Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Pelaksanaan Program 35.000 Megawatt dan Kebijakan Pemerintah Tidak Ada Kenaikan Tarif Dasar Listrik Tahun 2018 serta Pengaruhnya terhadap Keuangan dan Operasional — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan Dirut PT. PLN (Persero)

Tanggal Rapat: 17 Jan 2018, Ditulis Tanggal: 4 Sep 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirut PLN

Pada 17 Januari 2018, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dirut PT. PLN (Persero) mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program 35.000 Megawatt dan Kebijakan Pemerintah Tidak Ada Kenaikan Tarif Dasar Listrik Tahun 2018 serta Pengaruhnya terhadap Keuangan dan Operasional. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 8 pada pukul 14:40 WIB. (ilustrasi: pelakubisnis.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
  • Pelaksanaan program 35.000 Megawatt (MW) sampai akhir Desember 2017 telah 87% terkontrak, sedangkan yang 13% belum kontrak. 
  • Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI tetap berkomitmen menyelesaikan seluruh proyek terkontrak sampai tahun 2019. Dalam rangka program 35.000 MW, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI melakukan penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
  • Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI melakukan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan Staf Presiden, Kementerian Koordinator, dan lain-lain.
  • Pemerintah tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. Tahun 2017 masih ada yang diberikan subsidi seperti golongan pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, dan UMKM masih diberikan subsidi.
  • Besaran tarif non subsidi telah ditetapkan sama. Besaran tarif non subsidi akan menentukan pada triwulan pertama tahun 2018. Total subsidi 450 VA mencapai Rp41,10 Triliun.
  • Memperhatikan realisasi pelaksanaan beberapa tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yang signifikan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat.
  • Pada tahun 2017 terdapat 11 lokasi yang merah, 9 lokasi yang kuning, dan 3 lokasi yang hijau.

Dirut PLN
  • Kondisi kelistrikan sistem besar saat beban puncak pada Januari 2016 terdapat sistem yang mengalami defisit. Rasio elektrifikasi PLN 93%.
  • Target desa listrik tahun 2017 sebanyak 2.595 desa dan terdapat penambahan sekitar 946 desa yang belum memiliki aliran listrik. Jumlah desa yang sudah memiliki aliran listrik di Indonesia tahun 2017 sebanyak 76.682 desa.
  • Untuk Provinsi Sumatera 9,5 Gigawatt (GW), untuk Jawa Barat 12,2 GW, Jawa Timur, bali, dan Nusa Tenggara 1,4 GW, Sulawesi 2,3 GW, Maluku dan Papua 0,8 GW. Total seluruh Indonesia 35,8 GW.
  • Progress transmisi dan gardu induk. Transmisi sebesar 46.663 kilometer sirkuit (kms) dan Gardu Induk sebesar 109.199 MVA. Kemajuan Transmisi Provinsi Jawa Tengah 9%, dan Kalimantan 26%. Total yang sudah beroperasi 20%. Saat ini yang sedang beroperasi konstruksi sebanyak 30.000. Proses tender sebanyak 35.000 dimana masing-masing regional terpampang dalam flip chart.
  • Realisasi penambahan pembangkit transmisi dan gardu induk tahun 2011-2017, terdapat kenaikan yang cukup tajam karena ada beberapa peraturan dari Presiden. Untuk gardu induk tahun 2017 operasi 16.666 MV.
  • Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa Timur, PLTU Lontar Extension, PLTGU Jawa 2 Tanjung Priok, dan PLTGU Muara Tawar Sumatera Selatan, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, PLTGU Grati, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas dan Uap (PLTMG) Bangkanai sedang dalam tahap persiapan. 
  • PLTGU Lombok (50 + 100 MW), PLTU Bengkulu (2 x 100 MW).
  • PLTU Jawa 7 (2 x 1000 MW) progress fisik sudah mencapai 35%, PLTU Sakura sudah 96%.
  • PLTU Batang, PLTU Jawa 4 Tanjung Jati, PLTU Jawa 8 Cilacap (1 x 945 MW) akan masuk di tahun 2019.
  • PLTU Jawa 1 Cirebon Ekspansi, PLTU Kalimantan Barat, PLTU Kalimantan Timur 4 (Embalut), PLTU Kalimantan Tengah, PLTU Kalimantan Selatan 1 (2 x 100 MW), PLTU Kalimantan Timur 2, PLTU Sumatera Utara (2 x 100 MW), PLTU Sarulla (110 MW), PLTU Sumatera Selatan 1 (2 x 300 MW), dan PLTU Sidrap (70 MW).
  • Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sempat mengalami kendala karena tidak diberikan izin.
  • Tidak ada kenaikan tarif, yang ada hanya efisiensi dan PLN akan mengurangi investasi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan