Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) sektor Makanan dan Minuman terkait Antisipasi Krisis Pangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
Tanggal Rapat: 22 Aug 2022, Ditulis Tanggal: 17 Oct 2022,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri Perindustrian
Pada 22 Agustus 2022, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI mengenai Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) sektor Makanan dan Minuman terkait Antisipasi Krisis Pangan. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Dony Maryadi Oekon dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dapil Jawa Barat 11 pada pukul 14.30 WIB. (Ilustrasi: kemenperin.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Perindustrian
- Akhir-akhir ini Kementerian Perindusrtrian melihat adanya gejolak, baik itu kaitannya dengan pangan maupun energi dimana dua-duanya ada di Komisi 7.
- Untuk urusan pangan tentu stakeholder-nya sangat luas. Kementerian Perindusrtrian RI bertanggung jawab untuk industrialisasi down streaming yang akhir-akhir ini banyak ditugaskan oleh Presiden RI, karena pada prinsipnya industrialisasi bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan bahan-bahan mineral, tapi juga bahan-bahan lain yang dihasilkan oleh alam.
- Kementerian Perindusrtrian RI hanya akan menjelaskan apa yang menjadi kewenangan sebagai Kementerian Perindustrian RI tanpa mencampuri urusan dari stakeholder lain.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 merupakan landasan bagi Kementerian Perindusrtrian RI dalam bekerja dan mengambil kebijakan terkait dengan pangan. Tentu juga diperkuat dengan UU Cipta Kerja dengan turunannya PP 28 yang intinya Pemerintah wajib untuk memastikan agar industri mempunyai atau memiliki atau mendapatkan bahan baku yang cukup untuk proses produksi. Ini bukan hanya berkaitan dengan sektor pangan yang Kementerian Perindusrtrian RI dan Komisi 7 DPR-RI bicarakan pada siang hari ini, tapi juga sektor-sektor lain.
- Kedua UU tersebut cukup kuat sebagai landasan Kementerian Perindusrtrian RI bergerak.
- Kementerian Perindusrtrian RI secara umum atau secara singkat akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan gambaran dari industri nasional atau kinerja industri nasional sampai pada kinerja industri pangan nasional.
- Kementerian Perindusrtrian RI melihat bahwa pada Triwulan ke-II, berdasarkan rilis dari BPS, industri pengolahan ini memberikan kontribusi yang paling besar untuk PDB Nasional, yaitu 17,84% dan 16,01% itu adalah kontribusi industri pengolahan non migas terhadap PDB.
- Kontribusi subsektor industri pengolahan non migas terhadap PDB pada kuartal ke-II tahun 2022 sebesar 38,38%. Itu berasal dari industri makanan dan minuman. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan subsektor lain seperti industri kimia farmasi dan obat tradisional yang kontribusinya 11,09%, industri barang logam komputer, barang elektronik sebesar 8,74%, dan seterusnya.
- Kementerian Perindusrtrian RI melihat ekspor dan impor pada tahun 2022 ini ada surplus 13,97% dari ekspor-impor industri nasional dimana ekspornya US$102 Miliar pada Januari-Juni 2022 dan impornya US$88,03 Miliar.
- Kontribusi ekspor sektor industri pengolahan non migas rata-ratanya sebesar 72,31% terhadap total ekspor nasional. Dari total ekspor tersebut kita sudah petakan 5 sektor industri dengan nilai ekspor terbesar yang pertama adalah industri logam dasar yaitu US$22,59 Miliar dan yang kedua yang menjadi topik bahasan kita hari ini, yaitu industri makanan dan minuman sebesar US$21,35 Miliar, dan seterusnya, sedangkan 5 sektor industri dengan nilai impor terbesar industri makanan dan minuman sebesar US$8,40 Miliar, sehingga kita bisa melihat kinerja surplus ekspor-impor dari subsektor industri makanan dan minuman itu sebesar US$12,95 Miliar.
- Adapun ekspor terbesar tentu minyak kelapa sawit, bungkil dan residu, margarin, minyak makan dan lemak nabati, udang dibukukan, sedangkan nilai impor makanan olahan lainnya, bungkil, olahan susu bubuk dan susu kental, daging ternak, dan olahan produk susu lainnya.
- Investasi year-on-year Triwulan II tahun 2021 dibandingkan Triwulan II tahun 2022 ini Kementerian Perindusrtrian RI bisa lihat progres atau pertumbuhannya sangat baik dari Rp78,86 Triliun sudah naik menjadi Rp127,32 Triliun di sektor industri dimana untuk industri makanan dan minuman investasinya tercatat pada posisi nomor 2 yaitu Rp22,42 Triliun.
- 10 besar investasi di perusahaan industri makanan dan minuman di Triwulan II tahun 2022 sebagai contoh mulai dari industri produk roti dan kue di Kabupaten Bekasi dengan investasi US$53 Juta sampai yang nomor 10 industri pengolahan susu segar dan krim juga di Kabupaten Bekasi sebesar US$11 Juta.
- 5 besar penyebaran tenaga kerja industri pengolahan sampai Februari 2022. Industri pangan menyerap tenaga kerja yang terbesar sekitar 5,21 juta, diikuti dengan subsektor lain seperti pakaian jadi, industri kayu, barang, dan lain-lain sebagainya.
- Berdasarkan data pada Triwulan II tahun 2022 untuk subsektor IKM pangan terdapat 1,68 juta unit usaha dan memberikan kontribusi sebesar 1,33% terhadap PDB nasional.
- Kementerian Perindusrtrian RI mencatat jumlah tenaga kerja untuk IKM pangan secara nasional yang tercatat di kami ada 3,8 juta tenaga kerja.
- Kementerian Perindusrtrian RI ingin menggambarkan sebaran dari sentra-sentra IKM berbasis pangan di tahun 2022 bahwa semua provinsi di Indonesia sudah mempunyai sentra IKM pangan. Perlu juga dilaporkan bahwa jumlah total sentra pangan IKM nasional sebesar 4.107 unit. Unit kerjanya sekitar 155.000 dan tenaga kerjanya sekitar 431.000 penyerapannya dalam sentra-sentra pangan IKM.
- Ada beberapa isu yang dihadapi oleh global termasuk Indonesia yang dikaitkan dengan pangan. Yang pertama adalah perang Rusia dan Ukraina. Ini mempengaruhi pasokan gandum dan minyak nabati, walaupun kita juga mengikuti bahwa sudah ada relaksasi yang disepakati oleh Rusia dan Ukraina untuk mengeluarkan gandum dari Ukraina ke beberapa wilayah di dunia khususnya untuk membantu negara-negara Afrika. Lalu, isu yang kedua yaitu harga energi yang mengalami peningkatan. Tentu ini berkaitan dengan pengaruh perang Rusia dan Ukraina. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kenaikan cost of logistic dan kenaikan cost of production and packaging. Kemudian, yang ketiga adanya fenomena proteksionisme. Hal ini cukup menarik dari negara-negara di dunia dalam rangka mengamankan stok pangan domestik mereka. Sebagai contoh India yang sekarang melakukan embargo ekspor gandum. Isu yang keempat adalah konversi komoditas pangan menjadi bahan baku energi. Contohnya, tebu jadi etanol, singkong, jagung, dan lain-lain sebagainya. Isu yang kelima adalah climate change. Hal ini berpengaruh terhadap suplai pangan, karena adanya kekeringan. Kita lihat ada kebakaran banyak di negara-negara di Eropa dan Amerika, juga banjir yang melanda beberapa wilayah di dunia. Hal ini pasti akan mempengaruhi suplai pangan dari global.
- Akibat isu-isu di atas, berdasarkan World Bank Juni 2022, terjadi kenaikan Indeks Harga Komoditi Pangan Global sebesar 32,5% year-on-year.
- Kementerian Perindusrtrian RI ingin menyampaikan berkaitan dengan 7 komoditas utama yang dipergunakan sebagai bahan baku industri. 7 komoditas utama atau yang terbanyak yang dipergunakan sebagai bahan baku industri, yaitu tepung terigu, gula, jagung, perikanan, minyak goreng, daging unggas, daging sapi, dan beras.
- Ada beberapa komoditas yang dibutuhkan oleh industri makanan dan minuman kita yang sudah bisa kita dapat dari suplai dalam negeri. Artinya, sudah bisa didapat dari stakeholder di hulunya untuk menjadi bahan baku industri, tapi juga ada berapa bahan baku industri yang belum tersedia di dalam negeri, sehingga kita harus impor.
- Belum tersedia itu bisa karena suplainya lebih sedikit daripada kebutuhan atau kemungkinan standar atau kualifikasinya belum bisa dipenuhi oleh suplai dari hulunya, sehingga harus impor.
- Untuk komoditas tepung terigu bahan bakunya gandum berasal dari impor dengan kebutuhan sebesar 11,11 juta ton per tahun. Ini kita dapat dari Australia, Ukraina, Kanada, Argentina, Amerika, dan India. Namun, untuk India sudah menutup ekspor untuk menjaga atau mengamankan kebutuhan domestiknya. Konsumen tepung terigu dalam negeri 29% untuk industri besar, 20% untuk konsumsi rumah tangga, dan 51% untuk UMKM.
- Kementerian Perindusrtrian RI ingin mencoba untuk mendapatkan atau mencari substitusi dengan menggunakan sorgum dan kita sudah pelajari bahwa produktivitas sorgum lebih rendah dibandingkan dengan gandum. Untuk sorgum ratunnya bisa didapat, sedangkan gandum tidak.
- Secara nasional baru ada 3 perusahaan, dan ini juga perusahaan kecil menengah yang sudah mulai mengolah sorgum.
- Berdasarkan hasil Ratas yang dipimpin oleh Presiden RI ini akan ditingkatkan agar suplai sorgumnya bisa semakin besar dan mendorong adanya investasi-investasi baru pabrik-pabrik makanan dan minuman yang berbasis sorgum.
- Supply demand gula nasional antara 5,8-6,5 juta ton dimana GKR 3-3,2 juta ton dan GKP 2,8-3 juta ton, sedangkan produksi gula nasional hanya sebesar 2,35 juta ton, sehingga dibutuhkan importasi secara raw sugar untuk memenuhi kebutuhan nasional.
- Perusahaan gula yang mengolah raw sugar menjadi GKR untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri makanan dan minuman dan farmasi ada 11 pabrik gula rafinasi, dengan kapasitasnya 5,016 juta ton.
- Realisasi produksi GKR pada tahun 2021 mencapai 3 juta ton per tahun. Sesuai dengan kebutuhan industri makanan, minuman, dan farmasi di Indonesia. Hal ini sudah masuk dalam sistem neraca komoditas.
- Untuk jagung kalau untuk bahan baku pakan ternak sudah 100% dipenuhi dari dalam negeri dan kita juga sudah melakukan proyeksi untuk kebutuhan pakan ternak tahun 2025-2035 dimana asumsi peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3,8%, sementara untuk kebutuhan pakan mandiri stagnan di 3 juta ton per tahun, sedangkan jagung yang untuk bahan baku industri yang bukan untuk ternak kebutuhannya 1,5 juta ton. Sebagian besar kebutuhan jagung sebagai bahan baku industri dipenuhi melalui impor, karena terbatasnya suplai bahan baku jagung dengan spesifikasi yang sesuai dengan spesifikasi industri, yaitu kadar aflatoksin harus di bawah 20 PPB dan juga kadar air harus di bawah 14,5%.
- Untuk industri pati jagung dibutuhkan spesifikasi tambahan berupa germination ratio yang harus di atas 70% dan kadar pati harus diatas 70% agar menghasilkan rendeman pati jagung dan by product berupa corn germ yang semakin tinggi.
- Penyerapan jagung rendah aflatoksin pada tahun 2021 sebesar 7.020 ton. Kita juga sudah memproyeksikan kebutuhan jagung untuk industri makanan dan minuman untuk tahun 2025-2035 dimana kita lihat ada peningkatan. Ini kita mengambil asumsi dari rata-rata peningkatan penduduk dunia yang juga menjadi bagian dari hitungan kita dan rata-rata per tahun akan meningkat 3%.
- Untuk komoditas perikanan, ini juga sudah ada di neraca komoditas. Kementerian Perindusrtrian RI tidak terlalu punya masalah untuk bahan baku. Suplai dalam negeri sebesar 16,69 juta ton, sedangkan kebutuhan untuk industri nasional makanan dan minuman, yaitu 223.857 ribu ton. Jadi, tidak terlalu banyak masalah secara umum.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)