kemenperin Tahun Anggaran 2024 berdasarkan program dapat kami sampaikan sebagai berikut:
    • Pertama, program dukungan manajemen sebesar Rp1,58 Triliun;
    • Program nilai tambah dan daya saing industri Rp1,76 Triliun;
    • Program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp48 Miliar.
  • Untuk rincian Pagu Indikatif Kemenperin Tahun Anggaran 2024 berdasarkan unit Eselon 1 dapat kami sampaikan sebagai berikut:
    • Sekretariat Jenderal Rp497,10 Miliar;
    • Direktur Jenderal Industri Agro Rp127,45 Miliar;
    • Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Rp177,12 Miliar;
    • Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika sebesar Rp566,72 Miliar;
    • Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka sebesar Rp491,13 Miliar;
    • Inspektorat Jenderal sebesar Rp50,02 Miliar;
    • Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebesar Rp745,33 Miliar;
    • Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Rp129,21 Miliar; dan
    • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Rp976,85 Miliar.
  • Beberapa kegiatan prioritas Kemenperin tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut, yaitu:
    • Pertama, program pendidikan dan pelatihan vokasi antara lain dengan penyelenggaraan di kelas sistem 3in1, program D3 dan D4 berbasis kompetensi, dan juga adanya pembangunan Gedung Smart Bogor SMAK Bogor;
    • Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri antara lain sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, upaya perbaikan rantai pasok di industri agro, adanya restro atau restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil, kulit, dan alas kaki, bantuan Pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua baru, pengembangan kawasan industri, pogram penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru IKM, serta fasilitasi sertifikasi industri hijau.
  • Alokasi Pagu indikatif Kemenperin pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran tahun 2023. Namun, mengingat pada tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dan periode RPJMN 2020-2024, maka diperlukan upaya yang lebih untuk menyelesaikan program-program pemerintah yang sedang berjalan dan untuk menuntaskan target-target RPJMN yang belum optimal capaiannya. Oleh sebab itu, kami dari Kemenperin berkenan apabila Pimpinan dan Anggota Komisi 7 mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,025 Triliun untuk pelaksanaan beberapa program prioritas yang tadi sudah kami sampaikan.
  • Demikianlah paparan yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar terhadap RKA Kemenperin Tahun 2024 dan kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi 7 atas dukungannya yang selama ini diberikan kepada Kemenperin. Kami berharap bahwa akan ada dukungan kembali untuk Kemenperin dalam anggaran tahun 2024 yang akan datang dalam rangka mendorong atau menghasilkan pembangunan industri nasional.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan