Rangkuman Terkait
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Illegal Drilling, Regulasi LPG 3 Kg, dan lain-lain — Panja Migas Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Kepala SKK Migas, Bareskrim Polri, Jampidsus Kejaksaan RI, dan Dirut PT. Pertamina
Tanggal Rapat: 4 Feb 2019, Ditulis Tanggal: 15 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Kepala SKK Migas, Bareskrim Polri, Jampidsus Kejaksaan RI, dan Dirut PT. Pertamina
Pada 4 Februari 2019, Panja Migas Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan RI, dan Dirut PT. Pertamina mengenai Illegal Drilling, Regulasi LPG 3 Kg, dan lain-lain. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ridwan Hisjam dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 5 pada pukul 13:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: jambi-independent.co.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri - Komjen Pol. Drs. Idham Aziz, M.Si
- Penanganan tindak pidana illegal drilling dan illegal tapping di wilayah Jambi dan Sumatera Selatan.
- Perlu ada tim yang terpadu agar tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri.
- Mendekati Pilpres dan Pileg, harus diperhitungkan mengenai perkiraan formula yang tepat.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan RI
- Dari sisi penegak hukum, posisi Jampidsus adalah melanjutkan penyidikan illegal drilling hingga sampai pada tahap pengadilan.
- Ketika berbicara mengenai illegal drilling dan illegal tapping, pasti terdapat beberapa pelaku yang sudah dipenjarakan. Tapi, kenapa semua masih saja tetap ada. Kejahatan illegal drilling masih terus terjadi padahal penegakan hukumnya sudah berjalan. Penegakan hukum harus mampu memberikan efek jera agar orang lain tidak melakukan kegiatan yang serupa.
- Diperlukan adanya desain penanganan kejahatan baru untuk tindak pidana ini karena ada pihak-pihak lain yang mendapat keuntungan dari hasil kejahatan ini.
- Pemberantasan kejahatan illegal drilling harus mampu menyentuh pihak-pihak yang menampung kejahatan ini. Penegak hukum harus mampu menegakan hukum di aparat pemerintah yang mungkin melakukan korupsi atas tindak kejahatan ini.
- Jika kejahatan itu dilakukan, berarti ada kebutuhannya. Oleh karena itu, akan terus berlanjut dan kalau dilihat kejahatan di masyarakat juga ada yang merupakan rentetan dari penampungnya. Jadi, penegak hukum juga harus menangkap yang pelaku diatasnya itu agar kejahatan tersebut tidak terulang.
- Jampidsus mengira, setiap stakeholders terkait harus berkomunikasi dengan baik.
- Jampidsus tidak punya kewenangan untuk menyidik illegal drilling tetapi akan menampung dan bertugas apabila ditemukan ada tindak pidana korupsi di dalam kejahatan illegal drilling.
Dirut PT. Pertamina (Persero)
- Dalam kurun waktu 1 tahun, Pertamina sudah berhasil menutup 49 sumur ilegal yang dilakukan dalam 5 tahap.
- Untuk menangani masalah tersebut, Pertamina sudah melakukan patroli berkala bersama dengan Polda dan Pemprov terkait.
- Statistik penanganan illegal drilling dalam cluster Sumur PEP di Sumatera Selatan:
- 2016: Jumlah sumur 134 (dilaporkan PEP), sumur ditutup 66, belum ditutup/dibuka kembali 38, keterangan di Mangunjaya.
- 2017: Jumlah sumur 38 (dilaporkan PEP), sumur ditutup 21, belum ditutup/dibuka kembali 17, keterangan di Mangunjaya.
- 2018: Jumlah sumur 15 (dilaporkan PEP), sumur ditutup 0, belum ditutup/dibuka kembali 15, keterangan di Mangunjaya.
- Pertamina juga melakukan pembinaan safety, security product.
- Pertamina dimungkinkan bekerjasama dengan lembaga lainnya berdasarkan aturan Permen ESDM No.1 Tahun 2008. Berdasarkan aturan tersebut, Pertamina sudah melakukan kerjasama dengan 6 Koperasi Unit Desa (KUD) dan 6 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia.
- Realisasi LPG PSO 2013-2018 dan APBN 2019. Tren ini mengalami peningkatan seiring banyaknya daerah melakukan konversi minyak tanah ke LPG.
- 2013: 4,413 juta MT.
- 2014: 4,945 juta MT.
- 2015: 5,566 juta MT.
- 2016: 6,004 juta MT.
- 2017: 6,293 juta MT.
- Kuota 2018: 6,450 juta MT.
- 2018 (audited): 6,552 juta MT.
- APBN 2019: 6,978 juta MT.
- Realisasi sampai dengan tahun 2017 sesuai dengan audit BPK.
- Realisasi tahun 2018 unaudited, merupakan data operasional. Over kuota tahun 2018 sebesar 101,531 MT (1,6%).
- Terhadap over kuota 2018, Pertamina telah mengirimkan surat sebagai berikut:
- Surat No. 066/D3/00002018-S3 tanggal 9 Februari 2018 perihal Usulan Penambahan Kuota LPG 3 Kg pada APBN-P 2018 menjadi 8,62 juta MT.
- Laporan rutin setiap triwulan kepada Kementerian ESDM
- Hari ini, Pertamina sedang melakukan audit BPK untuk realisasi 2018.
- Sebaran LPG
- Depo 22.
- 555 SBPGE.
- 154.000 Pangkalan.
- Harga eceran tertinggi ditetapkan Pemprov.
- Pola distribusi LPG. Pertamina bekerja sama dengan SPPBE dan agen LPG untuk mendistribusikan LPG ke dalam masyarakat.
- SPPBE kontrak jasa pengangkutan LPG curah dan pengisian LPG 3 kg dengan Pertamina.
- Agen LPG 3 kg kontrak keagenan dengan Pertamina.
- Pangkalan LPG 3 Kg kontrak pangkalan dengan agen LPG 3 kg.
- Didistribusikan ke konsumen, rumah tangga, usaha mikro, dan nelayan kecil.
- Upaya Pertamina dalam mengendalikan volume LPG 3 kg:
- Mempromosikan penggunaan LPG non subsidi bagi masyarakat mampu.
- Berkoordinasi dengan tim monitoring Pemda setempat untuk melaksanakan sidak kepada pelaku usaha non mikro.
- Kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengkampanyekan penggunaan LPG 3 kg secara tepat sasaran dan menggalakkan penggunaan LPG non subsidi. Sampai saat ini, Pertamina telah bekerja sama dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan 152 pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota untuk menggalakkan penggunaan LPG non subsidi.
- Berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan tim monitoring setempat dalam pengungkapan praktik pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi.
- Pelaksanaan penugasan pendistribusian LPG 3 kg juga diaudit oleh BPK RI setiap tahun, dan dalam pelaksanaannya di tahun berjalan dilakukan juga verifikasi oleh Ditjen Migas.
- Pertamina juga telah melakukan monitoring dan sidak agar penggunaan LPG ini dapat berjalan tepat sasaran.
- Pertamina berhasil menemukan praktek pengoplosan LPG 3 kg di Bali.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power