Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Kinerja Tahun 2021, Sub Holding dan Rencana Kerja Mind ID — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND ID

Tanggal Rapat: 31 Jan 2022, Ditulis Tanggal: 11 Feb 2022,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirut MIND-ID

Pada 31 Januari 2022, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND ID mengenai Evaluasi Kinerja Tahun 2021, Sub Holding dan Rencana Kerja Mind ID. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Eddy Soeparno dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Jawa Barat 3 pada pukul 14.36 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: ruangenergi.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirut MIND-ID
  • Ini tidak adanya follow up berkaitan koperasi ini sebenarnya perjanjian kerja sama dan draft-nya sudah kami serahkan, kita sedang mensosialisasikan karena tokoh masyarakat yang mendukung dan menentang masih nerimbang. Kami ingin membuat ini menjadi pilot project.
  • Kalau berkaitan dengan koperasi, bukan kami ingin menyangkal tapi kami sudah bertemu langsung dan kami sudah berjanji untuk membuatkan pilot project.
  • Melihat dari garis kebijakan Presiden bahwa penambang rakyat harus diberi empowerment, pasti ini akan menjadi benchmark jika bisa sukses, tapi ini tidak bisa sembarangan menyerahkan penambangan seperti ini kepada orang-orang yang belum memiliki kapasitas.
  • Komitmen ini nanti akan kita paparkan kepada tim dari program capacity building.
  • Kita harus mengoptimalkan peran para penambang rakyat. Kita harus melegalkan dalam bentuk korporasi B2B-nya dan dalam hal ini kami sudah tidak lanjuti. Kita bergerak cepat untuk menjawab tantangan itu dan ini kita jadikan bisnis model baru di Antam dan jadi pilot project. Kita percepat untuk melakukan Memoriam of Understanding (MoU).
  • Terkait MoU itu menunjukkan bahwa kita serius untuk menindaklanjuti dari B2B-nya kita dengan korporasi dalam mengoptimalkan peran para penambang rakyat untuk mendapatkan benefit yang terbaik bagi masyarakat sekitar daerah Pongkor. Kita juga sama-sama paham bahwa di dalam Good Mining Principles, kita juga membuat yang namanya Stability Pathway. Di sana ada namanya Smart Mining Operation.
  • Acuannya UU 3/2020 tentang Pengelolaan Minerba dan juga ada PP 22/2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itu menjadi intisari dari kita melakukan asesmen terhadap pola kerjasama B2B.
  • Kami sangat mendukung karena ini adalah arahan Presiden bahwa kita harus mengoptimalkan peran penambang rakyat dan harus melegalkan bisnis-bisnisnya. Dalam hal ini kami sudah tindak lanjuti untuk menjawab tayangan itu dan kita jadikan bisnis model baru.
  • Kita sudah membuat MoU untuk para penambang rakyat, MoU menunjukkan kita serius mengoptimalkan peran penambang rakyat. Kita sama-sama memahami bahwa di dalam good mining principles. Kita harus bicara detail tentang dampak yang ada dan mitigasi risikonya.
  • Setiap yang kami bicarakan tidak mundur dan delay jadi kami meminta agar semua bisa mengerjakan semua project dengan mildstone-nya. Penambang rakyat perlu kita kembangkan dengan knowledge-nya dan draft-nya sudah ada.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan