Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian LHK

• Untuk mendukung upaya mencapai tujuan dari Persetujuan Paris, Kementerian LHK mempunyai program kerja “Kampung Iklim” yang akan segera dijadikan program nasional dari Kementerian LHK. 
• Dari program tersebut, Kementerian LHK dapat mensosialisasikan Persetujuan Paris tersebut.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI

• WALHI menekankan pentingnya ratifikasi Persetujuan Paris sebagai political will Indonesia. 
• Sebagai dampak perubahan iklim, jutaan nelayan mengalami kesulitan terkait waktu tanam dan panen. 
• Walaupun Persetujuan Paris memiliki keuntungan tersendiri, setiap negara harus memutuskan untuk berkomitmen kepada tanggung jawab masing-masing terhadap perubahan iklim global. 
• Komitmen politik dalam legislasi merupakan turunan dari politik negara, dimana ini terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang mencerminkan kinerjanya. 
• Menurut WALHI, adaptasi perubahan iklim memang cukup sulit diikuti, karena tersebar di beberapa sektor. 
• Selama ini, anggaran untuk mitigasi dan perubahan iklim  Indonesia tidak dapat bertumpu lagi pada energi fosil jika melihat jumlah produksi emisi saat ini.
  

Tim Negosiator COP 22

• Persetujuan Paris yang diadopsi dari COP 22 dapat disahkan setelah dua syaratnya terpenuhi, yaitu telah diratifikasi 55 negara dan mewakili 50% emisi global. 
• Saat ini, negara yang telah meratifikasi Persetujuan Paris sebanyak 74 dari 197 negara dan telah mewakili 68% emisi global. 
• Persetujuan Paris akan diberlakukan sejak 4 November 2016 (enter into force).
• Pemberlakuan Persetujuan Paris ini sudah diakui oleh CMA (Parties to the Paris Agreement) yang pertama. 
• Dengan menjadi bagian dari Persetujuan Paris, Indonesia mempunyai hak suara untuk menentukan prosedur dan arahan. Selain itu, Indonesia dapat lebih percaya diri dengan meningkatnya profil Indonesia di mata internasional. 
• Arah Persetujuan Paris tersebut adalah untuk Agendas for Sustainable Development pada tahun 2030.
• Persetujuan Paris yang diadopsi tahun lalu baru mencakup pandangan umum dan perlu dibuat aturan turunan teknisnya. Diperlukan juga kedudukan yang kuat untuk menentukan aturan turunan dari Persetujuan Paris.