Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Lifting Migas tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Upaya Pembaharuan Energi Baru - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirut PLN, Dirut Geo Dipa Energi dan Dirut Pertamina Geothermal Energi
Ditulis Tanggal: 14 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirut PLN dan Dirut Pertamina
Pada 13 Mei 2019, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirut PLN, Dirut Geo Dipa Energi dan Dirut Pertamina Geothermal Energi tentang upaya pembaharuan energi baru. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ridwan Hisjam dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 5 pada pukul 13:52 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirut PLN dan Dirut Pertamina
Dirjen EBTKE
- Dalam perkembangan EBT walau ini masih lambat, tetapi dari waktu ke watku EBT tumbuh dan pada tahun 2018 peranannya mencapai 7,68%.
- Strategi yang EBTKE upayakan, energi yang terbarukan 75% dalam bentuk EBT untuk listrik dan sisanya untuk tenaga non listrik energi nabati. Untuk yang 75% ini menggunakan rencana pengembangan EBT untuk listrik sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dari PLN. Target pengembangan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ini masing-masing sudah ada roadmapnya.
- Mulai tahun 2020, EBTKE akan mencanangkan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) untuk dikembangkan menjadi 50.000 unit atau setara dgn 10 MegaWatt sehingga pada tahun 2025 dari APBN bisa menyumbang 217 MegaWatt.
- EBTKE juga mendorong peningkatan kapasitas unit-unti PLT EBT yang sudah ada dan proyek EBTKE yang sedang berjalan sesuai RUPTL, contohnya di Halmaera ada mineral yang akan berencana membangun smelter. PLTS sinergikan dengan pembangunan daerah, contoh Bali sangat progresif dan akan mendorong di daerah-daerah lainnya.
- EBTKE membantu memfasilitasi proyek-proyek panas bumi seperti yang berkaitan dengan Kementerian LHK maupun K/L lainnya.
Dirjen Ketenagalistrikan
- Secara menyeluruh sampai akhir tahun 2018 telah dibangun atau telah tersedia 65,5 GigaWatt, dimana ini masih didominasi oleh PLTU.
- Terkait memperkenalkan PLTS atas pertemuan di Bali dengan gubernur setempat, yang dimana disana mewajibkan bangunan membangun rooftop.
- EBT ditargetkan akan ditambahkan 16,7 GigaWatt dalam 10 tahun terakhir.
- Menyangkut harga sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan harga untuk EBT ini adalah berdasarkan Permen 50/2017 dengan mengacu pada BPP Tahunan yaitu rata-rata sebesar 7,86 cent US$/kWh.
Dirut PLN
- Jumlah kapasitas EBT secara total 7.218 MegaWatt angka ini memiliki proporsional sebesar 12,36%.
- Pengembangan EBT pada dasarnya mengikuti kebijakan pemerintah dengan energi nasional. Komitmen peningkatan EBT ini direncanakan akan rampung pada 10 tahun ke depan dengan jumlah 16,76 Watt.
- Status bauran EBT jumlah kapasitas 7.218 MW. Komitmen peningkatan EBT pada 10 tahun terakhir sebesar 16,76 GW. Peluang yang dimiliki Indonesia dan PLN rasio di wilayah timur masih bisa ditingkatkan. Harga solar panel makin kompetitif untuk ke depannya.
- Peluang pengembangan EBT antara lain adalah: (1) Rasio elektrifikasi di daerah Timur Indonesia masih bisa ditingkatkan, (2) Harga solar panel makin kompetitif ke depannya, (3) Pembangunan PLTB skala kecil cocok untuk daerah kepulauan, (4) Feedstock masih melimpah di beberapa daerah, (5) Ada keterlibatan masyarakat dalam penyediaan, (6) Adanya penerapan teknologi mesin diesel dengan bahan bakar nabati, (7) Proyek hidro makin efisien, (8) PJBL panas bumi dilakukan setelah ada cadangan terbukti dan (9) Adanya peningkatan penetrasi pembangkit EBT melalui smart grid.
Dirut Geo Dipa Energi
- Geo Dipa Energi telah mengoperasikan 150 Megawatt dan pada 2022/2023 dapat mengoptimalisasikan mencapai 270 Megawatt.
- Penambahan kapasitas sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 400 Mega watt . Setelah itu akan masuk pada tahap eksplorasi.
- Beberapa proses untuk eksplorasi telah diupayakan antara lain sebagaimana yang disampaikan dalam Permen 50/2017 bahwa Geo Dipa Energi telah bekerja sama melalui openbook mekanisme agar dapat mencapai harga BPP yang telah ditentukan oleh PLN.
- BUMN dapat mampu menyelesaikan proyek 10% project dimana ini masih menjadi gap di atas dari intensif yang diberikan oleh Pemerintah (finansial).
- Adapun kendala eksplorasi terbagi atas 3 aspek, yaitu: aspek economic viability, financial viability dan site workability. Dalam aspek economic viability, kendalanya adalah jarak yang siginifilan antara kelayakan sisi buyer & seller. Dalam aspek financial viability, kendalanya adalah ketidakpastian pendanaan eksplorasi, sedangkan kendala dalam aspek site workability adalah ketidakpastian penggunaan lahan dan kendala sosial.
- Upaya menawarkan kepada PLN untuk bekerjasama, Geo Dipa Energi percaya bahwa karena PLN sebagai monopoli pembeli kami yakin bisa berkembang dengan bekerjasama dengan PLN.
- Upaya yang ditawarkan atas kendala-kendala tersebut adalah kerja sama dengan PLN di berbagai sektor. Selain itu, Geo Dipa Energi juga mengusulkan adanya penambahan subsidi.
- Total investasi pengembangan mencapai 30-40 MW PLTP.
- Adapun pemberian subsidi juga akan disumbangkan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Geo Dipa Energi merasa mekanisme terbaik adalah memang melalui kerja sama dengan PLN. Yang dibutuhkan adalah payung hukum dan penyediaan skema usulan penyediaan listrik untuk industri kawasan ekonomi khusus.
- Geo Dipa Energi melihat peluang pada penyediaan listrik panas bumi untuk industrial melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) energi terbarukan.
- Adanya proyek panas bumi yang umumnya berada pada daerah tertentu akan men-trigger munculnya kegiatan perekonomian setempat. Namun, kegiatan ini juga memerlukan payung hukum yang memadai.
Dirut Pertamina Geotermal Energi
- PGE berkomitmen dengan dukungan penuh dari Pertamina untuk mengembangkan energi geotermal sampai 2026 untuk menargetkan tambahan 1.112 Megawatt.
- Proses pengembangan energi geothermal dari fase eksplorasi sampai pengembangan ini bisa mencapai waktu 10 tahun dan pada saat eksplotasi dengan risiko yang tinggi ini sampai sekarang belum ada institusi perbankan yang mau mendanai sumber eksplorasi.
- Dari target 4.583 pembangkit listrik tenaga panas bumi dalam RUPTL 2019-2028 PGE paling tidak akan berkontribusi 6% atau 275 Megawatt.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Lifting Migas tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia