Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur

Tanggal Rapat: 14 Nov 2023, Ditulis Tanggal: 19 Jan 2024,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato

Pada 14 November 2023, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Audiensi dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur tentang tuntutan massa aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Sugeng Suparwoto dari Fraksi Nasdem dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 13.30 WIB. (Ilustrasi: Kabar Timur)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

DPRD Kabupaten Halmahera Timur
  • Kawasan pertambangan yang paling banyak di Maluku Utara ada di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah.
  • Kab. Halmahera Timur kaya akan sumber daya alam, menyumbangkan investasi tambang terbanyak di Maluku Utara, bahkan di Indonesia tetapi data BPS Tahun 2022 menyatakan bahwa Kab. Halmahera Timur adalah kabupaten termiskin nomor 1 di Maluku Utara.
  • Investasi tambang di Kab. Halmahera Timur belum memiliki efek positif terhadap penurunan angka kemiskinan dan angka stunting, padahal dalam satu tahun produksi tambang jutaan ton.
  • Kab. Halmahera Timur memohon Komisi 7 DPR-RI bisa menyampaikan kepada Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti permohonan pencabutan izin PT Priven Lestari karena ada tumpang tindih lahan dengan hutan desa.
  • Sejak PT Antam Tbk dibuka, Komisi 7 DPR-RI belum pernah berkunjung ke Kab. Halmahera Timur padahal itu adalah tambang terbesar di Indonesia.
  • PT Priven Lestari sering memakai alat negara untuk berhadapan dengan masyarakat, seperti tentara yang menjadi humas PT Priven Lestari dan setiap protes dari masyarakat yang langsung dilaporkan kepada Polres. Konflik sosial ini sudah berlama-lama antara masyarakat dan perusahaan atau masyarakat dengan aparat penegak hukum, jadi harus menjadi catatan.

Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato
  • Aliansi memohon Komisi 7 DPR-RI segera datang ke Kab. Halmahera Timur karena PT Antam Tbk kurang lebih sudah 20 tahun tetapi angka kemiskinan dan angka stunting masih meningkat di Halmahera Timur.
  • Sumber daya alam di Kab. Halmahera Timur, nikel tidak bisa diperbaharui, sehingga sebelum cadangan ini habis harusnya diganti dengan investasi sumber daya manusia yang ketika sudah pasca tambang masih bisa tetap hidup.
  • Aliansi memerlukan dorongan secara khusus dari pemerintah pusat terkait proyek strategis nasional sehingga masyarakat disekitar dampak betul-betul merasakan dampaknya. Secara sosial, tenaga kerja yang digunakan juga bukan warga setempat sehingga ada dinamika sosial terkait kamtibmas.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan