Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Yapit Sapta Putra

Tanggal Rapat: 30 Jun 2021, Ditulis Tanggal: 25 Jul 2021,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Yapit Sapta Putra

Pada 30 Juni 2021, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yapit Sapta Putra tentang Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Sugeng Suparwoto dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 11.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ilustrasi : JejakParlemen

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Yapit Sapta Putra
  • Yapit mengatakan ada beberapa potongan berita yang akan kami sampaikan sebegai pengantar untuk slide berikutnya. Ada berita terkait dengan BBM subsidi, polemic masalah pembangunan
    jargas Cisem, dan kebakaran Kilang Balongan.
  • Yapit mengatakan bahwa masih ada ketimpangan supply dan demand di NKRI. Sehingga Yapit berharap agar program kami bisa menjembatani hal tersebut.
  • Yapit mengatakan usaha yang dibuat untuk perbaikan tata kelola adalah penyusunan tata kelola nasional bekerja sama dengan PTN dan PTS, pembentukan bidang pengawasan dan penindakan degan melibatkan eksternal. Sedangkan harmonisasi aturan dan kebijakan upstream dan downstream. Digitalisasi merupakan isu penting karena dapat memonitoring banyak hal. Ini akan bermanfaat untuk menetapkan subsidi tiap tahunnya. Sedangkan untuk aplikasinya harus berbasis mobile aplication sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa mengakses itu dimanapun, kapanpun selama ada jaringan internet.
  • Yapit mengatakan butuh sinergitas dengan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Indonesia investment authority menjadi ajawaban bagi kami untuk pembiayaan hilir migas.
  • Strategi yang bisa dilakukan untuk BPH Migas, yaitu pengawasan oleh SKK Migas yang sudah berjalan cukup baik, namun di tengah-tengahnyanya belum ada pengawasan untuk pelaksanaan
    streamnya. Untuk mid streamnya Yapit menyarankan Prosesing Sharing Kontrak oleh BUMN yang akan ditugaskan oleh Pemerintah. Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha bisa menajadi solusi dari pendanaannya.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan