Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Tanggal Rapat: 13 Apr 2022, Ditulis Tanggal: 10 Aug 2022,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri ESDM

Pada 13 April 2022, Komisi 7 DPR-RI menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI mengenai Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Sugeng Suparwoto dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (FP-Nasdem) dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 10:55 WIB. (Ilustrasi: dpr.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri ESDM

  • Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, anggaran operasional setiap unit utama telah ditekan, sehingga anggaran Rp5,9 Triliun didistribusikan dengan postur sebagai berikut:
    • Per jenis belanja
      • Belanja pegawai sebesar Rp914,9 Miliar atau 15,5%
      • Belanja barang sebesar Rp3,2 Triliun atau 55,6%
      • Belanja modal sebesar Rp1,7 Triliun atau 28,9%
    • Per sumber dana
      • Rupiah murni sebesar Rp4,9 Triliun atau 83%
      • PNBP sebesar Rp544 Miliar atau 59,2%
      • BLU sebesar Rp457 Miliar atau 7,8%
      • Hibah luar negeri sebesar Rp4,7 miliar atau 0,1%
  • Dilihat dari pemanfaatan anggaran alokasi terbesar ditujukan untuk mendukung kegiatan infrastruktur dan survei dengan nilai sebesar Rp2,9 Triliun atau 49,1%.
  • Untuk kegiatan operasional dan pelayanan internal sebesar Rp2,1 Triliun atau 35,2% dan publik non fisik sebesar Rp925 Miliar atau 15,7%.
  • Anggaran cukup besar dialokasikan pada kegiatan infrastruktur dan survei sumber daya alam, karena ini memiliki dampak langsung kepada masyarakat, yaitu antara lain melalui program jargas, konkit nelayan, konkit petani, PJUTS, revitalisasi EBT, Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL), bantuan pasang listrik baru, bantuan pasang baru listrik, PLTS atap, PLTMH, pos pengamatan gunung api, sistem mitigasi bencana geologi, dan pusat informasi geologi.
  • Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan juga kegiatan publik non fisik, antara lain:
    • Pelayanan publik badan layanan umum;
    • Pembinaan dan pengawasan badan usaha dan kelancaran distribusi bahan bakar;
    • Penyiapan, diseminasi, dan monev implementasi kebijakan dan regulasi; dan
    • Pengelolaan data, identifikasi, dan pemetaan sumber daya alam.
  • Untuk memperkuat kerja mesin organisasi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik diperlukan kegiatan pelayanan internal K/L, antara lain:
    • Gaji dan tunjangan;
    • Operasional dan pemilihan kantor;
    • Penguatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia; dan
    • Dilakukannya pengawasan internal.
  • Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan 1 per 31 Maret 2022 sebesar Rl Rp456,9 Miliar atau 7,74%. Ini surplus sebesar Rp11,8 Miliar atau 0,2% dari target Triwulan 1 yang sebesar Rp445,1 Miliar atau 7,54%.
  • Pada akhir Desember 2022, diharapkan realisasi dapat mencapai Rp5,67 Triliun atau target kita 95,94%.
  • Kementerian ESDM sampaikan progress kegiatan infrastruktur tahun 2022 sampai dengan 31 Maret 2022, antara lain:
    • Bidang Migas:
      • Pipa transmisi tahap 1 ruas Cirebon-Semarang saat ini dalam finalisasi proses tender dan target tanda tangan kontrak pada 17 Mei 2022
      • Jaringan gas 40.777 sambungan rumah di 12 kabupaten/kota. 3 paket sudah kontrak, 1 paket proses tanda tangan kontrak dengan target tanda tangan pada 6 April telah dilakukan, dan 1 paket dengan target tanda tangan kontrak di 29 April 2022.
      • Konkit nelayan sebesar 30.000 paket di 15 provinsi masih dalam proses penetapan penugasan.
      • Konkit petani 30.000 paket di 16 provinsi juga masih dalam proses penetapan penugasan. Untuk itu, agar pelaksanaan kegiatan konkit untuk nelayan dan petani dapat segera kita jalankan, kami minta agar adanya dukungan dalam penyediaan data lokasi penerima konkit sesuai wilayah-wilayah yang disasarkan.
    • Bidang EBTKE dan Ketenagalistrikan
      • PLTS atap 3,8 MWp untuk 108 unit di 33 provinsi. 1 paket sudah kontrak dan 1 paket dalam proses automatic adjustment.
      • PJUTS 22.000 paket di 28 provinsi. 2 paket dalam pekerjaan tahun kedua dan 2 paket proses kontrak dengan target kontrak 12 April. Ini sudah ditandatangani kontraknya.
      • PLTMH 3 unit di 2 provinsi. 2 unit sudah kontrak dan 1 unit masih dalam proses kontrak dengan target ditandatangani 14 April 2022.
      • APDAL ada 11.347 paket di 2 provinsi telah berjalan dan masuk dalam pekerjaan tahun kedua.
      • Revitalisasi PLT-EBT 8 unit di 5 provinsi dilakukan secara swakelola.
      • Bantuan pasang baru listrik untuk 80.000 rumah tangga di 22 provinsi. Kepmen penugasan telah selesai. Tanda tangan kontrak tahap 1 dengan PT. PLN dilakukan pada minggu kedua Mei 2022, sedangkan tender akan dilakukan oleh PLN dengan jadwal tahap 1 sebanyak 40.000 rumah tangga dilakukan pada minggu ketiga Mei 2022, dan tahap 2 sebanyak 40.000 rumah tangga pada semester kedua. Diharapkan agar pelaksanaan pemberian bantuan pasang baru listrik dapat segera berjalan sesuai dengan yang direncanakan, kami juga mohon dukungan agar dapat dilengkapi data lokasi bantuan pasang baru listrik sesuai wilayah yang disasarkan.
  • Terkait permintaan atas detail pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 per unit eselon II berdasarkan satuan 2 yang saat ini dikenal dengan nama klasifikasi rincian output akan kami sampaikan secara terpisah.
  • Terkait langkah-langkah yang akan kita siapkan untuk menghadapi dampak kenaikan harga minyak global. Adanya situasi global politik telah menyebabkan harga minyak global mengalami kenaikan dimana rata-rata realisasi ICP sampai dengan Maret 2022 mencapai US$98,4/barrel. Angka ICP ini jauh di atas asumsi APBN yang hanya mengasumsikan sebesar US$63.
  • Beberapa langkah-langkah strategi dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang akan kami lakukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, antara lain:
    • BBM
      • Dalam jangka pendek menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM, khususnya pada periode Ramadhan dan Idul Fitri. Kita lakukan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU. Selain itu, juga kami mengusulkan perubahan kuota jenis BBM tertentu, yaitu JBT minyak solar, JBT minyak tanah, dan jenis BBM khusus penugasan GBKP Pertalite serta penyesuaian harga BBM non subsidi sesuai keekonomiannya dan pasarnya untuk kalangan menengah ke atas.
      • Dalam jangka menengah dan panjang, Kementerian ESDM akan melakukan pengamanan, yaitu dengan peningkatan cadangan operasional menjadi 30 hari yang saat ini hanya 21 hari dan manajemen stok secara jangka panjang, optimalisasi campuran bahan bakar nabati dalam solar, penyesuaian harga pertalite, minyak solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti.
    • Hulu Migas
      • Dalam jangka pendek ini melaksanakan program drilling secara tepat waktu dan sesuai dengan anggaran ada 790 sumber pengembangan, kerja ular sejumlah 581 sumur, dan perawatan sumur yang sejumlah 29.582 sumur. Kemudian, pelaksanaan intensifikasi kegiatan yang berdampak langsung pada kenaikan produksi, antara lain reaktivasi daripada idle well, menjaga keandalan fasilitas produksi, dan mensasarkan target kenaikan 24.000 BOD. Lalu, mengatur ulang jadwal pemeliharaan fasilitas dengan target sasaran 1.550 BOD serta menurunkan tingkat unplanned shutdown dari 0,68% menjadi 0,5%.
      • Dalam jangka menengah dan panjang dilakukan pengoptimalan produksi aset eksisting, mempertahankan tingkat produksi eksisting, transformasi dari contingent resource menjadi produksi, mempercepat pelaksanaan proyek Chemical EOR, mendorong eksplorasi yang agresif untuk penemuan besar, percepatan monetisasi gas dan lapangan migas yang tertunda, percepatan penawaran wilayah kerja, dan penerapan KSO baru untuk memproduksikan kembali idle field dengan penawaran dan term condition yang lebih baik.
    • LPG
      • Dalam jangka pendek akan dilakukan peningkatan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg tepat sasaran bekerja sama dengan Pemda dan aparat penegak hukum, uji coba penjualan dengan aplikasi My Pertamina untuk 34 kabupaten/kota di tahun 2022, dan penyesuaian formula LPG 3 kg.
      • Dalam jangka menengah dan panjang melakukan substitusi dengan kompor induksi jaringan gas. Kita harapkan bisa 1 juta rumah tangga per tahun. Kemudian, subsidi komoditas menjadi subsidi langsung ke pengguna, substitusi dengan DME untuk mengurangi 1 juta metrikton LPG di tahun 2027, dan penyesuaian harga jual eceran untuk mengurangi tekanan APBN dan menjaga inflasi, serta percepatan program biogas.
    • Ketenagalistrikan
      • Dalam jangka pendek rencana penerapan tarif adjustment tahun 2022 ini untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi sebesar Rp7-16 Triliun, efisiensi biaya pokok penyediaan listrik dan strategi energi primer dari PLN, dilakukan optimalisasi pembangkit dengan bahan bakar sumber domestik, yaitu dari PLTU dan sumber dari PLT-EBT,dilakukan percepatan pembangunan PLTS Atap targetnya 450 megawatt di tahun 2022, pembangunan pembangkit EBT dari APBN antara lain-lain PLTS Atap, PLTMH, APDAL, dan lain-lain, serta peningkatan efisiensi pemanfaatan energi.
      • Dalam jangka menengah dan panjang dilakukan pemadaman dan pemilihan data pelanggan penerimaan manfaat berdasarkan DTKS untuk subsidi langsung, pengurangan pembangkit BBM menjadi PLT-Gas sebesar 598 megawatt dan PLT-EBT 500 megawatt di tahun 2025, serta koneksi ke jaringan 1.070 megawatt, percepatan tambahan kapasitas PLTH, PLTM, PLTMH sebesar 10,93 gigawatt sampai dengan tahun 2030 sesuai dengan RUPTL. Kemudian, percepatan pembangunan PLTS Atap di tahun 2023 sebesar 900 megawatt, tahun 2024 sebesar 1.800 megawatt, dan tahun 2025 sebesar 3.600 megawatt, percepatan pemanfaatan hidrogen sebagai sumber bahan bakar untuk transportasi industri berat dan pembangkitan serta konversi BBM ke listrik dilaksanakan di masyarakat kita sudah mulai mengkonversi tahun ini 1.000 unit sepeda motor BBM untuk dikonversi menjadi sepeda motor listrik.
  • Kementerian ESDM memperhatikan terjadinya pemulihan ekonomi yang lebih cepat pasca pandemi yang telah memicu peningkatan konsumsi BBM serta adanya disparitas harga BBM menyebabkan peralihan penggunaan BBM di masyarakat. Ini berdampak terhadap kuota jenis BBM tertentu, antara lain minyak tanah dan minyak solar, dan jenis BBM khusus penugasan Pertalite yang diprediksikan pada akhir tahun 2022 melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam APBN 2022. Kita ambil contoh kemarin dengan kenaikan Pertamax ternyata di lapangan terjadi penurunan konsumsi Pertamax dan di sisi lain terjadi kenaikan konsumsi Pertalite. Hal ini harus kita lakukan langkah antisipasi, karena kita sudah menyiapkan stock yang cukup untuk Pertalite dengan konsumsi yang kita perkirakan.
  • Realisasi JBT Solar Januari-Maret 2022 telah over kuota 9,5% dan realisasi JBKP Pertalite Januari-Maret over kuota 14%. Sedangkan, penambahan volume kuota JBT minyak tanah tahun 2022 adalah dengan mempertimbangkan adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur sebesar 10,09% di Triwulan 4 tahun 2021. Untuk itu, kami mengusulkan perubahan kuota JBT dan JBKP dalam APBN 2022 sebagai berikut:
    • Pertalite menambah kuota sebesar 5,45 juta kiloliter, sehingga dari semula 23,05 juta kiloliter menjadi 28,5 juta kiloliter;
    • Solar menambah kuota sebesar 2,29 juta kiloliter, sehingga dari semula sebesar 15,1 juta kiloliter menjadi 17,39 juta kiloliter;
    • Minyak tanah menambah kuota sebesar 0,1 juta kiloliter, sehingga dari semula sebesar 0,48 juta kiloliter menjadi 0,58 juta kiloliter; dan
    • Untuk kuota LPG 3 Kg tetap, yaitu 8 juta metrik ton.
  • Mengenai sistem informasi mineral dan batubara antara kementerian/lembaga atau disingkat SIMBARA. Sebagai upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, mengurangi dan memperbaiki ketidaksinkronan data serta tata kelola sumber daya alam, dan memperhatikan hasil kajian KPK yang menyatakan bahwa adanya perbedaan data sumber daya alam dari hulu ke hilir. Untuk itu, dibentuklah sistem informasi antara kementerian/lembaga atau SIMBARA.
  • Dengan adanya SIMBARA, diharapkan data sistem pengelolaan batubara mulai dari hulu sampai hilir terintegrasi, sehingga data minerba menjadi tunggal atau sama di mana saja dan akurat untuk meyakinkan bahwa penerimaan negara telah dipenuhi.
  • SIMBARA telah di launching pada 8 Maret 2022 sebagai hasil kolaborasi Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia yang didukung dan di supervisi oleh Kemenko Bidang Maritim dan Investasi serta KPK.
  • SIMBARA ini diharapkan akan menjawab kebutuhan pada era digitalisasi melalui satu ekosistem yang terintegrasi antara sistem kementerian/lembaga terkait pengelolaan dan pengawasan minerba.
  • Sebelum adanya SIMBARA, sistem dan data antar kementerian/lembaga selama ini belum terhubung atau terintegrasi dari hulu ke hilir. Masih terdapat perbedaan data antara kementerian dan lembaga, sehingga dapat memunculkan potensi kehilangan penerimaan negara dari transaksi penjualan minerba. Sebagai contoh, ditemukannya kode billing NTPN sebagai bukti pembayaran PNBP yang digunakan berulang-ulang untuk transaksi yang berbeda. Melalui SIMBARA, data dari hulu ke hilir akan terhubung menjadi satu data nasional yang mampu mampu memberikan konfirmasi validitas transaksi minerba melalui data-data konfirmasi status wajib pajak, nomor transaksi penerimaan negara RKB, laporan hasil verifikasi sebagai basis data penjualan dan pembayaran yang langsung terhubung ke sistem INSW.
  • Dengan demikian, bukti bayar PNBP hanya dapat digunakan untuk satu kali transaksi saja. Apabila terdapat data pada salah satu sistem yang dianggap tidak valid, maka SIMBARA secara otomatis akan membatalkan transaksi penjualan minerba.
  • Saat ini, SIMBARA sudah berfungsi dan sistem minerba telah mengirimkan 54 elemen data setiap transaksi penjualan ke sistem SIMBARA.
  • Isu yang berkaitan dengan bauran energi baru terbarukan dengan target 23% pada tahun 2025. Capaian bauran energi primer di tahun 2021 adalah 11,7%.
  • Guna mencapai target EBT 23% pada tahun 2025, upaya percepatan pemenuhan target bauran EBT dilakukan antara lain dengan melalui pelaksanaan PLTS Atap yang kita targetkan 3,6 gigawatt yang berpotensi meningkatkan bauran EBT sebesar 0,8%. Kemudian, pembangunan pembangkit-pembangkit EBT sebesar 10,6 gigawatt termasuk penggantian PLTD ke pembangkit EBT akan mampu meningkatkan bauran EBT sebesar 11,7% dan ada juga biofuel sebesar 11,6 juta kiloliter berpotensi meningkatkan bauran sebesar 4%.
  • Untuk mencapai target EBT, diperlukan beberapa syarat agar pelaksanaan program pengembangan EBT dapat berjalan baik yang memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk dari Anggota Komisi 7 DPR-RI, antara lain yang sekarang kita tunggu adalah penetapan Perpres Pembelian Listrik Energi Terbarukan, Penerapan Permen ESDM untuk PLTS Atap, serta pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk industri EBT. Sedangkan, beberapa program yang sedang dilaksanakan, antara lain pembangunan PLT-EBT on grid yang berbasis pada RUPTL termasuk PLTS Terapung, target tahun 2025 18,5 gigawatt. Kemudian, implementasi PLTS Atap target tahun 2025 3,61 gigawatt, konversi PLTD ke PLT EBT target tahun 2025 500 megawatt, retirement daripada PLTU dengan target tidak ada pembangunan PLTU baru mulai tahun 2026, elektrifikasi pada kendaraan dan peralatan rumah tangga target tahun 2025 ada 400.000 mobil dan 1,7 juta motor, kompor induksi untuk 8,2 juta rumah tangga, serta pajak karbon dan perdagangan karbon. Target tahun 2025 implementasi perdagangan karbon dapat dilakukan secara penuh.
  • Capaian pengembangan pembangkit EBT sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2022 adalah 11,6 gigawatt atau sudah mengalami penambahan kapasitas sebesar 1,7 gigawatt watt sejak tahun 2018.
  • Pada tahun 2022, direncanakan total kapasitas terpasang pembangkit EBT dapat mencapai 12,5 gigawatt dan pada tahun 2025 mampu mencapai kapasitas 25,2 gigawatt, sedangkan pencapaian pemanfaatan mandatori biodiesel pada Triwulan 1 tahun 2022 adalah sebesar 2,5 juta kiloliter dari rencana hingga akhir tahun sebesar 10,1 juta kiloliter. Pada tahun 2021 pelaksanaan program mandatori biodiesel B30 telah mampu menghemat devisa sebesar Rp66 Triliun. Pada periode 2023-2025, diharapkan pemanfaatan mandatori biodiesel B30 dapat mencapai antara 10-11,6 juta kiloliter.
  • Untuk mencapai target 23% EBT bauran energi pembangkit di tahun 2025, sesuai RUPTL 2021-2030 telah direncanakan penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 10,6 gigawatt pada periode 2021-2025.
  • Untuk mencapai target tersebut, kami terus melakukan pengawasan atas pelaksanaan proyek pembangkit EBT secara berkala agar proyek dapat selesai sesuai dengan COD yang direncanakan, melaksanakan monitoring dan konsultasi lintas Kementerian/Lembaga secara rutin untuk debottlenecking permasalahan yang dihadapi oleh pengembang, serta memfasilitasi penyiapan feasibility study dan studi koneksi jaringan mempercepat realisasi kelayakan proyek.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan