Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Lifting Migas tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Tanggal Rapat: 15 Nov 2023, Ditulis Tanggal: 19 Dec 2023,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Pada 15 November 2023, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) membahas Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Sugeng Suparwoto dari Fraksi Nasdem dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 11.4 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM:
- Telah beroperasi sebesar 7 GW dari total rencana 40,6 GW Pembangkit Tenaga Listrik yang direncanakan sesuai RUPTL PLN 2021-2030.
- PLN memiliki porsi penyediaan tenaga listrik sebesar 90% dari nasional. PLN diwajibkan membuat RUPTL dalam 10 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PLN mempertimbangkan perubahan kebutuhan listrik yang signifikan dan perlunya mengakomodir penambahan infrastruktur ketenagalistrikan untuk memenuhi kebutuhan KTT baru, PT PLN akan melakukan perubahan RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030.
- Kebutuhan tenaga listrik 2024-2030 diperkirakan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,11%/tahun (skenario high). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030 (4,91% per tahun).
- Komitmen sektor energi adalah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 314-446 juta ton CO2 tahun 2030, melalui pengembangan energi terbarukan, penerapan efisiensi energi dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.
- Indonesia seperti banyak negara lainnya harus menemukan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus mengurangi emisi mengatasi perubahan iklim global merujuk pada target Nationally Determined Contributions (NDCs).
- Indonesia telah menetapkan target konsolidasi baru pengurangan emisi gas CO2 pada tahun 2060 di sektor energi sebesar 129 juta ton CO2. Emisi ini akan di offset oleh sektor kehutanan untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060.
- Demand tenaga listrik tahun 2060 akan didominasi sektor industri 47%, diikuti oleh sektor Rumah Tangga 21%, Bisnis 15%, Kendaraan Bermotor Listrik 7%, Publik 5%, dan produksi Green Hydrogen untuk sektor industri dan transportasi 4%.
- Produksi tenaga listrik tahun 2060 akan berasal dari EBET 88% (EB 23% dan ET 65% (VRE 27% dan non VRE 38%)) dan Fossil+CCS 12%.
- Produksi dari batubara masih akan meningkat hingga 2030, setelah itu semakin turun karena coal phase down dan cfbio serta retrofit NH3 mulai 2045. Peran gas akan digantikan bertahap oleh H2 mulai 2050.
- Indonesia berencana untuk mengembangkan Super Grid guna meningkatkan konektivitas dan mengoptimalkan potensi Energi Terbarukan di 5 pulau utama.
- Pengembangan Supergrid dan modernisasi sistem ketenagalistrikan tidak hanya memaksimalkan pemanfaatan potensi suplai energi air seperti di Pulau Kalimantan, melainkan meningkatkan penetrasi dari pengembangan yang masif dari potensi EBET yang intermitten yaitu Energi Surya dan Energi Angin. Interkoneksi ini diharapkan dapat mengevakuasi sumber Energi Terbarukan dan menghubungkannya ke sistem ketenagalistrikan antar pulau di seluruh Indonesia untuk menciptakan sistem energi yang andal dan berkelanjutan.
Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero):
- Saat ini, emisi gas rumah kaca dari sektor ketenagalistrikan sekitar 290 juta MT/tahun. Kalau kita tidak melakukan intervensi, Business as Usual, maka tahun 2060, emisi akan bertambah menjadi 1 miliar ton/tahun.
- Inisiatif Heroik PLN melalui RUPTL Paling Hijau dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca :
- Dekarbonisasi pembangkit listrik berbahan bakar fosil
- Meningkatkan kapasitas pembangkit EBT dan infrastruktur pendukung
- Pembangunan pembangkit gas membutuhkan sekitar 2 tahun, sedangkan pembangunan pembangkit PLTP dan PLTA membutuhkan sekitar 6-8 tahun dengan kebutuhan investasi 4-5 kali lebih besar. Agar dapat beroperasi pada tahun 2031, pembangunan pembangkit gas masih dapat ditunda hingga tahun 2029 yang berarti back loaded, sedangkan PLTP dan PLTA harus dimulai dari sekarang persiapan pembangunannya, yang artinya frontloaded.
- PLN telah merancang 5 skenario. Dari kelima skenario tersebut, accelerated renewable energy with coal phase down merupakan skenario ambisius dengan penambahan EBT 75% dan gas 25%, yang akan memastikan pengurangan emisi beyond NDC dengan tetap menjaga keandalan sistem.
- Asumsi pertumbuhan demand di Sumatera dan Jawa diperkirakan 2,5 GW per tahun paling tidak sampai tahun 2040. Saat ini RUPTL hanya merencanakan pembangunan hingga 2030, sehingga dibutuhkan perencanaan beyond 2030 dari sekarang.
- Where do we go from here? antara 2030-2040. Tantangannya adalah apabila kita mengambil keputusan untuk membangun pembangkit berbasis pada hidro yang membutuhkan waktu pembangunan sekitar 7-9 tahun, bahwa apabila kita ingin menambah kapasitas hidro di tahun 2030-2031, maka keputusannya harus diambil tahun ini.
- Green Super Grid akan mengatasi mismatch supply demand, mengevakuasi EBT yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara ke pusat-pusat demand. Penambahan pembangkit energi baru dan terbarukan sampai tahun 2040 meningkat menjadi 3 kali lipat yang semula 22 GW (BAU) menjadi 61 GW (ACCEL).
- PLN harus membangun Smart Grid untuk mengantisipasi penetrasi Solar dan Wind. Tanpa Smart Grid, masuknya Solar dan Wind secara masih akan membuat sistem menjadi rentan dan rawan. Karena fluktuasi yang dulunya hanya terjadi di sisi demand, saat ini terjadi pula di sisi supply.
- Implementasi Smart Grid dibutuhkan agar kapasitas Wind & Solar (VRE) dapat ditingkatkan hingga 28 GW di tahun 2040. Tanpa implementasi Smart Grid dan Flexible Generation, kapasitas Wind dan Solar (VRE) hanya akan mencapai 5 GW karena mengakibatkan risiko terganggunya kestabilan dan keandalan sistem.
- Level emisi Skenario ACCEL RE 334 juta ton CO2 pada tahun 2030, lebih rendah dari target NDC sistem kelistrikan PLN sebesar 370 juta ton. Pada tahun 2040, level emisi Skenario ACCEL RE akan lebih rendah 37% dari BAU Coal dan 21% dari BAU Gas.
- PLN bersama Kementerian ESDM yang telah bersinergi dan menyepakati skenario Accelerated Renewable Energy yang akan diterjemahkan dalam RUKN dan operasionalisasi dalam RUPTL 2024-2033.
- PLN bersama Kementerian ESDM juga telah menyepakati key terms mulai dari:
- asumsi makro demand
- strategi coal phase down
- pergeseran episentrum demand ke luar Jawa dan ke arah Indonesia Timur, hingga
- emisi CO2 pada tahun 2030 berkisar di 334 juta ton memenuhi target NDC.
- PLN bersama Kementerian ESDM telah menyusun RUPTL 2021-2030 yang menjadi RUPTL Paling Hijau sepanjang sejarah PLN dengan porsi EBT mencapai 52%. Namun hal itu belum cukup, PLN telah menyusun skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang akan menambah kapasitas EBT hingga mencapai 75% EBT, 25% gas.
- PLN dan Kementerian ESDM telah melakukan Rapat penyelarasan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
- Dalam implementasi RUPTL 2021-2030 dengan porsi EBT sebesar 20,9 GW, PLN dengan upaya terbaiknya sudah memproses 14,9 GW pembangkit EBT sampai dengan Oktober 2023.
- Sampai dengan Tahun 2030, PLN telah berhasil mengurangi Emisi CO2 total sebesar 54 juta ton CO2 dari Business as Usual 337 juta ton CO2 turun menjadi 283 juta ton CO2 dengan berbagai Extraordinary Effort. Capaian ini menjadi fondasi yang kuat menuju Target NZE 2060.
- PLN menjalankan Program Dieselisasi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, Emisi CO2, sekaligus Biaya Pokok Produksi.
- PLN telah melantai di IDX Carbon (Bursa Karbon Indonesia) dan menjadi trader terbesar, melalui PLTGU Blok 3 Muara Karang membuka hampir 1 juta ton CO2. Hal ini menjadi langkah PLN untuk mendukung Pemerintah dalam percepatan transisi energi.
- PLN melakukan asesmen terhadap seluruh pembangkit listrik batubara dan gas. Hasilnya, terdapat 37,6 GW dari pembangkit dapat dimodifikasi untuk dipasang Carbon Capture Storage (CCS) pada 2040-2060.
- Komitmen PLN dalam mendukung transisi energi diwujudkan dengan pembangunan Hydrogen Plant pertama di Indonesia dengan kapasitas produksi 51 ton/tahun, dan diekspansi ke-20 pembangkit lainnya dengan total kapasitas produksi 187 tahun per tahun.
- PLN melistriki IKN dengan listrik hijau dari PLTS 50 MW sebagai bagian transisi energi dengan konsep smart, green, and beautiful. PLTS ini juga merupakan langkah awal penyediaan 100% energi hijau untuk IKN.
- PLN telah meresmikan PLTS Terapung Cirata dengan kapasitas 192 MWp, ini merupakan PLTS Terapung terbesar di Asia Tenggara. Selain berkontribusi untuk penurunan emisi 214 ribu ton CO2 per tahun dan juga menambah bauran EBT, proyek tersebut memberdayakan ribuan tenaga kerja dan UMKM lokal.
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM:
- Capaian bauran energi nasional tahun 2022 mencapai 12,3% atau masih terdapat gap dari target sebesar 15,7%. Adapun capaian bauran sampai dengan Semester I tahun 2023 sebesar 12,5% dari target 17,9%.
- RUPTL 2021-2030 yang baru akan lebih strong dengan penambahan EBT 20,9 GW yang dikembangkan secara merata. Energi terbesar adalah PLT Air sebesar 10,4 GW.
- Berdasarkan Pelaporan Online Manajemen Energi (POME), potensi penghematan energi listrik di sektor industri adalah sebesar 3%.
- Jika tahun 2025 diproyeksikan konsumsi listrik sekitar 262 TWh (sesuai RUKN), maka melalui kegiatan manajemen energi di sektor industri diperkirakan dapat menghemat penggunaan listrik sebesar 7,9 TWh.
- Capaian penghematan energi dari 3 peralatan SKEM tahun 2023 sampai dengan Triwulan III sebesar 1,53 TWh, serta dengan penghematan biaya listrik sebesar Rp2,2 Triliun dan penurunan emisi sebesar 1,27 juta ton CO2.
- Penerapan MEPS dan label pada 6 peralatan utama:
- Tahun 2025: menurunkan beban puncak listrik 599 MW dan menghemat energi 3,0 TWh
- Tahun 2030: menurunkan beban puncak listrik 787 MW dan menghemat energi 3,8 TWh
- Pertamina bersama ITB telah melakukan uji coba co-processing dengan bahan baku Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO) dan kerosine di unit Treated Distillate Hydrotreating (TDHT) RU IV Cilacap untuk menghasilkan Bioavtur 2,4% (J2,4).
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Lifting Migas tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia