Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Reklamasi Teluk Jakarta - Raker Komisi 7 dengan Menteri LHK dan Wakil Gubernur Jawa Barat

Tanggal Rapat: 20 Apr 2016, Ditulis Tanggal: 10 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Wakil Gubernur Jawa Barat

Pada 20 April 2016, Komisi 7 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri LHK dan Wakil Gubernur Jawa Barat tentang reklamasi Teluk Jakarta. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Satya Widya Yudha dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 9 pada pukul 10.00 WIB. (Ilustrasi: Bisnis.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Hal-hal yang dianggap kurang kita anggap selesai, jika memang belum ada akan dicabut perizinannya.
  • Sensitivitas untuk wilayah Jabar dan Banten ditambah lagi wil urukan, agar penegakan tidak simpang siur.
  • Kementerian LHK lebih ke Amdal, dimana prinsip manajemen risiko dan analisis risiko serta mitigasi.
  • Izin instrumen pengawasan sesuai perintah Kementerian LHK melakukan tugas second pines.
  • Berhenti selamanya atau izin dicabut disebut moratorium secara konkret.
  • PP No. 16 Tahun 2004 tanah timbun milik tanah negara yang dijadikan yang direklamasi.
  • Untuk reklamasi diatur dalam PP No. 16, tanah reklamasi diatur oleh negara.
  • Akan dilakukan evaluasi PP 46/2014 dimana harus ada utilitas dan penegakan hukum.
  • Laut bukan domain Kementerian LHK, sehingga Kementerian L:HK tidak dapat menjawab.

Wakil Gubernur Jawa Barat
  • Tidak hanya Pemerintah Pusat, Anggota DPR-RI juga ada yang tersangkut Illegal Mining.
  • Jika ingin masuk dalam pengawasan seperti Waduk Jatiluhur, artesisnya menyebabkan tanah Jakarta turun.
  • Kebutuhan air Jakarta sekitar 70% didapat dari Waduk Jatiluhur.
  • Dari hulu sampai hilir tidak menjelaskan batu pasir berasal, memang terdapat manipulasi.
  • Faktanya penegak hukum takut dengan politisi karena takut dipindahtugaskan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan