Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Tanggal Rapat: 31 Aug 2023, Ditulis Tanggal: 25 Oct 2023,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri ESDM

Pada 31 Agustus 2023, Komisi 7 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM tentang LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Sugeng Suparwoto dari Fraksi Nasdem dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 10.34 WIB. (Ilustrasi: SINDonews)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri ESDM
  • Kementerian ESDM senantiasa menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 7 tahun berturut-turut memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  • Realisasi PNBP selalu melebihi target. 5 tahun terakhir mencapai 110%-423%. Realisasi pelaksanaan anggaran belanja 8 tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2021 sebesar 4,8 dan tahun 2022 sebesar 5,6.
  • Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2022. Neraca aset Rp35,51 Triliun. Kewajiban Rp1,02 Triliun. Ekuitas Rp34,49 Triliun.
  • Laporan Realisasi Anggaran; Pendapatan targetnya adalah Rp44,27 Triliun dan realisasinya Rp187,18 Triliun. Laporan belanja targetnya adalah Rp5,75 Triliun sedangkan realisasinya adalah Rp5,61 Triliun.
  • Temuan BPK terkait dengan potensi penerimaan negara dari jaminan kesungguhan dan denda administrasi keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian yang belum dapat diukur nilainya. Terkait hal ini Kementerian ESDM telah menindaklanjuti namun masih belum sesuai dengan rekomendasi yaitu telah disampaikan surat tagihan penempatan jaminan kesungguhan kepada 12 badan usaha penerima rekomendasi ekspor mineral logam tiga badan usaha telah menempatkan sebagian jaminan kesungguhan masih belum lunas dan 9 badan usaha belum menempatkan jaminan kesungguhan.
  • Akan segera dilakukan teguran dan sanksi kepada 12 badan usaha yang belum menempatkan dan belum melakukan pelunasan penempatan jaminan kesungguhan.
  • Total kewajiban penempatan jaminan kesungguhan adalah sebesar 506,57 Juta US Dollar telah dibayarkan 56,92 Juta US Dollar sehingga sisanya masih ada 449,65 Juta US Dollar.
  • Kemudian temuan yang kedua dari BPK adalah penerapan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 pada aplikasi e-PNBP belum optimal. Tindak lanjutnya adalah Ditjen Minerba telah melakukan pengembangan e-PNBP versi 2 dan saat ini dalam proses pengajuan untuk reviu oleh Itjen. Lalu terdapat 60 transaksi berasal dari 2 perusahaan yaitu KPC (10 transaksi) dan Arutmin Indonesia (0 transaksi).
  • Kemudian temuan BPK yang ketiga terkait dengan pembayaran belanja pegawai tahun 2022 pada Dirjen Minerba melebihi ketentuan minimal sebesar 7,19. Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi atas kepatuhan pembayaran tunjangan kinerja, honorarium pelaksanaan kegiatan, perjalanan dinas, belanja bahan, dan belanja operasional di lingkungan Kementerian ESDM.
  • Telah terbit Kepmen ESDM tentang pemberhentian sementara sebagai ASN bagi pegawai yang menjadi tersangka tindak pidana dan perbaikan tata kelola pembayaran tunjangan kinerja.
  • Itjen Kementerian ESDM akan melakukan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian ESDM.
  • Temuan BPK ke-empat, perubahan spesifikasi ketebalan pipa diameter 20 inci pada pekerjaan pembangunan pipa transmisi Gas Cirebon-Semarang tahap 1 belum disertai penetapan nilai efisiensi dan belum didukung addendum kontrak. Tindak lanjutnya adalah assesment telah dilakukan oleh pihak profesional dan independent. Yaitu, professional engineer yang ditunjuk oleh KSO, lalu risk analysis oleh perusahaan engineering.
  • Kementerian SDM mengusulkan asumsi dasar tahun 2024 sesuai dengan pidato Presiden RI pada penyampaian RUU tentang APBN TA 2024 tanggal 16 Agustus 2023 beserta nota keuangan yaitu ICP sebesar 80 US Dollar, Lifting migas sebesar 1.658 Ribu BOEPD, Volume BBM sebesar 19,58 juta KL, Volume LPG 3 kg sebesar juta MTon, Subsidi tetap minyak solar sebesar 1.000 triliun, subsidi listrik sebesar 73,24 triliun.
  • Sektor gas bumi potensi tambahan produksi tahun 2024 adalah sebesar 329,78 miliar standar kubik bbl/d. Tambahan tersebut diantaranya berasal dari proyek tangguh 3, OPLL sanga-sanga proyek dayung facility, optimalisasi proyek optimalisasi fasilitas produksi Anoahap dan plan of development central of secanggang.
  • Untuk kelas recovery dengan memperhatikan realisasi cost recovery hingga bulan Juli 2023 sebesar Rp4 Miliar atau 48% dari target APBN sebesar 8,25 Miliar US Dollar.
  • Usulan kebutuhan subsidi listrik RAPBN 2024 totalnya adalah 73,24 Triliun. Industri 4,70, Pemerintah 0,32, sosial 9,33, bisnis 7,38, lainnya 0,35. Untuk R1/900 VA sebesar 14,27 dan R1/450 VA sebesar 36,33.







Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan