Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Selama Bulan Ramadan dan Libur Lebaran Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala BPH Migas
Ditulis Tanggal: 4 Aug 2022,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Kepala BPH Migas
Pada 23 Juni 2022, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas tentang evaluasi Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Selama Bulan Ramadan dan Libur Lebaran Tahun 2022 dan lain-lain. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Bambang Haryadi dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Timur 4 pada pukul 13.44 WIB. (Ilustrasi: Akuratnews.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala BPH Migas
- Pelaksanaan Posko Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) Tahun 2022:
- Posko Nasional ESDM RAFI 1443 H / Tahun 2022 berlangsung selama 17 hari yaitu sejak tanggal 25 April s.d 11 Mei 2022 dan dipusatkan di kantor BPH Migas. Kepala BPH Migas medapat penugasan sebagai ketua posko nasional sektor ESDM yang meliputi sub sektor Migas, kelistrikan dan kebencanaan geologi.
- Ketersediaan stok BBM selama masa Posko Nasional dalam kondisi normal.
- Rata-Rata Coverage Day BBM selama periode posko tanggal 25 April - 11 Mei 2022, yaitu jenis RON 90: 17 hari, RON 92: 36 hari , RON > 95: 58 hari CN 48: 21 hari CN 51: 6 hari, CN 53: 62 hari, Avtur: 38 hari dan Kerosene: 41 hari.
- Layanan tambahan yang telah disiapkan selama periode Posko ESDM tahun 2022:
- SPBU Siaga: 1.370 unit
- Kios Pertamina Siaga: 86 unit
- Motorist : 339 unit
- Agen dan outlet LPG Siaga: 48.207 unit
- Mobil Tangki Stand by: 154 unit
- Fasilitas Kesehatan: 14 lokasi
- Melalui sinergi dan kolaborasi Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kepolisian, TNI Jasa Marga, Telkom, Perbankan, Pemerintah daerah, dan seluruh pihak lainnya yang terlibat secara operasional untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat dan pemudik sepanjang arus mudik, arus balik, dan saat hari raya Idul Fitri 2022 berjalan dengan aman dan lancar.
- Kondisi Penyaluran BBM:
- Total Gasoline pada arus mudi meningkat 26%, Total Gasoline pada arus balik meningkatkan 12%. Terdapat pertimbangan skala prioritas dalam pengiriman BBM terhadap SPBU yang mengalami peningkatan penyaluran secara signifikan. PT Pertamina Patra Niaga mengupayakan mitigasi risiko instensitas curah hujan yang cukup tinggi di beberapa wilayah dan adanya potensi tanah longsor dengan menyiapkan RAE dan pendistribusian BBM dapat berjalan dengan lancar.
- Arus balik pada periode Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 merupakan tertinggi sepanjang sejarah dimana lebih dari 170 ribu kendraan bergerak. Atau naik sebesar 2,2% dibandingkan tahun 2019
- Badan Usaha retail bidang BBM terus memonitor agar stok dan distribusi di SPBU berjalan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan BBM sepanjang arus mudik dan balik.
- Kemenhub mencatat pergerakan pesawat dan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada H+5 Lebaran, tercatat sebanyak 1.130 penerbangan dengan 150.000 penumpang. Konsumsi Avtur pada puncak arus balik meningkat hingga +24 secara nasional.
- Monitoring Lapangan RAFI 2022:
- Kondisi stok BBM dan distribusi dalam mengahdapi RAFI 2022 aman.
- Adanya kenaikan pembelian BBM Gasoline terutama BBM jenis Pertalite.
- Telah disiapkan SPBU kantong, motorist dan modular dalam rangka persiapan mudik RAFI 2022
- Menteri ESDM meminta:
- PT Pertamina mengamankan terutama BBM jenis Solar dan Pertalite
- SPBU mempercepat proses pengisian BBM dan memperhatikan bentuk layout SPBU untuk mengurangi antrian panjang
- Adanya surat edaran pemerintah daerah untuk pengendalian penyaluran JBT kepada konsumen pengguna.
- Langkah-Langkah Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran JBT Minyak Solar:
- Pengendalian:
- Pengaturan konsumen pengguna
- Pengaturan volume penyaluran JBT Solar untuk kendaraan angkutan darat
- Pengaturan penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian JBT solar untuk usaha pertanian, usaha perikanan, usaha mikro, dan layanan umum
- Pengawasan:
- Pengawasan lapangan secara rutin oleh Tim BPH Migas
- Pemanfaatan IT
- Kerja sama pengawasan dengan aparat penegak hukum
- Pengawasan terpadu bersama Itjen KESDM dan Ditjen Migas
- Pengawasan bersama dengan Pemda
- Pengendalian:
- Kasus Penimbunan Solar Subsidi di Sulawesi Utara:
- Koordinator hukum dan Humas BPH Migas dan tim selaku PPNS BPH Migas serta Tim Penyelidik dari Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Sulut.
- Diduga melanggar pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah pada Pasal 40 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Saat ini kasusnya sudah di tahap pengadilan sedang dalam agenda pemeriksaan keterangan saksi-saksi.
- Hasil Pengawasan Reguler Tahun 2021:
- Transportasi Darat. Total koreksi: 1,739,261 KL
- Transportasi Laut. Total Koreksi: 572,204 KL
- Kereta Api. Total koreksi: 6,642,315 KL
- Perikanan. 80.000 KL
- BPH Migas sebagai pemberi keterangan ahli bekerja sama dengan penegak hukum baik ditingkat pusat penyidikan maupun peradilan.
- Selama tahun 2021 BPH Migas telah memberikan keterangan ahli sebanyak 187 kasus dan selama tahun 2022 BPH Migas telah memberikan keterangan ahli sebanyak 74 kasus.
- Sebesar 81% terhadap jumlah dugaan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas berdasarkan kegiatan pemberian keterangan ahli antara BPH Migas dan POLRI pada Triwulan Pertama Tahun 2022 adalah Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.
- Progres digitalisasi SPBU dalam rangka pengawasan pendistribusian BBM jadi dasar hukum yaitu keputusan Kepala BPH Migas Nomor 38 tahun 2017, surat Menteri ESDM Nomor 2548 tahun 2018 bahwa program ini adalah berupa penugasan pemerintah kepada badan usaha yang ditugaskan, jadi program ini dibangun oleh Pertamina dan Telkom untuk meningkatkan fungsi pengaturan pada kegiatan pendistribusian ini agar tetap sasaran dari tahun 2018 bisa terdigitalisasi tahun 2021.
- Ini telah telah perpasang ATG kita bisa melihat posisi stock setiap waktu dan ini terhubung dengan dashboard-nya dan sudah terpasang di 5538 SPBU mempunyai EDC, seluruhnya ini sudah digitalisasi pada dashboard, untuk kepatuhan 95 persen dan CCTV analisa di pasang di setiap SPBU, apakah dari alat yang terpasang ini dapat dimanfaatkan data ini sebagai data verifikasi volume yang akan kami mintakan subsidi dan kompensasi di Kementerian Keuangan.
- Pada dasarnya dengan adanya pengisian berulang dan pengisian lebih dari 200 liter akan kami koreksi dan tidak akan kami berikan subsidinya dengan adanya penyelewengan sesuai dengan CCTV, kami bisa memanfaatkan sebagai data pembanding pada dashboard ini merupakan program yang cukup baik, ada 1000 SPBU dan menambah menjadi 5538 SPBU.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)