Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Kusnendar

Tanggal Rapat: 29 Jun 2021, Ditulis Tanggal: 2 Jul 2021,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Kusnendar

Pada 29 Juni 2021, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Kusnendar mengenai Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Sugeng Suparwoto dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 14.19 WIB. (Ilustrasi: JejakParlemen)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Kusnendar
  • Latar Belakang Sektor BBM:
    • Demand BBM di Indonesia diperkirakan masih mengalami tumbuh sebesar 1,8% sampai dengan tahun 2030 meskipun adanya disrupsi global semisal perkembangan Electrical Vehicles.
    • Posisi ketahanan dan ketersediaan BBM Nasional Indonesia belum mempunyai Strategic National Reserves BBM maupun LPG, Stok minyak mentah sekitar 10 hari, sementara stok BBM hanya sekitar 21 hari, padahal Indonesia terdiri dari kepulauan dan berpenduduk besar.
    • Kebijakan subsidi energi di Indonesia:
      • Dipengaruhi fluktuatif harga minyak dunia.
      • Beban subsidi BBM terbesar di sektor transportasi.
    • Adanya dispritas harga relatif tinggi antara penugasan dengan BBM Non Subsidi mendorong penyalahgunaan BBM subsidi yang menimbul kelangkaan.
    • Timbulnya disrupsi teknologi dengan kemunculan Electric Vehicle akan berdampak pada peta konsumsi energi.
  • Latar Belakang Sektor Gas:
    • Tumpang tindih jatingan gas pipa (transmisi dan distribusi)
    • Kebijakan harga gas.
      • Harga gas berbeda di setiap wilayah.
      • Harga gas bumi konvensional tidak terkait langsung dengan harga minyak dunia.
      • Harga BBG dan gas kota yang ditetapkan ESDM kurang menarik minta investor.
    • Konversi BBM ke BBG untuk transportasi, masih tersendat
    • Pemanfaatan gas di dalam negeri untuk sektor transportasi, listrik, pupuk dan industri belum optimal.
    • Pola distribusi gas di dalam negeri terkendala karena minimnya infrastruktur (pipa, transmisi, pipa distribusi, dan LNG Storage Hub).
  • Analisa Tupoksi
    • Fungsi
      • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
    • Tanggung Jawab
      • Mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM.
      • Mengatur dan menetapkan cadangan BBM nasional.
      • Mengatur dan menetapkan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM.
      • Mengatur dan menetapkan tarif pengangkatan gas bumi melalui pipa.
      • Mengatur dan menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan kecil.
      • Mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.
    • Peran
      • Regulator
        • Membuat aturan main yang sehat, wajar dan transparan.
      • Supervisory
        • Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hilir migas
      • Dispute Resolution
        • Menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam kegiatan usaha hilir migas.
  • Usulan Strategi Transformasi
    • Sektor BBM
      • Pengaturan distribusi BBM subsidi yang kurang optimal
      • Pengaruh fluktuatif harga minyak dunia terhadap kebijakan harga BBM subsidi.
      • Adanya pelanggaran ketentuan harga BBM subsidi di daerah terpencil tidak sesuai dengan peraturan.
      • Minimnya ketahanan energi akibat kapasitas kilang terbatas dan berumur tua, pembangunan kilang terkendala
      • Timbulnya disrupsi teknologi dengan kemunculan Electric Vehicle.
    • Sektor Gas Bumi (Gas Pipa, CNG, Gas Kota)
      • Kebijakan tata kelola gas yang tumpang tindih contoh alokasi gas bumi, harga gas bumi dan open access
      • Keterbatasan infrastruktur
      • Kurang optimalnya pemanfaatan gas bumi
  • Strategi Transformasi
    • Optimalisasi ketersediaa, distribusi dan harga BBM.
    • Menciptakan ikli bisnis kondusif dan menarik investasi.
    • Optimalisasi pengelolaan gas melalui konsep open access dan penetapan harga gas dan toll fee.
    • Meningkatkan ketahanan dan kemandirian badan energi melalui pengembangan atau pembangunan kilang serta peningkatan storage badab usaha.
    • Mengantisipasi disrupsi teknologi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan