Bupati Mimika

• Bupati Mimika mewakili Gubernur Papua dalam RDPU kali ini.
• Keinginan Gubernur adalah Pemerintah setempat dilibatkan dalam tambang.
• Bupati Mimika mencoba berulang-ulang ingin bertemu guna membahas berakhirnya kontrak karya.
• Jika kontrak karya ingin diperpanjang, Pemerintah Papua meminta agar terpenuhinya kemauan rakyat Papua bahwa saham harus dimiliki oleh rakyat Papua.
• Bupati Mimika sebagai warga Papua perlu perizinan terkait masalah perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia.
  

Bupati Intan Jaya

• Rakyat Papua banyak yang dilematis, sehingga banyak yang meninggal.
• PT. Freeport Indonesia dan Negara harus serius, karena Tuhan menemukan kita untuk bersatu dan bersama.
• Pembagian saham itu mutlak sebelum adanya kontrak karya.
• Bupati Intan Jaya menyatakan bahwa saham bukan untuk kepentingan Bupati, melainkan untuk kepentingan rakyat Papua.
• Saham tersebut akan direalisasikan untuk membangun daerah yang masih dalam keterbatasan.
• Bupati Intan Jaya menyatakan diberikannya kesempatan untuk membangun wilayahnya, sebab satu nusa dan satu bangsa. Mengingat, masih banyak rakyat Papua yang masih menggunakan koteka.
• Jangan menganggap saham yang digunakan untuk kepentingan pejabat. Itu salah.
  

Bupati Puncak

• Bupati Puncak mendukung Gubernur Papua.
• Bupati Puncak bersyukur kepada Tuhan, karena dapat RDPU dengan DPR-RI untuk membahas masalah PT. Freeport Indonesia.
• Wilayah yang digali oleh Freeport hingga kiamat pasti masih ada sumber daya alamnya.
• Bupati Puncak mewakili rakyat Papua. Faktanya, masih banyak rakyat Papua yang telanjang dan menggunakan koteka.
• Bupati Puncak menyatakan Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum tersedia, pendidikan belum tersedia, dan infrastruktur juga belum terealisasi.
• Bupati Puncak kecewa, sebab uranium dan emas merupakan sumber daya alam yang berada di tanah Papua, karena dengan kekayaan alam Papua masih banyak rakyat Papua yang belum memakai baju yang layak.
• Bupati Puncak mengungkapkan dengan hadirnya PT. Freeport Indonesia tidak mengubah segalanya yang ada di tanah Papua.
• Bupati Puncak berterima kasih kepada Komisi 7 DPR-RI, karena benar-benar mendukung Papua dan berharap semoga Presiden mendengarnya.
• Bupati Puncak menyarankan operasi tambang PT. Freeport Indonesia di Papua seharusnya dibuat berlandaskan undang-undang.
• Bupati Puncak memiliki surat yang ditujukan kepada Presiden, Ketua Komisi 7 DPR-RI, dan Menteri ESDM di Jakarta yang berisi:
  • Meminta Menteri ESDM dan PT. Freeport Indonesia untuk memperhatikan tuntutan Bupati Mimika, Intan Jaya, dan Puncak.
  • Meminta Menteri ESDM melalui Dirjen dan PT. Freeport Indonesia menerima atau mencatat masukan masyarakat Papua.
  • Meminta mengagendakan Kunjungan Kerja spesifik dengan Menteri ESDM dan  Dirjen ke PT. Freeport Indonesia dan masyarakat Papua.
    

Ketua DPRD Mimika

• Ketua DPRD Mimika beranggapan bahwa orang Amerika tidak menghargai kepemilikan sumber daya alam yang mereka kuasai saat ini di PT. Freeport Indonesia.
• Hingga saat ini, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur belum terealisasi. Semuanya merupakan omong kosong.
• Ketua DPRD Mimika meminta untuk kembalikan hak rakyat Papua yang telah dirampas selama ini.
• Selama 2 periode menjabat sebagai Ketua DPRD Mimika, rakyat Papua tidak merasakan hak mereka, karena dari Pemerintah Pusat tidak menghargai Papua.
• Pemerintah Pusat tidak menghargai kami. Padahal, Papua memiliki hak tersebut.
• Ketua DPRD Mimika berpesan kepada Presiden bahwa sudah cukup menderita selama ini rakyat Papua dan meminta keinginan untuk hidup layak, sebab rakyat papua juga memiliki hak.
• Hingga saat ini, ada beberapa di Kabupaten Papua yang belum tersalurkan dana alokasi dari Pusat.
  

PT. Freeport Indonesia

• PT. Freeport Indonesia sangat memahami aspirasi tersebut. 
• PT. Freeport memiliki 17 poin pembahasan terkait renegosiasi kontrak karya.