Dirut PT. Pertamina

• Terkait master plan infrastruktur gas tahun2022-2027, Pertamina ke depan potensi lebih ke ritail ini yang kami sedang siapkan Jawa Barat sebanyak 78 BPTOD dan yang sudah ada Memorial of Understanding (MoU) 16 BPTOD ini kebutuhan Jawa Barat sangat potensial.
• Kami akan fokus dan membutuhkan support Dirjen Kementerian ESDM menyalurkan gas dan kami tidak mempunyai molekul sendiri.
• Mohon dukungan sebagai partner gas infrastruktur pengembagan MIND ID sampai akhir Agustus smelter Halmahera.

Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

• Progres aktivasi Jargas APBN tahun anggaran 2021 update 16 Januari 2022 dari yang terpasang 126.876 SR yang sudah teraktivasi 47.317 SR (37,29%).
• Pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan Hulu Migas pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
• Terkait PP No. 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut dan PP No. 6/2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut.
• Terkait Permen KP No, 24/2019 tentang pemanfaatan ruang perairan di WP3K untuk kegiatan usaha hulu Migas dilakukan berdasarkan lokasi atas wilayah kerja minyak dan gas bumi (WK Migas).
• Dasar hukum lelang Ruas Transmisi (RT) atau Wilayah Jaringan Distribusi (WJD).
• Seluruh rencana RT/WJD yang akan dilelang harus tercantum dalam RIJTDGBN yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM.
• Sidang komite terkait yaitu lelang ruang transmisi meliputi:
  • Prakarsa Badan Pengatur.
  • Prakarsa Badan Usaha.
• Lelang wilayah jaringan distribusi meliputi:
  • WJD baru yaitu:
    • Prakarsa Badan Pengatur.
    • Prakarsa Badan Usaha.
  • WJD eksisting yaitu Prakarsa Badan Pengatur.
• Dasar hukum lelang ruas transmisi dan WJD dalam rangka pemberian hak khusus.

BPH Migas

• Zonasi tatakeloa Migas yaitu kuota dan realisasi JBT JBKP, pengaturan Penyediaan dan Pendistribusian BBM, Masterplan Infrastruktur Gas Tahun 2022-2027.
• Kuota, realisasi jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan.
• Zonasi tatakelola Migas yaitu:
  • Kuota dan realisasi JBT JBKP.
  • Pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM.
  • Pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM.
  • Rencana tindak lanjut peningkatan pengawasan.