Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Prioritas Program Kerja PT Pertamina Tahun 2021 - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina (Persero)

Tanggal Rapat: 9 Feb 2021, Ditulis Tanggal: 9 Feb 2021,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirut Pertamina

Pada 9 Februari 2021, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Pertamina tentang Prioritas Program Kerja PT Pertamina tahun 2021. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Eddy Soeparno dari Fraksi PAN dapil Jawa Barat 3 pada pukul 10:20 WIB. (Ilustrasi: Okezone Ekonomi)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirut Pertamina
  • Sebagai korporasi yang juga BUMN, Pertamina menetapkan prioritas program kerja itu ada dua yang besar, yang pertama adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) karena ini sudah diatur dalam Perpres dan yang kedua adalah dengan penugasan dari pemerintah.
  • Jika dilihat dari PSN, ini sudah ditetapkan oleh Perpres No. 109 Tahun 2020 baik di sektor hulu maupun hilir dan juga EBT untuk periode 2020-2024. Dari Perpres tersebut, PSN yang masuk menjadi scope dan tanggung jawab Pertamina, ada beberapa hal yang utamanya adalah Gas Processing Facility, kilang dan ada juga infrastruktur untuk BBM dan LPG.
  • Dari sisi hulu ada projek yang masuk PSN adalah projek Gas Processing Facility yang rencananya akan mulai dioperasikan di akhir tahun 2021. Gas ini nantinya dapat memasok gas untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah sebanyak 172 MMscfd, dan ini masih bisa dikembangkan lagi ada 20, sehingga nantinya akan menambah portofolio dalam natural gas di pipeline-nya Pertamina Group. Kelompok yang kedua adalah Refinery and Petrochemical, jadi kilang yang akan selesai pertama di tahun 2023 adalah RDMP Balikpapan dengan menambah kapasitas dari 260 ribu barel/hari menjadi 360 ribu barel/hari. Ada tambahan 100 ribu barel/hari BBM yang dihasilkan.
  • Pertamina mengharapkan setelah proyek ini selesai bisa lebih fleksibel, oleh karena itu harga pokok produksi dari BBM ini bisa diturunkan secara signifikan.
  • Proyek yang kedua adalah Petrochemical yang akan Pertamina bangun adalah Polypropylene di Balongan. Pertamina akan integrasikan dengan Polypropylene sebanyak 300 ribu ton per annum dan rencananya selesai di tahun 2024, sehingga nanti kilang Balongan dapat ditingkatkan.
  • Kilang Dumai akan dikhususkan untuk green rewinery, mengingat di lokasi Sumatera Selatan ini banyak sekali supply CPO yang bisa digunakan, sehingga nantinya bisa meningkatkan valuable product yang dihasilkan.
  • Untuk sektor hilir, Pertamina memfokuskan untuk memperkuat kehandalan supply LPG dan BBM di Indonesia Timur, jadi untuk LPG, Pertamina sedang membangun 4 terminal LPG yang bisa diselesaikan tahun 2021 ini dimana semuanya ada di Indonesia Timur.
  • Untuk BBM ada 14 tangki BBM yang dibangun di Indonesia Timur, yang 12 sudah selesai dan yang 2 akan diselesaikan di tahun ini yaitu di Waingapu dan Maumere.
  • Untuk renewable energy yang masuk dalam PSN yang pertama adalah katalis merah putih, ini katalis yang selama ini Pertamina gunakan tetapi masih diimpor, Pertamina akan kerja sama dan memakai teknologi yang dikembangkan oleh ITB dan sudah proven.
  • Pertamina ke depan akan fokus membangun dan memproduksi chemical product yang selama ini masih impor, jadi import substitution adalah agenda besar Pertamina dalam membangun manufacture industry chemical product.
  • Terkait penugasan dari pemerintah, ini sifatnya continue, tetapi setiap tahun sudah jelas angka yang ditetapkan pemerintah, jadi ada 6 penugasan yang diterima oleh Pertamina, baik itu dari BPH Migas maupun juga dari Kementerian ESDM.
  • Yang pertama penyediaan dan distribusi LPG tabung 3 Kg untuk yang PSO, Pertamina sudah mendapatkan lokasinya. Tahun 2021 meningkat kuotanya dari 7 juta matrik ton per tahun menjadi 7,5 juta matrik ton per tahun.
  • Yang kedua adalah JBT yang terkait dengan program konversi dari minyak tanah ke LPG sehingga untuk tahun 2021 ini Pertamina masih diberikan kuota yang sama 500 ribu kilo liter, dan untuk solar 15.580 juta kilo liter yang harus didistribusikan dan disediakan tahun 2021.
  • Yang ketiga adalah Jenis BBM Khusus Penugasa (JBKP), dasar hukumnya dari BPH Migas dan untuk tahun 2021 alokasi atau kuota yang diberikan pemerintah 10 juta kilo liter.
  • Yang keempat adalah Jargas untuk rumah tangga Pertamina bangun dan juga CBG untuk transportasi. Pertamina akan fokus kepada gas for mobility. Penugasan yang diberikan Kementerian ESDM sekitar 120 ribu sambungan rumah tangga Jargas.
  • Yang kelima adalah pembangunan infrastruktur LNG. Kaitannya dengan diselisasi. Pembangkit yang sampai saat ini masih menggunakan solar, akan dikonversi menjadi gas. Pertamina dengan PLN dan PGN akan mengkonversi diesel menjadi gas di 52 pembangkitnya PLN.
  • Yang keenam adalah penyaluran gas bumi di bidang industri yang sudah dijalankan tahun 2020. Ini dilakukan oleh PGN, ada 7 sektor industri yang ditetapkan dan harga jualnya US$6 MMbtu.
  • Terkait LNG Business, ketika Pertamina merencanakan supply demand dari LNG, maka Pertamina menggunakan neraca gas Indonesia yang dikeluarkan oleh ESDM yang dikeluarkan terakhir di tahun 2018. Mungkin setelah RUEN ini final, maka akan ada keluar data neraca gas Indonesia yang baru dan Pertamina melihat di dalam neraca gas yang keluar di tahun 2018 diprediksi akan terjadi defisit supply gas itu mulai tahun 2025 dan ini ditutupnya dengan LNG, karena beberapa sumur gas ini akan mengalami depthline yang cukup banyak lokasinya, oleh karena itu, Pertamina harus melakukan import LNG, kemudian yang harus dilakukan adalah membangun infrastruktur mulai dari mengoptimalkan elegi terminal yang ada, kemudian membangun regasifikasi dan juga infrastruktur downstream yaitu pipanisasi, jadi dasar inilah yang akan Pertamina gunakan untuk merencanakan bisnis LNG nasional dan Pertamina ke depan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan