Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Upaya Peningkatan Hulu Migas dan Laporan Kinerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (KESDM), Kepala SKK Migas, dan 10 KKKS

Tanggal Rapat: 27 Aug 2018, Ditulis Tanggal: 17 Jul 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (KESDM), Kepala SKK Migas, dan 10 KKKS

Pada 27 Agustus 2018, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (KESDM), Kepala SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), dan 10 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) mengenai Upaya Peningkatan Hulu Migas dan Laporan Kinerja. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Gus Irawan dari Fraksi Partai Gerindra dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 10:54 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: dunia-energi.com)

Pengantar Rapat

Tidak tercapainya target lifting migas merupakan tantangan Dirjen Migas. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) disebutkan, hingga 2050 kebutuhan migas mengandalkan impor.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (KESDM), Kepala SKK Migas, dan 10 KKKS

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (KESDM)

  • Pemerintah menyadari optimalisasi kebutuhan migas mendesak. Terdapat berbagai tantangan, diantaranya:
    • Lapangan produksi cukup tua dan terjadi penurunan produk.
    • Dinamika global berpengaruh ke harga minyak dunia.
  • Sejak 2010 rata-rata produksi migas mengalami penurunan:
    • Minyak turun 15,2%.
    • Gas turun 14%.
  • Strategi peningkatan cadangan dan produksi migas:
    • Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam hal meningkatkan cadangan dan produksi:
      • Open data (akan dibuka).
      • Joint study (akan dipermudah).
      • Survei umum dipermudah.
      • Lelang wilayah kerja dipermudah dengan cara:
        • Term and condition tidak berat.
        • Owner estimate terbuka.
      • Lapangan-lapangan idle agar dikembalikan ke negara.
      • Percepatan POD (plan of development).
      • Gross split.
    • Selain itu penerbitan dan revisi terkait regulasi untuk mendukung peningkatan produksi dan cadangan.
  • Upaya peningkatan produksi:
    • Melakukan infill drilling.
    • Melakukan work over dengan cara fracturing dan/atau pindah lapisan.
    • Melakukan well service.
    • Melakukan service fasilitas produksi.
  • Upaya peningkatan cadangan:
    • Penawaran wilayah kerja baru dan mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi.
    • Melakukan EOR (Enhanced Oil Recovery) melalui secondary recovery dan tertiary recovery.
  • Dirjen Migas mengharapkan dukungan semua pihak untuk meningkatkan tata kelola.
  • Terdapat 22 Wilayah Kerja (WK) yang akan berakhir KKSnya pada periode 2019-2026.

Kepala SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)

  • Dari 225 wilayah kerja, yang berproduksi 77 wilayah kerja, yang dalam tahap pengembangan 15 wilayah kerja.
  • Capaian lifting migas: 1.897.000 BOEPD.
  • Capaian lifting gas: 1.122.000 BOEPD.
  • Progres proyek utama hulu migas sampai dengan 2025:
    • Gas di Tangguh akan bertambah 3.800.000ton/tahun sehingga akan menjadi 11.400.000ton/tahun.
    • Di Abadi diharapkan 2025 akan menghasilkan LNG (Liquefied Natural Gas).
  • Dari 10 blok yang terdeterminasi dan ditandatangani dengan SKK migas, terkumpul uang USD1,1 Miliar. Uang ini harus di pending untuk kepentingan eksplorasi.
  • Fokus komitmen kerja pasti adalah penambahan cadangan seperti eksplorasi dan EOR. SKK Migas masih melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap semua WK yang akan berakhir sampai dengan 2026.
  • 8 WK akan dikelola oleh Pertamina. Pertamina akan membentuk anak usaha.
  • Di 2017, 8 WK ini menyumbang hampir USD2.000.000. Diharapkan nanti akan menyumbangkan yang sama setelah dikelola Pertamina.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan