Rangkuman Terkait
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power
- Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) sektor Makanan dan Minuman terkait Antisipasi Krisis Pangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
- Tindak Lanjut Finalisasi Tata Niaga Petimahan, Penjelasan Peningkatan Royalti Timah dan lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Direktur Utama (Dirut) PT. Timah Tbk
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI
- Progres dan Target Kinerja PT. Vale Indonesia Tbk, Progres Pembangunan Industri Baterai untuk Komponen Elektrik Vehicle, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, PT. Antam, dan PT. Vale Indonesia
- Penjelasan Mengenai Tata Kelola Industri dan Minyak Goreng — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APAKSINDO) Perjuangan, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia (AEMJI)
- Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Laporan Hasil Kegiatan Panja PPN Sektor ESDM (Batubara), Update Pelaksanaan DMO, Program Prioritas Transisi Energi Tahun 2022, dan Persiapan Forum Transisi Energi G-20 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktur Utama (Dirut) MIND-ID
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia
Tanggal Rapat: 9 Feb 2016, Ditulis Tanggal: 22 Jul 2021,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia
Pada 9 Februari 2016, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia mengenai Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Fadel Muhammad dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Gorontalo pada pukul 16.19 WIB. (ilustrasi: dunia-energi.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia
Bupati Mimika
- Bupati Mimika mewakili Gubernur Papua dalam RDPU kali ini.
- Keinginan Gubernur adalah Pemerintah setempat dilibatkan dalam tambang.
- Bupati Mimika mencoba berulang-ulang ingin bertemu guna membahas berakhirnya kontrak karya.
- Jika kontrak karya ingin diperpanjang, Pemerintah Papua meminta agar terpenuhinya kemauan rakyat Papua bahwa saham harus dimiliki oleh rakyat Papua.
- Bupati Mimika sebagai warga Papua perlu perizinan terkait masalah perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia.
Bupati Intan Jaya
- Rakyat Papua banyak yang dilematis, sehingga banyak yang meninggal.
- PT. Freeport Indonesia dan Negara harus serius, karena Tuhan menemukan kita untuk bersatu dan bersama.
- Pembagian saham itu mutlak sebelum adanya kontrak karya.
- Bupati Intan Jaya menyatakan bahwa saham bukan untuk kepentingan Bupati, melainkan untuk kepentingan rakyat Papua.
- Saham tersebut akan direalisasikan untuk membangun daerah yang masih dalam keterbatasan.
- Bupati Intan Jaya menyatakan diberikannya kesempatan untuk membangun wilayahnya, sebab satu nusa dan satu bangsa. Mengingat, masih banyak rakyat Papua yang masih menggunakan koteka.
- Jangan menganggap saham yang digunakan untuk kepentingan pejabat. Itu salah.
Bupati Puncak
- Bupati Puncak mendukung Gubernur Papua.
- Bupati Puncak bersyukur kepada Tuhan, karena dapat RDPU dengan DPR-RI untuk membahas masalah PT. Freeport Indonesia.
- Wilayah yang digali oleh Freeport hingga kiamat pasti masih ada sumber daya alamnya.
- Bupati Puncak mewakili rakyat Papua. Faktanya, masih banyak rakyat Papua yang telanjang dan menggunakan koteka.
- Bupati Puncak menyatakan Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum tersedia, pendidikan belum tersedia, dan infrastruktur juga belum terealisasi.
- Bupati Puncak kecewa, sebab uranium dan emas merupakan sumber daya alam yang berada di tanah Papua, karena dengan kekayaan alam Papua masih banyak rakyat Papua yang belum memakai baju yang layak.
- Bupati Puncak mengungkapkan dengan hadirnya PT. Freeport Indonesia tidak mengubah segalanya yang ada di tanah Papua.
- Bupati Puncak berterima kasih kepada Komisi 7 DPR-RI, karena benar-benar mendukung Papua dan berharap semoga Presiden mendengarnya.
- Bupati Puncak menyarankan operasi tambang PT. Freeport Indonesia di Papua seharusnya dibuat berlandaskan undang-undang.
- Bupati Puncak memiliki surat yang ditujukan kepada Presiden, Ketua Komisi 7 DPR-RI, dan Menteri ESDM di Jakarta yang berisi:
- Meminta Menteri ESDM dan PT. Freeport Indonesia untuk memperhatikan tuntutan Bupati Mimika, Intan Jaya, dan Puncak.
- Meminta Menteri ESDM melalui Dirjen dan PT. Freeport Indonesia menerima atau mencatat masukan masyarakat Papua.
- Meminta mengagendakan Kunjungan Kerja spesifik dengan Menteri ESDM dan Dirjen ke PT. Freeport Indonesia dan masyarakat Papua.
Ketua DPRD Mimika
- Ketua DPRD Mimika beranggapan bahwa orang Amerika tidak menghargai kepemilikan sumber daya alam yang mereka kuasai saat ini di PT. Freeport Indonesia.
- Hingga saat ini, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur belum terealisasi. Semuanya merupakan omong kosong.
- Ketua DPRD Mimika meminta untuk kembalikan hak rakyat Papua yang telah dirampas selama ini.
- Selama 2 periode menjabat sebagai Ketua DPRD Mimika, rakyat Papua tidak merasakan hak mereka, karena dari Pemerintah Pusat tidak menghargai Papua.
- Pemerintah Pusat tidak menghargai kami. Padahal, Papua memiliki hak tersebut.
- Ketua DPRD Mimika berpesan kepada Presiden bahwa sudah cukup menderita selama ini rakyat Papua dan meminta keinginan untuk hidup layak, sebab rakyat papua juga memiliki hak.
- Hingga saat ini, ada beberapa di Kabupaten Papua yang belum tersalurkan dana alokasi dari Pusat.
PT. Freeport Indonesia
- PT. Freeport Indonesia sangat memahami aspirasi tersebut.
- PT. Freeport memiliki 17 poin pembahasan terkait renegosiasi kontrak karya.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power
- Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) sektor Makanan dan Minuman terkait Antisipasi Krisis Pangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
- Tindak Lanjut Finalisasi Tata Niaga Petimahan, Penjelasan Peningkatan Royalti Timah dan lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Direktur Utama (Dirut) PT. Timah Tbk
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI
- Progres dan Target Kinerja PT. Vale Indonesia Tbk, Progres Pembangunan Industri Baterai untuk Komponen Elektrik Vehicle, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, PT. Antam, dan PT. Vale Indonesia
- Penjelasan Mengenai Tata Kelola Industri dan Minyak Goreng — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APAKSINDO) Perjuangan, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia (AEMJI)
- Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Laporan Hasil Kegiatan Panja PPN Sektor ESDM (Batubara), Update Pelaksanaan DMO, Program Prioritas Transisi Energi Tahun 2022, dan Persiapan Forum Transisi Energi G-20 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktur Utama (Dirut) MIND-ID