Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Power Purchase Agreement pada beberapa PLTU Mulut Tambang - RDP Komisi 7 dengan Dirut PLN

Tanggal Rapat: 29 Aug 2017, Ditulis Tanggal: 4 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirut PLN

Pada 29 Agustus 2017, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PLN tentang Power Purchase Agreement pada beberapa PLTU Mulut Tambang. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ramson Siagian dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Tengah 10 pada pukul 13:00 WIB. (Ilustrasi: Merdeka.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirut PLN
  • Biaya usaha jika dibandingkan dengan laba usaha, ada kenaikan di laba usaha. Ada kenaikan laba usaha di anak usaha PLN.
  • Aspek keuangan dan pajak mencakup laporan keuangan perusahaan dan pembayaran pajak.
  • Dalam penentuan harga, harus mempertimbangkan kondisi tambang, apakah sudah beroperasi atau belum.
  • Umur PLTU bisa sekitar 30-35 tahun.
  • Kebutuhan bakar 39%, total anak perusahaan atau sekitar Rp42,4 triliun.
  • Latar belakang adanya akuisisi karena PLN mengalami gejolak energi primer.
  • Hambatan dalam akuisisi, misalnya belum lengkapnya teknis IUP Batubara.
  • Total laba bersih yang diprediksi sekitar Rp6,2T, per Juli sudah memperoleh Rp4,2T.
  • Lokasi tambang dan ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi harga.
  • Untuk PT Indonesia Power, PJB dan Bright memiliki kapasitas 30% dari kapasitas yang dimiliki PLN.
  • Spesifikasi sangat penting untuk memberikan gambaran apakah Batubara lebih efisien atau tidak.
  • Proses akuisisi mulut tambang diawali oleh pengecekan administrasi, setelah itu langsung dilakukan MoU.
  • Kondisi tambang apakah tambang sudah beroperasi atau belum, akan mempermudah kinerja PLN untuk mengetahuinya.
  • Hambatan akuisisi lainnya adalah cadangan Batubara belum memenuhi kebutuhan PLTU selama beroperasi 25 tahun.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan