Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Laporan Keuangan Pemeritah Pusat Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menristekdikti dan Kepala LPNK

Tanggal Rapat: 23 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 3 Aug 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menristekdikti dan LPNK

Pada 23 Juli 2018, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) tentang Pembahasan Laporan Keuangan Pemeritah Pusat Tahun 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Tamsil L. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Sulawesi Selatan 1 pada pukul 14:08 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://m.akurat.co)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menristekdikti dan LPNK

Menristekdikti:

  • Sistem laporan keuangan ada dua dari Kemenristekdikti dan Kemendikbud, setelah konsolidasi hasil laporan BPK kita opini WTP.
  • Tahun 2016 sudah perbaikan dan mendapatkan WTP, begitu juga di tahun 2017.
  • Ada 11 PTN-BH tidak masuk laporan Kemenristekdikti, hanya lampiran dan auditnya langsung di PT masing-masing, lalu aset tanah digabungkan dengan Kemenristekdikti dibawah Dirjen.
  • Aset tahun 2016 dengan tahun 2017 penurunan cukup besar, turunnya aset karena dijual dan tidak ada atau berkurang, tetapi karena depresiasi.
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh dari Satker yang ada di Kemenristekdikti, khususnya PT Satker dan Badan Layanan Umum, langsung digunakan oleh PT.
  • Ringkasan laporan operasional, tahun 2016 dibandingkan tahun 2017 ada penurunan nilai, dari Rp24 Triliun menjadi Rp23 Triliun, terjadi penurunan akibat penurunan beban non-lancar dari PTN-BH.
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada Bappeten untuk menyampaikan LKPP nya, lalu dilanjutkan oleh Batan.

Bappeten:

  • Laporan 2017 WTP tanpa pengecualian, salah satu sebabnya ada 7 temuan tahun 2017 akibat kesalahan pada tanggung jawab konsumsi, aset Bappeten meningkat 11,4% dari gedung, peralatan mesin, lisensi perangkat lunak dan lain-lain.
  • Realisasi anggaran tahun 2017 Rp165 Miliar atau sebesar 93,81% dari Rp176 Miliar.
  • Tindak lanjut laporan keuangan Bappeten, ada hal yang belum plus mulai tahun 2012, pertama rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pertama rekanan yang gagal bayar, yang sulit ditindaklanjuti salah satunya utang, lalu kelebihan bayar karena tidak tahu siapa yang bayar.

BATAN:

  • Opini BPK terhadap laporan keuangan tahun 2017, 2016 dan 2015 WTP, BATAN sudah 9 tahun berturut-turut WTP.

BIG:

  • Aset berkurang karena depresiasi, tetapi dari lainnya.
  • BIG sebagian dari APBN dan PNBP sedikit (penjelasan terlampir).
  • Alhamdulilah semua temuan BPK telah ditindaklanjuti dan selesai.

BPPT:

  • BPPT 3 tahun berturut-turut dapat opini WTP.
  • Ringkasan realisasi anggaran BPPT dapat PNBP meningkatkan.

LAPAN:

  • LAPAN dapat WTP tahun 2015, 2016 dan 2017. Selanjutnya ringkasan neraca ada penurunan aset lancar Rp13,85 Triliun karena ada penurunan utang PNBP.
  • Aset lainnya ada kenaikan ada pembelian aset tak berwujud.
  • Penurunan PNBP ada penurunan jasa layanan umum sebesar 95,2%.
  • Laporan perubahan ekuitas terdapat kenaikan akibat roten mesin dan aset tidak berwujud.

LIPI:

  • Dari tahun 2013 LIPI selama 5 tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP dan kenaikan aset LIPI sebesar 9,07% atau Rp89,4 Triliun.
  • Belanja total serapan Rp1,144 Triliun itu terserap 95,9% dan naik dari anggaran sebelumnya.
  • Beban di LIPI ada kenaikan sebesar Rp94,1 Miliar.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan