Rangkuman Terkait
- Pokok-Pokok Panja RUU tentang Energi Baru dan energi Terbarukan - Raker Komisi 7 dengan Pemerintah dan Komite II DPD-RI
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power
- Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) sektor Makanan dan Minuman terkait Antisipasi Krisis Pangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Upaya Pembaharuan Energi Baru - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirut PLN, Dirut Geo Dipa Energi dan Dirut Pertamina Geothermal Energi
Ditulis Tanggal: 14 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirut PLN dan Dirut Pertamina
Pada 13 Mei 2019, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirut PLN, Dirut Geo Dipa Energi dan Dirut Pertamina Geothermal Energi tentang upaya pembaharuan energi baru. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ridwan Hisjam dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 5 pada pukul 13:52 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirut PLN dan Dirut Pertamina
Dirjen EBTKE
- Dalam perkembangan EBT walau ini masih lambat, tetapi dari waktu ke watku EBT tumbuh dan pada tahun 2018 peranannya mencapai 7,68%.
- Strategi yang EBTKE upayakan, energi yang terbarukan 75% dalam bentuk EBT untuk listrik dan sisanya untuk tenaga non listrik energi nabati. Untuk yang 75% ini menggunakan rencana pengembangan EBT untuk listrik sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dari PLN. Target pengembangan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ini masing-masing sudah ada roadmapnya.
- Mulai tahun 2020, EBTKE akan mencanangkan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) untuk dikembangkan menjadi 50.000 unit atau setara dgn 10 MegaWatt sehingga pada tahun 2025 dari APBN bisa menyumbang 217 MegaWatt.
- EBTKE juga mendorong peningkatan kapasitas unit-unti PLT EBT yang sudah ada dan proyek EBTKE yang sedang berjalan sesuai RUPTL, contohnya di Halmaera ada mineral yang akan berencana membangun smelter. PLTS sinergikan dengan pembangunan daerah, contoh Bali sangat progresif dan akan mendorong di daerah-daerah lainnya.
- EBTKE membantu memfasilitasi proyek-proyek panas bumi seperti yang berkaitan dengan Kementerian LHK maupun K/L lainnya.
Dirjen Ketenagalistrikan
- Secara menyeluruh sampai akhir tahun 2018 telah dibangun atau telah tersedia 65,5 GigaWatt, dimana ini masih didominasi oleh PLTU.
- Terkait memperkenalkan PLTS atas pertemuan di Bali dengan gubernur setempat, yang dimana disana mewajibkan bangunan membangun rooftop.
- EBT ditargetkan akan ditambahkan 16,7 GigaWatt dalam 10 tahun terakhir.
- Menyangkut harga sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan harga untuk EBT ini adalah berdasarkan Permen 50/2017 dengan mengacu pada BPP Tahunan yaitu rata-rata sebesar 7,86 cent US$/kWh.
Dirut PLN
- Jumlah kapasitas EBT secara total 7.218 MegaWatt angka ini memiliki proporsional sebesar 12,36%.
- Pengembangan EBT pada dasarnya mengikuti kebijakan pemerintah dengan energi nasional. Komitmen peningkatan EBT ini direncanakan akan rampung pada 10 tahun ke depan dengan jumlah 16,76 Watt.
- Status bauran EBT jumlah kapasitas 7.218 MW. Komitmen peningkatan EBT pada 10 tahun terakhir sebesar 16,76 GW. Peluang yang dimiliki Indonesia dan PLN rasio di wilayah timur masih bisa ditingkatkan. Harga solar panel makin kompetitif untuk ke depannya.
- Peluang pengembangan EBT antara lain adalah: (1) Rasio elektrifikasi di daerah Timur Indonesia masih bisa ditingkatkan, (2) Harga solar panel makin kompetitif ke depannya, (3) Pembangunan PLTB skala kecil cocok untuk daerah kepulauan, (4) Feedstock masih melimpah di beberapa daerah, (5) Ada keterlibatan masyarakat dalam penyediaan, (6) Adanya penerapan teknologi mesin diesel dengan bahan bakar nabati, (7) Proyek hidro makin efisien, (8) PJBL panas bumi dilakukan setelah ada cadangan terbukti dan (9) Adanya peningkatan penetrasi pembangkit EBT melalui smart grid.
Dirut Geo Dipa Energi
- Geo Dipa Energi telah mengoperasikan 150 Megawatt dan pada 2022/2023 dapat mengoptimalisasikan mencapai 270 Megawatt.
- Penambahan kapasitas sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 400 Mega watt . Setelah itu akan masuk pada tahap eksplorasi.
- Beberapa proses untuk eksplorasi telah diupayakan antara lain sebagaimana yang disampaikan dalam Permen 50/2017 bahwa Geo Dipa Energi telah bekerja sama melalui openbook mekanisme agar dapat mencapai harga BPP yang telah ditentukan oleh PLN.
- BUMN dapat mampu menyelesaikan proyek 10% project dimana ini masih menjadi gap di atas dari intensif yang diberikan oleh Pemerintah (finansial).
- Adapun kendala eksplorasi terbagi atas 3 aspek, yaitu: aspek economic viability, financial viability dan site workability. Dalam aspek economic viability, kendalanya adalah jarak yang siginifilan antara kelayakan sisi buyer & seller. Dalam aspek financial viability, kendalanya adalah ketidakpastian pendanaan eksplorasi, sedangkan kendala dalam aspek site workability adalah ketidakpastian penggunaan lahan dan kendala sosial.
- Upaya menawarkan kepada PLN untuk bekerjasama, Geo Dipa Energi percaya bahwa karena PLN sebagai monopoli pembeli kami yakin bisa berkembang dengan bekerjasama dengan PLN.
- Upaya yang ditawarkan atas kendala-kendala tersebut adalah kerja sama dengan PLN di berbagai sektor. Selain itu, Geo Dipa Energi juga mengusulkan adanya penambahan subsidi.
- Total investasi pengembangan mencapai 30-40 MW PLTP.
- Adapun pemberian subsidi juga akan disumbangkan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Geo Dipa Energi merasa mekanisme terbaik adalah memang melalui kerja sama dengan PLN. Yang dibutuhkan adalah payung hukum dan penyediaan skema usulan penyediaan listrik untuk industri kawasan ekonomi khusus.
- Geo Dipa Energi melihat peluang pada penyediaan listrik panas bumi untuk industrial melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) energi terbarukan.
- Adanya proyek panas bumi yang umumnya berada pada daerah tertentu akan men-trigger munculnya kegiatan perekonomian setempat. Namun, kegiatan ini juga memerlukan payung hukum yang memadai.
Dirut Pertamina Geotermal Energi
- PGE berkomitmen dengan dukungan penuh dari Pertamina untuk mengembangkan energi geotermal sampai 2026 untuk menargetkan tambahan 1.112 Megawatt.
- Proses pengembangan energi geothermal dari fase eksplorasi sampai pengembangan ini bisa mencapai waktu 10 tahun dan pada saat eksplotasi dengan risiko yang tinggi ini sampai sekarang belum ada institusi perbankan yang mau mendanai sumber eksplorasi.
- Dari target 4.583 pembangkit listrik tenaga panas bumi dalam RUPTL 2019-2028 PGE paling tidak akan berkontribusi 6% atau 275 Megawatt.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pokok-Pokok Panja RUU tentang Energi Baru dan energi Terbarukan - Raker Komisi 7 dengan Pemerintah dan Komite II DPD-RI
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power
- Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) sektor Makanan dan Minuman terkait Antisipasi Krisis Pangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI