Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Progres Pelaksanaan Kegiatan TA 2022 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Kepala Badan Geologi, Kepala Balitbang ESDM, dan Sekjen DEN Kementerian ESDM

Ditulis Tanggal: 2 Aug 2022,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Sekjen DEN

Pada 7 Juni 2022, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba, Kepala Badan Geologi, Kepala Balitbang ESDM, dan Sekjen DEN Kementerian ESDM tentang Progres Pelaksanaan Kegiatan TA 2022. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Sugeng Suparwoto dari Fraksi Nasdem dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 10.19 WIB. (Ilustrasi: Kementerian ESDM)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM
  • Progress pelaksanaan anggaran dan kegiatan Badan Geologi Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:
    • Postur anggaran Badan Geologi tahun 2022
    • Realisasi belanja anggaran tahun anggaran 2022
    • progres kegiatan prioritas di Badan Geologi tahun 2022
  • Postur anggaran Badan Geologi tahun anggaran 2022 dapat dilihat dari postur anggaran berdasarkan jenis belanja dan postur anggaran berdasarkan pemanfaatan
  • Total anggaran Badan Geologi tahun anggaran 2022 sebesar Rp406 Miliar dengan rincian per jenis belanja:
    • Belanja pegawai sebesar Rp154,8 Miliar atau sebesar 38,1%
    • Belanja barang baik operasional dan non operasional sebesar Rp191,6 Miliar atau 47,3% dan
    • Belanja modal sebesar Rp59,5 Miliar atau 14,6%.
    • Semuanya terbagi ke dalam 8 satuan kerja yang ada di Badan Geologi sebagaimana terlihat pada tabel
  • Anggaran terbesar pada satker atau satuan kerja pusat sumber daya mineral batubara dan panas bumi yaitu:
    • Untuk kegiatan government drilling panas bumi
    • Untuk satker pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi khususnya untuk penguatan dan modernisasi mitigasi bencana geologi
  • Untuk postur anggaran berdasarkan pemanfaatan terdiri dari:
    • Infrastruktur dan survei sumber daya alam sebesar Rp88,5 Miliar atau 21,9%
    • Belanja pelayanan publik non fisik sebesar Rp33,1 Miliar atau 8,1%
    • Pelayanan internal kementerian lembaga sebesar Rp284,4 Miliar atau 70%
  • Kegiatan infrastruktur dan survei sumber daya alam utamanya adalah untuk:
    • Infrastruktur mitigasi bencana
    • Konservasi lingkungan dan penataan ruang dan wilayah keprospekan sumber daya mineral batubara panas bumi dan migas yang menunjang secara langsung prioritas nasional maupun sektor ESDM
  • Belanja publik non fisik adalah kegiatan-kegiatan berupa rekomendasi:
    • Wilayah kerja
    • Evaluasi neraca pemetaan
    • Data dan informasi terkait ke geologian serta survei dan pemetaan geologi yang untuk sektor ESDM maupun untuk stakeholder lainnya
  • Layanan internal merupakan program dukungan manajemen untuk 8 satuan kerja dengan jumlah pegawai di Badan Geologi sebanyak 1.200 orang terdiri dari:
    • Gaji dan tunjangan
    • Operasional dan pemeliharaan kantor. Kemudian merupakan layanan yang bersifat operasional rutin perkantoran, langganan daya dan jasa sewa, pemeliharaan peralatan, dan mesin, laboratorium, manajemen building dan yang lainnya.
    • Pelayanan dan penguatan personil administrasi kantor dan dukungan manajemen lainnya antara lain:
      • pengelolaan kepegawaian
      • pengelolaan barang milik negara
      • layanan manajemen
      • layanan perencanaan dan penganggaran
      • monitoring dan evaluasi keuangan tata usahaan
      • kearsipan
      • pengelolaan PNBP
      • kerjasama hukum kehumasan publikasi teknologi informasi dan yang lainnya ini untuk kesatuan kerjanya
  • Realisasi anggaran Badan Geologi sampai dengan tahun anggaran 2022. Untuk realisasi berdasarkan status per 31 Mei 2022 ini adalah sebesar 30,61% yang ini melebihi target yang telah direncanakan sebesar 27,51% atau surplus 3,1%. Target kami pada akhir Desember 2022 adalah 98,44%.
  • Realisasi rata-rata bulanan Badan Geologi selalu dapat melebihi target yang telah ditetapkan
  • Rincian realisasi anggaran belanja per satker di Badan Geologi sampai dengan 31 Mei 2022
  • Infrastruktur mitigasi bencana meliputi sistem mitigasi bencana geologi di 5 lokasi:
    • Sistem monitoring deformasi gunung api Gunung Awu di Sulawesi Utara. Kegiatannya adalah instalasi 6 GPS.
    • Sistem monitoring deformasi gunung anak Krakatau Banten instalasi 3 GPS dan 1 til
    • Sistem monitoring deformasi gunung api Gunung Tangkuban Perahu Jawa barat instalasi 6 GPS
    • Sistem monitoring deformasigunung api Arjuno Welirang di Jawa Timur instalasi 2 seismometer
    • Instalasi early waring system gerakan tanah di Kabupaten Malang Jatim
  • Kemudian juga, Badan Geologi melakukan pengembangan pos pengamatan gunung api di 4 pos PGA
    • Pos pengamatan gunung api Sinabung di Sumatera Utara
    • Pos pengamatan gunung api gunung Merapi di Kaliurang Yogyakarta
    • Pos pengamatan gunung api Arjuno welirang Jawa timur dan
    • Pos pengamatan gunung api Iya di NTT
  • Progres kegiatan infrastruktur konservasi dan tata ruang berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 untuk penetapan zona konservasi air tanah berdasarkan cekungan air tanah. bahwa Indonesia memiliki total 421 cekungan air tanah yang berada di bawah kewenangan pusat. undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja serta peraturan presiden nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bahwa kegiatan pengusahaan dan pengelolaan air tanah dilimpahkan ke pusat. Hingga pada proses rekomendasi dan perizinan atau pengusahaan pemanfaatan air tanah inilah yang dilakukan oleh badan geologi melakukan kegiatan konservasi hidrologi untuk pemanfaatan air tanah berkelanjutan. penyelidikan lapangan terkait konservasi air tanah ini dilakukan di
    • Cekungan air tanah l Tegal Brebes
    • Cekungan air tanah Sidareja
    • Cekungan air tanah Karawang Bekasi dan
    • Cekungan air tanah Karawang Boyolali
  • Badan Geologi juga melakukan pemantauan geologi terkait dengan penurunan tanah yang mendukung pengembangan kawasan industri di pesisir pantai utara pulau Jawa dan Jakarta yaitu pembangunan alat pemantauan penurunan permukaan tanah dengan ekstensometer di kawasan Pantura, kota Surabaya, dan kabupaten Subang Bekasi.
  • Data dan informasi juga sangat penting bagi penataan ruang dan pengembangan wilayah kegiatan kami meliputi:
    • Pengelolaan lingkungan dan penataan ruang berbasis geologi ini kegiatannya adalah di
      • kawasan bentang alam karst di Aceh besar Aceh
      • kawasan cagar alam geologi di Nias Sumatera Utara
      • geologi terpadu wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan
      • kawasan resapan Minahasa di Sulawesi Utara
  • Pemetaan kawasan rawan bencana geologi ini ada di beberapa lokasi diantaranya:
    • Pemetaan geologi gunung api ada dua peta ada di gunung api Lokon (Sulawesi Utara) dan gunung Rinjani (Nusa tenggara barat)
    • Kemudian pemetaan kawasan rawan bencana gunung api ada tiga peta ini ada di Gunung Colo (Sulawesi tengah), Gunung Gamalama (Maluku Utara) dan Pematang Bata (Lampung)
    • Pemetaan kawasan rawan bencana gempa bumi ada dua peta yaitu di Likupang (Sulawesi Utara), dan Teluk Weda (Maluku Utara)
    • Pemetaan kawasan rawan bencana tsunami ini ada 2 peta di Likupang (Sulawesi Utara), dan teluk Weda (Maluku Utara)
    • Pemetaan zona kerentanan gerakan tanah ada 4 peta yang pertama dilakukan di kabupaten Sinjai (Sulawesi Selatan), kabupaten kerinci (Jambi), kabupaten Tanggamus (Lampung), dan kabupaten Buleleng (Bali)
  • Badan Geologi melakukan pemetaan zona likuivaksi ini ada di kabupaten kebumen (Jawa tengah) kabupaten Pandeglang (Banten). dengan masing-masing progresnya kita bisa dilihat di slide nomor 12 ini
  • Selanjutnya proses kegiatan prioritas badan geologi tahun anggaran 22 terkait dengan survei dan eksplorasi sumber daya mineral batubara dan panas bumi ini meliputi:
    • Survei keprospekan sumber daya mineral, kami melakukannya di 5 kabupaten. Kabupaten Trenggalek (Jatim), Pulau Seram (Maluku), Kabupaten Kolaka (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Nagan Raya (NAD), dan Kabupaten Tapanuli (Sumatera Utara)
    • Survei keprospekan sumber daya batubara, gambut, dan gas metana batubara, kami melakukannya di 4 Kabupaten. Kabupaten Murung Raya (Kalimantan Tengah), Kabupaten Tanah Bambu (Kalimantan Selatan), Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat), Pulau Buton (Sulawesi Tenggara)
    • Pengeboman Slim Hole Panas Bumi, kami melakukannya di Cisolok Cisukarame, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat)
    • Survei Keprospekan Panas Bumi:
      • Survei pendahuluan geologi dan geokimia daerah panas bumi kabupaten lima puluh kota (Sumatera barat)
      • Survei rinci geologi, geokimia, gaya berat dan AMT daerah panas bumi Tanggeung-Cibungur, Kabupaten Cianjur (Jawa Barat)
  • Penetapan warisan geologi dan pusat informasi geologi ini adalah amanah dari Perpres nomor 9 Tahun 2019 tentang pengembangan taman bumi atau geopark. Ini sangat penting untuk pengembangan geopark di berbagai daerah dan pengembangan 10 destinasi prioritas nasional. Pembangunan geopark tahun ini akan direncanakan di kawasan geopark pembangunan pusat farmasi geologi ini akan dibangun di kawasan geopark global geopark Ciletuh di Sukabumi (Jawa barat)
  • Sedangkan untuk 4 penetapan warisan ini ada di 4 daerah yaitu di untuk warisan geologi Bromo Tengger Semeru, penetapan warisan geologi Gorontalo, penetapan warisan geologi Tarakan dan penetapan warisan geologi Sangkuriang.

Plt Kepala Balitbang
  • Pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2022 di Badan Litbang ESDM yang akan dimulai dengan realisasi Dipa, capaian kinerja, dan akan melaporkan progres dari likuidasi Balitbang ESDM baik kepada BRIN maupun melebur di Kementerian ESDM untuk beberapa tugas dan fungsinya.
  • Anggaran di tahun 2022 secara total Balitbang ESDM Dipanya sebesar Rp456,73 Miliar dan ini terdiri dari yang pertama adalah sebesar 71,1% ini dalam bentuk belanja barang, kemudian belanja modalnya sebesar 6,7% dan sisanya 22,2% atau Rp101,3 Miliar ini dalam bentuk belanja pegawai.
  • Apabila dilihat dari sumber dananya seperti yang kemarin juga disampaikan oleh BPSDM bahwa Balitbang ESDM khususnya untuk para pusat juga dalam bentuk BLU, jadi mempunyai sumber PNBP sehingga anggaran yang Rp456,73 Miliar ini sebesar 52,6% atau Rp240,1 Miliar ini berasal dari rupiah murni.
  • Yang merupakan PNBP ini adalah sisanya 47,4% atau Rp216,7 Miliar sehingga sebetulnya dari sisi pendanaan dan sisi anggaran yang sudah siap adalah yang basisnya rupiah murni sedangkan BLU ini adalah pendanaan yang didapat dari kegiatan layanan ke-BLU-an yang dilakukan oleh empat pusat pada saat itu dan ini fungsinya kadang tercapai kadang tidak ada berapa yang bisa melewati dari apa yang ada di dalam Dipa ini.
  • Apabila dilihat dari sisi pemanfaatan dibagi dua ada operasional dan pelayanan internal ini sebesar 41,6% atau Rp190,1 Miliar ini umumnya berasal dari rupiah murni.
  • Untuk kegiatan publik non fisik adalah ini sebagian umumnya terdiri dari dua kelompok yang pertama adalah layanan BLU, layanan dalam bentuk kegiatan Litbang.
  • Realisasi bulan Maret, Menteri ESDM menyampaikan bahwa realisasi untuk Balitbang pada saat itu adalah 11,51% dan kami laporkan untuk posisi 31 Mei 2022 realisasi anggaran secara keseluruhan dari 5 satker yang ada di Balitbang ESDM sebesar 24,12% atau senilai Rp110,18 Miliar memang ini terjadi deviasi tidak tercatat target kalau kami termasuk warna kuning jadi kurang 1,87%. Ini bisa dipahami karena memang kegiatan Litbang yang ada di Balitbang itu sudah tidak bisa dilakukan. Jadi kami laporkan seberapa besar anggaran yang sekarang statusnya adalah diblokir karena sedang proses untuk dipindahkan ke BRIN.
  • Apabila disampaikan lebih detail terkait dengan kurva (S) dari pelaksanaan anggaran jadi targetnya adalah 95,76% untuk realisasi anggaran di 2022 kami tidak memberikan target 100% memang di dalam pengelolaannya, karena tadi yang kami sampaikan bahwa hampir separuh dari kegiatan ini sifatnya adalah BLU. Jadi yang kami memberikan layanan ada kontrak dengan dengan partner dengan para pihak yang biasanya itu nanti melewati tahun dari sisi pelaksanaannya terutama dari sisi pembayarannya sehingga maksimum kita itu selalu ada selisih di angka 5 atau 10% dari angka 100-nya.
  • Jadi kami di sini menargetkan angkanya 95,76% untuk konsolidasi dari seluruh pusat dan juga SES Badan ESDM.
  • Pelayanan untuk khususnya untuk publik non fisik yang ada di masing-masing pusat, yang terdiri dari 4 pusat:
    • Biologi Kelautan, kantornya ada di Bandung dan Cirebon. Serta memiliki kapal survei yang dikenal dengan Geo Marin III
  • Yang pertama adalah yang terkait dengan BLU targetnya ini memang kegiatannya nanti akan bermacam-macam tapi karena sifatnya adalah pada layanan umum jadi kami tidak bisa mendetailkan sebetulnya nanti kegiatannya seperti apa. Tapi kami memberikan target bahwa di tahun 2022 BLU akan mendapatkan PNBP sebesar Rp33 Miliar dan saat ini progres kegiatannya sudah mencapai 1,7% dengan realisasi keuangan 9,2%.
  • Yang berasal dari APBN modernisasi peralatan survei senilai Rp4,6 miliar digunakan untuk melakukan proses-proses pengadaan peralatan survei dan sekarang progress kegiatannya sudah mencapai 48,2% dengan realisasi keuangan sebesar 17,8%
  • Yang terkait dengan anggaran Litbang di Puslitbang Geologi Kelautan seluruhnya ada tiga kegiatan sebesar Rp2,5 Miliar dan sekarang statusnya diblokir untuk dalam proses dialihkan ke BRIN sehingga tidak ada progres, dan realisasi dari kegiatan ini.
  • Untuk Puslitbang Ketenagalistrikan dan EBTKE kantornya ini berlokasi di Gunung Sindur Bogor satu kegiatan untuk pada BLU dengan target sebesar Rp21,4 Miliar progresnya sudah mencapai 10%. Kemudian 3 kegiatan Litbang dengan anggaran Rp5 Miliar jadi anggarannya 5 miliar dan sama dengan yang lain progresnya masih 0 karena ini sekarang diblokir untuk dialihkan ke BRIN.
  • Salah satu kegiatan utama yang ada di sini adalah kegiatan survei yang dalam pemahaman kami mungkin ini tidak masuk dalam nomenklatur dari kegiatan Litbang.
  • Kementerian ESDM sebetulnya berharap bahwa kegiatan yang sifatnya survei, baik itu ada di Geologi Kelautan maupun di tempat yang lain, ini akan tetap berada sebagai Dipa di Kementerian ESDM.
  • Pusat yang ketiga adalah Puslitbang Mineral dan Batubara dengan target pendapatan BLU Rp30,6 Miliar, Realisasinya sudah 39%, kemudian modernisasi peralatan laboratorium satu paket senilai Rp2,6 miliar dengan progress 50% sudah berkontrak. Kegiatan yang terkait dengan Litbang ada dua kegiatan di sini. Umumnya kegiatan pengembangan proses dan sekarang tidak ada proses karena sedang diproses untuk peralihannya ke BRIN.
  • Yang terakhir adalah Puslitbang Minyak dan Gas Bumi merupakan BLU terbesar di Kementerian ESDM dengan target pendapatan PNBP-nya adalah Rp155 Miliar dan sekarang telah berprogess sebesar 27%. Kami terus melakukan modernisasi peralatan di lingkup Migas dengan satu kegiatan sebesar Rp4 miliar dengan progress 42%. Ada 3 kegiatan yang sama statusnya sekarang diblokir sebesar Rp4 Miliar dan ini sedang berproses dengan BRIN dan dengan Dirjen Anggaran di Kementerian Keuangan.
  • Kami laporkan yang terkait dengan pelayanan dukungan manajemen Balitbang ESDM. Ini adalah konsolidasi dari seluruh yang ada di Badan Litbang ESDM. Gaji dan tunjangan berasal dari 5 satker sebesar Rp101,3 Miliar, progresnya sesuai dengan waktu jadi sekarang sudah di angka 41,7%, karena sifatnya adalah kegiatan-kegiatan rutin. Demikian juga yang terkait dengan operasional dan pemeliharaan kantor.
  • Badan Litbang ESDM kantor dan laboratoriumnya tersebar ada di Bandung, Cirebon, Cipulir, Jakarta, dan juga di Gunung Sindur Bogor, sehingga kami selalu ada biaya operasional dan pemilihan kantor. Meskipun sekarang secara status kegiatan Litbangnya sudah berhenti tapi langsung bergabung dengan Kementerian ESDM.
  • Terkait Layanan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi ada 13 kegiatan dengan anggaran Rp2,1 Miliar.
  • Layanan Sumber Daya Manusia ada 6 kegiatan sebesar Rp2,2 Miliar, progresnya sudah hampir 30%.
  • Layanan Organisasi dan Tatalaksana sebesar Rp300 Juta, terdiri dari dua kegiatan dengan progress 100%, realisasi keuangan 41%. ini terutama yang terkait dengan fungsi likuidasi satker dan sekarang sudah dalam proses penyelesaian.
  • Layanan Keuangan ada 6 kegiatan sebesar Rp1,6 Miliar.
  • Layanan Hukum dan Humas Rp300 Juta.
  • Layanan Umum dan Arsip, karena memang punya aset yang cukup besar sehingga anggarannya juga cukup besar sebesar Rp4,6 Miliar untuk 8 kegiatan.
  • Layanan Data dan Informasi serta Kerja Sama ada 10 kegiatan dengan anggaran Rp2,3 Miliar sedang berjalan seperempatnya 25,4%.
  • Layanan BMN ada 2 kegiatan sebesar Rp400 Juta. Ini sudah selesai kami lakukan karena ini merupakan bagian yang penting dalam proses likuidasi satker di ESDM, termasuk juga serah terima aset dengan BRIN.
  • Layanan prasarana internal sebesar Rp1,8 Miliar dengan progres sebesar 30%.
  • Kami laporkan juga di sini capaian kinerja dari Badan Litbang ESDM
    • Penerimaan Badan Layanan Umum sampai 31 Mei 2022 sudah tercapai Rp43,47 Miliar. Ini masih jauh dari angka target sekarang baru 18,1%;
    • Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Litbang angkanya 3,66 dari angka maksimum sebesar 4;
    • Laboratorium Terakreditasi kami terus menjaga ini, karena ini menjadi syarat dasar agar kegiatan-kegiatan BLU dan juga kegiatan-kegiatan pengujian yang ada di lingkup ESDM ini bisa diterima oleh semua pihak, sehingga tahun ini laboratorium terakreditasi sebanyak 35 lab;
    • Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) angkanya 3,79. Cukup bagus dari angka maksimum 4;
    • Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) angkanya 84,1;
    • Indeks yang terkait dengan reformasi birokrasi 87,52. Ini menggunakan angka capaian tahun 2021, karena nilainya memang selalu keluar di akhir tahun;
    • Profesionalitas ASN 71,54. Ini akan terus naik;
    • Evaluasi kelembagaan 77; dan
    • Indeks yang terkait dengan kinerja pelaksanaan anggaran berada di angka 85,43.
  • Kami laporkan yang terkait dengan penghapusan Badan Litbang ESDM dan yang terkait likuidasinya nanti di Kementerian SDM. Ini menindaklanjuti UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas IPTEK yang kemudian terbit PerPres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, di mana tugas fungsi dan kewenangannya ini terkait dengan kegiatan Litbang dan penerapan IPTEK di lingkungan K/L dialihkan menjadi tugas dan fungsi kewenangan BRIN. Setelah itu, terbit PerPres Nomor 97 Tahun 2021 pada 25 Oktober 2021 tentang Kementerian ESDM, di mana di dalam Pasal 6 Kementerian SDM terdiri dari beberapa unit eselon I, Sekjen, 4 Dirjen, Irjen. Nomenklatur tentang Badan Litbang ini sudah resmi hilang kalau di dalam nomenklatur ESDM itu sejak 25 Oktober 2021, tapi memang di dalam PerPres disebut bahwa Balitbang tetap melakukan tugas dan fungsinya sampai proses bergabung dengan BRIN-nya selesai.
  • Di dalam prosesnya kami melakukan proses transformasi. Jadi, misalkan gas bumi ini untuk kegiatan-kegiatan yang memang menjadi lingkup Kementerian ESDM yang terkait dengan pengujian, kegiatan-kegiatan survei, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keteknikan. Ini dibentuk Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi pada 27 Januari 2022 melalui Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2022.
  • Hal yang sama untuk Puslitbang Ketenagalistrikan dan EBTKE menjadi Balai Besar Survei dan Pengujian. Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan dan EBTKE pada 27 Januari 2022.
  • Terkait dengan mineral dan batubara yang awalnya adalah Tekmira, ini menjadi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara.
  • Untuk Puslitbang Geologi Kelautan, ini berubah menjadi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan. Ini semua berada di unit eselon 1 yang terkait. Jadi, pengujian minyak dan gas bumi ini bergabung dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai satker tersendiri.
  • Balai Besar Survei dan Pemilihan Ketenagalistrikan dan EBTKE, meskipun ini melayani dua Dirjen Dirjen yaitu Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan. Dalam strukturnya ini masuk di dalam Dirjen EBTKE dengan tetap melakukan koordinasi dengan Dirjen Ketenagalistrikan.
  • Untuk Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara ini bergabung dengan Dirjen Mineral dan Batubara, sedangkan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan ini dengan Badan Geologi.
  • Sekarang sedang dalam proses rekrutmen untuk menentukan Kepala Balai Besar-nya.Secara riil bahwa tugas dan fungsi balai besar ini adalah tugas Badan Litbang ESDM minus kegiatan litbangnya yang memang itu beralih kepada BRIN.
  • Kami laporkan juga di sini terkait dengan realisasi pengalihan SDM, karena memang tidak lagi sebagai Badan Litbang sehingga yang pejabat fungsional yang terkait dengan peneliti, perekayasa, dan teknisi lilitkayasa ini harus harus bergabung dengan BRIN atau kalau tidak mau pindah harus berganti jabatan.
  • Mulai awal tahun sudah beralih sebanyak 88 orang. Terdiri dari 44 peneliti yang bergabung dengan BRIN, dan 41 perekayasa bergabung dengan BRIN, dan 3 teknisi juga bergabung dengan BRIN. Ini sudah ada sudah dilakukan proses pelantikan dan pengambilan sumpah, kecuali untuk 2 orang peneliti ahli utama dan 7 orang perekayasa utama. Ini masih menunggu keluarnya KepPres. Diharapkan ini tidak lama lagi, sehingga secara haknya bisa dipenuhi.
  • Terkait dengan anggaran dan aset, tadi kami sampaikan bahwa seluruh kegiatan Litbang di Balitbang ESDM ini anggarannya diblokir senilai Rp15,4 Miliar, tapi setelah dilakukan rapat Trilateral ini menjadi Rp13,35 Miliar. Sebagian gaji dan tunjangan untuk seluruh pegawai yang bergabung dengan BRIN, nanti gaji dan tunjangan yang ada di ESDM akan dialihkan juga ke BRIN Rp11,36 Miliar dan sedikit operasional perkantoran sebesar Rp80 Juta.
  • Kami juga sudah melakukan proses pengalihan status untuk penggunaan Barang Milik Negara. Jadi, satu kompleks perkantoran dan lab yang ada di Gunung Sindur seluas 3,8 hektar ini sudah diserahkan ke BRIN dan sudah diterima oleh BRIN. Sekarang kami lagi proses untuk serah terima secara formal dengan BRIN.
  • Saat ini, di Kementerian ESDM aset Badan Litbang hampir seluruhnya bergabung dengan Kementerian ESDM, kecuali Puslitbang Ketenagalistrikan dan EBTKE yang ada di Gunung Sindur dan beberapa peralatan yang ada di Migas dan juga alat-alat yang ada di Tekmira yang akan sebagian diserahkan ke BRIN, karena itu terkait dengan kegiatan litbang dasar.
  • Seluruh struktur untuk Kepala Pusat dan Ses Balitbang ESDM, dan Kepala Balitbang ESDM sudah tidak ada. Masing-masing sudah bergabung dengan Direktorat Jenderal, tapi secara anggaran masih menggunakan nomenklatur Balitbang ESDM. Nanti kami akan menyampaikan di dalam RDP yang berikutnya yang terkait dengan anggaran 2023 yang sudah berada di Badan Geologi, EBTKE, Dirjen Migas, dan Dirjen Minerba.

Sekjen DEN
  • Postur Anggaran DEN tahun 2022 sebesar Rp49,231 Miliar, di mana seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Terdiri dari:
    • Belanja Pegawai Rp20,14 Miliar;
    • Belanja Barang Rp27,2 Miliar; dan
    • Belanja Modal Rp1,8 Miliar.
  • Adapun sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S1088/MK/02/2021 tertanggal 29 November 2021, kami diminta untuk melakukan automatic adjustment di mana disetujui Setjen DEN diblokir sebesar Rp1,1 Miliar.
  • Dalam rangka pelaksanaan tugas DEN dengan anggaran Rp49,23 Miliar tersebut untuk kegiatan publik non fisik sebesar Rp9,9 Miliar digunakan untuk 3 biro, yaitu Biro Dukungan Teknis Perumusan Kebijakan Energi dan Persidangan, Biro Dukungan Teknis Penanggulangan Krisis Darurat Energi dan Pengawasan Kebijakan Energi, dan Biro Umum.
  • Dari rincian kegiatan publik non fisik tersebut antara lain digunakan untuk:
    • Penyusunan peta jalan transisi menuju net zero emission;
    • Pembaruan peraturan Pemerintah tentang PEN, pendampingan Perda RUEN dari 34 provinsi sudah selesai 24 provinsi, lainnya sedang dalam proses;
    • Penyusunan PerPres Cadangan Penyangga Energi (CPE) sudah 5 kali pembahasan antar kementerian;
    • Pengawasan implementasi kebijakan energi;
    • Persiapan pembentukan Nuklir Energi Program Implementasi Organisasi (NEPIO). Saat ini sedang dalam tahap proses penyesuaian Perpresnya;
    • Kehumasan dan persidangan Den; dan
    • Penyusunan buku Outlook Energi Indonesia.
  • Anggaran Rp39,25 Miliar dialokasikan untuk:
    • Layanan internal, yaitu gaji dan tunjangan;
    • Operasional dan pemeliharaan kantor;
    • Penguatan kapasitas SDM internal;
    • Untuk operasional Pimpinan Setjen DEN maupun APK DEN ada 8 orang;
    • Peralatan dan mesin; dan
    • Renovasi gedung.
  • Terkait dengan realisasi anggaran 2022 sampai dengan 31 Mei, dari target 32,69%, realisasinya sudah mencapai 35,89%. Artinya, telah melebihi 3,2%. Adapun target kami di akhir tahun 2022 sebesar lebih kurang 98%.
  • Kalau dilihat dari tabel grafik ini dari tahun-tahun sebelumnya sudah sesuai arah grafiknya.
  • Terkait dengan progress kinerja Setjen DEN sampai dengan akhir Mei itu untuk Biro Umum mengikuti IKU yang sudah disetujui oleh MenPAN-RB maupun Bappenas, yaitu antara lain kegiatan untuk:
    • Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang optimal Setjen DEN, di mana kegiatan ini dilakukan pada akhir tahun untuk mengevaluasi kepuasan layanan yang diberikan kepada Anggota DEN menggunakan format survei dari KemenPAN-RB dengan responden Anggota DEN pada tahun 2021, IKU mendapatkan nilai 3,44%;
    • Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi, di mana sesuai dengan KemenPAN-RB dengan responden organisasi perangkat daerah pada tahun 2021 IKU ini mendapat nilai 3,59;
    • SAKIP Sekjen DEN tahun 2021 mendapat nilai 82,5;
    • Indeks Reformasi Birokrasi mendapat nilai 91,13;
    • Indeks profesionalisme Setjen DEN capaiannya adalah 63,79 pada Triwulan 1 2022;
    • Nilai evaluasi kelembagaan itu 74,10;
    • Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan Mei 2022 di 93,25%; dan
    • Monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN dan RUED dari 13 kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Sampai dengan saat ini telah termonitor 58 kegiatan pada matriks RUEN. Saat ini dalam proses validasi capaian dari input kementerian lembaga pada aplikasi SISANTER.
  • Terkait dengan peta jalan transisi energi menuju Net Zero Emissions sebagaimana kita mengikuti target NDC Paris Agreement saat ini trend global adalah transmisi menuju emisi. Saat ini ada 3 instansi yang menyusun roadmap ini, yaitu Tim Gugus tugas Kementerian ESDM, Bappenas, dan Kementerian/Lembaga. DEN sebagai lembaga yang bersifat lintas sektoral berupaya untuk mensinergikan rumusan tersebut hingga nanti tersusun satu roadmap transisi energi menuju net zero emissions.
  • Saat ini, telah dibahas 2 kali dalam sidang Anggota DEN dan masih diperlukan adanya penyempurnaan masukkan kondisi terkini pada sektor transportasi dan juga proyeksi terkait teknologi pemanfaatan arus laut dan wind power serta CCUS.
  • Untuk pembaruan kebijakan, saat ini PP tentang KEN sedang dibahas di mana di sana diamanatkan dapat ditinjau setiap 5 tahun. PP KEN ini sudah saatnya sesuai dengan pasal yang dimanfaatkan untuk direvisi.
  • Dalam persidangan DEN mengacu pada Perpres 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan DEN dimana Sidang Paripurna secara berkala sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun dan sidang Anggota DEN sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 bulan. Sampai dengan Mei sudah 2 kali sidang Anggota DEN dan saat ini masih koordinasi dengan Setkab terkait ketersediaan waktu Presiden untuk memimpin Sidang Paripurna.
  • Untuk RUED, tadi sudah disampaikan dari 34 provinsi saat ini sudah ada 24 provinsi yang telah selesai menetapkan Perda RUED, 3 provinsi masih dalam proses register di Kemendagri, 1 provinsi dalam proses fasilitasi Kemendagri, dan 6 provinsi dalam persiapan Propemperda. Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan 3 provinsi yaitu Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Papua untuk melakukan updating pemodelan dan mendorong agar pemasukannya ke dalam Propemperda tahun 2022.
  • Untuk NEPIO, sampai dengan Mei 2022 susunan organisasinya sudah disepakati.
  • Untuk CPE sudah 5 kali pembahasan antara kementerian.
  • Evaluasi pembaruan energi nasional daerah realisasi tahun 2021 total pasukan energi 207 Matrixton Oil Equivalent. Untuk EBT yang sudah tervalidasi adalah 12,16%, yang masih belum terevaluasi datanya sebesar 12,3%. Untuk minyak bumi 33,4%, batubara 37,6%, dan gas bumi 16,80%, di mana target kita 23% di tahun 2025, 26% di tahun 2030, dan 31% EBT tahun 2050 sesuai dengan KEN-RUEN.
  • Adapun di dalam target Net Zero Emissions terakhir adalah 66% di tahun 2060.
  • Outlook energi saat ini dalam proses pengumpulan data dari tiap provinsi untuk dibuat menjadi Outlook Energi Regional maupun Wilayah.
  • Penilaian ketahanan energi nasional, saat ini indeks dan energi kita telah mencapai angka di 6,57. Itu kategori tahan. Memang belum sangat tahan, karena kita masih terbatas EBT-nya belum mencapai target, infrastruktur belum seluruh Indonesia, dan masih ada beberapa komoditi yang impor, yaitu minyak bumi, LPG, dan bensin.
  • Untuk identifikasi krisis darurat energi, kegiatan ini telah dilakukan DEN adalah identifikasi keamanan dan pasukan batubara dalam negeri, identifikasi krisis darurat BBM khususnya terkait kelangkaan minyak solar, serta identifikasi dan antisipasi KRISDAREN periode lebaran 2022. Selain itu, DEN telah menyusun draft Permen ESDM tentang Kriteria dan Tata Cara Penanggulangan KRISDAREN yang saat ini masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.
  • Untuk pelaksanaan kebijakan pengelola energi telah dilakukan pembahasan terkait substansi pengawasan dengan Anggota Den, Setjen DEN, dan Kementerian ESDM.
  • Selain itu, telah disusun Rancangan Perpres tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi dan telah masuk dalam Progsun Perpres tahun 2022. Selanjutnya, akan dibentuk panitia antar kementerian untuk membahas lebih lanjut rancangan Perpres dimaksud.
  • Terkait dengan progres kegiatan layanan internal Setjen DEN sampai dengan Mei 2022 dapat kami laporkan sebagai berikut;
    • Saat ini sedang disusun 8 buah produk hukum yang terdiri dari 1 Revisi PP Nomor 79 Tahun 2014;
    • 6 rancangan Perpres yaitu Prepres CPE, revisi pedoman penyusunan RUEN, pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor, pembentukan NEPIO, tata laksana organisasi DEN, dan hak keuangan serta fasilitas bagi Pimpinan/Anggota DEN yang telah disetujui oleh MenPAN-RB; dan
    • 1 rancangan PerMen, yaitu tentang Kriteria dan Tata Cara Tindakan Penanggulangan KRISDAREN. Dalam Perpres tersebut tunjangan APK DEN akan semakin besar.
    • Telah tersusun rancangan kerja tahun 2023 dengan pagu indikatif Rp65 Miliar untuk 2023, yang akan ditetapkan oleh Komisi 7 juga.
    • Telah tersusun laporan tahunan Den 2021 dan terakhir telah dilakukan monitoring pencapaian kinerja DEN melalui pemanfaatan IT sesuai dengan renstra DEN serta penyusunan manual pengukuran capaian kinerja DEN

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan