Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

• Porsi pendanaan infrastruktur rakyat APBN 2019:
  • Lebih dari 50% anggaran Kementerian ESDM untuk infrastruktur rakyat.
  • APBN 2019 Rp4,99 Triliun.
  • Belanja aparatur 28,7%.
  • Belanja infrastruktur rakyat 50,5%.
  • Belanja publik non fisik 20,8%.
  • Belanja modal 22,6% Rp1.125,6 Miliar.
  • Belanja pegawai 16,9% Rp844,6 Miliar.
  • Belanja barang 60,5% Rp3.019,2 Miliar.
  • Real SP20 31 Desember 2013:
    • Belanja infrastruktur rakyat: Rp3,24 Miliar.
    • Belanja aparatur Rp1,5 Miliar.
    • Belanja publik non fisik Rp1,11 Miliar.
    • Total Rp5,91 Miliar.
  • APBN 2019:
    • Belanja infrastruktur rakyat: Rp2,52 Miliar.
    • Belanja aparatur Rp1,43 Miliar.
    • Belanja publik non fisik Rp1,04 Miliar.
    • Total Rp4,99 Miliar.
• Pagu DIPA Kementerian ESDM TA 2019:
  • Setjen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp342.496.898.
  • Itjen pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KESDM Rp54.788.004.
  • DJ Migas pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi Rp1.171.369.584.
  • DJ Gatrik pengelolaan ketenagalistrikan Rp97.588.427.
  • DJ Minerba pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara Rp295.524.722.
  • Setjen DEN dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DEN Rp35.832.702.
  • Balitbang penelitian dan pengembangan ESDM Rp425.064.663.
  • BPSDM pengembangan sumber daya manusia ESDM R456.926.308.
  • Bageologi penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi Rp735.581.082.
  • BPH Migas pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa Rp168.810.242.
  • DJ EBTKE pengelolaan energi baru terbarukan dan konsentrasi energi Rp1.195.648.629.
  • Kementerian ESDM Rp4.989.405.415.
• Prioritas penggunaan anggaran Kementerian ESDM TA 2019:
  • Pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga 78.216 SR/Rp852,5 Miliar.
  • Pembangunan konverter Kit BBM ke bahan bakar untuk nelayan dan petani 14.305 paket/Rp119,4 Miliar.
  • Revitalisasi pos pengamatan gunung api 12 pos/Rp18 Miliar.
  • Penyediaan bor air tanah dangkal untuk tanggap darurat 20 titik/Rp2,9 Miliar.
  • Pemboran air bersih di daerah sulit air 750 titik/Rp430 Miliar.
  • Pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Wilayah Pedesaan Gelap Gulita 98.481 unit/Rp315 Miliar.
  • Pembangunan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Kawasan 4T 10 unit/Rp118,7 Miliar.
  • Pembangunan retrofitting lampu LED pada pondok pesantren 150.000 unit/Rp5,3 Miliar.
• Resume tender kegiatan TA 2019:
  • 293 paket lelang:
    • Belum tayang SIRUP: 156 Paket.
    • Sudah tayang SIRUP: 96 Paket.
    • Proses tender E-Proc: 33 Paket.
    • Selesai: 8 Paket.
  • Rp2.666,2 Miliar pagu kegiatan:
    • Belum tayang SIRUP: Rp1,058.3 Miliar..
    • Sudah tayang SIRUP: Rp1,410.3 Miliar.
    • Proses tender E-Proc: Rp177,2 Miliar.
    • Selesai: Rp20.4 Miliar.
• Alokasi anggaran sesuai penerima manfaat:
  • Pagu indikatif Ditjen Migas TA 2019: Rp1.171,37 Miliar.
  • Belanja aparatur Rp145,41 Miliar (12,41%): Segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain:
    • Pembayaran gaji.
    • Operasional perkantoran.
  • Belanja publik non fisik Rp45,62 Miliar (3,83%): Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain:
    • Pengawasan.
    • Rekonsiliasi data.
    • Penyusunan peraturan perundangan.
  • Belanja publik fisik Rp980,34 Miliar (83,69%): Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain:
    • Pembangunan jargas.
    • Pembagian konverter kit nelayan.
    • Konversi minyak tanah ke LPG.
    • Riviu FEED/DEDC jargas.
    • Layanan infrastruktur.
• Postur anggaran Ditjen Migas TA 2019:
  • 2017:
    • Belanja infrastruktur: 83%.
    • Belanja reguler: 17%.
  • 2018:
    • Belanja infrastruktur: 85%.
    • Belanja reguler: 15%.
  • 2019:
    • Belanja infrastruktur: 83%.
    • Belanja reguler: 17%.
  • Kegiatan reguler:
    • Direktorat pembinaan program Rp8,31 Miliar.
    • Direktorat pembinaan usaha hilir Rp9,62 Miliar.
    • Direktorat pembinaan usaha hulu Rp6,05 Miliar.
    • Direktorat teknik dan lingkungan Rp5,64 Miliar.
    • Direktorat perencanaan dan pembangunan infrastruktur Rp6,89 Miliar.
    • Sekretariat ditjen Rp21,33 Miliar.
    • BPMA Rp43,27 Miliar.
    • Gaji dan tunjangan (001) 81,43 Miliar.
    • Operasional (002) Rp17,37 Miliar.
    • Total kegiatan reguler Rp197,91 Miliar.
  • Total anggaran Ditjen Migas TA 2019: Rp1.171,37 Miliar:
    • Jaringan gas bumi untuk rumah tangga: Output 78.216 SR, pagu Rp852,5 Miliar.
    • Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan: Output 13.305 paket, pagu Rp111,27 Miliar.
    • Reviu dokumen FEED-DEDC dan URL-UPL jaringan gas bumi untuk rumah tangga: Output 15 lokasi, pagu Rp1,58 Miliar.
    • Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani: Output 1.000 paket, pagu Rp811 Miliar.
• Rencana infrastruktur Migas TA 2019:
  • Pembangunan infrastruktur Migas TA 2019: Rp973,454 Miliar.
  • Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di 18 lokasi (78.216 SR), pagu Rp852,48 Miliar.
  • Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan di 30 lokasi (13.305 paket), pagu Rp111,27 Miliar.
  • Reviu dokumen FEED-DEDC pembangunan jargas di 15 lokasi, pagu Rp1,584 Miliar.
  • Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani di 3 lokasi (1.000 paket), pagu Rp812 Miliar.
• Rencana infrastruktur Migas TA 2019 usulan revisi:
  • Pembangunan infrastruktur Migas TA 2019: Rp973,454 Miliar.
  • Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di 17 lokasi (74.216 SR), pagu Rp799,95 Miliar.
  • Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan di 36 lokasi (13.305 paket), pagu Rp111,27 Miliar.
  • Reviu dokumen FEED-DEDC pembangunan jargas di 15 lokasi, pagu Rp1,584 Miliar.
  • Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani di 5 lokasi (1.000 paket), pagu Rp812 Miliar.

Badan Geologi Kementerian ESDM

• Pengeboran air tanah di daerah sulit air sampai dengan tahun 2018 telah dibangun 2.288 titik sumur bor.
• Realisasi 2018: 506 titik sumur bor air tanah+55 titi sumur bor untuk pengungsi bencana.
• Target 2019 750 titik sumur bor Rp430 Miliar yang akan melayani 2,1 juta jiwa di 240 kabupaten/kota.
• Rencana lokasi titik sumur bor 2019:
  • NAD 11 titik.
  • Sumatera Utara 25 titik.
  • Sumatera Barat 20 titik.
  • Riau 20 titik.
  • Jambi 14 titik.
  • Bengkulu 12 titik.
  • Sumatera Selatan 14 titik.
  • Bangka Belitung 5 titik.
  • Lampung 12 titik.
  • Batam 17 titik.
  • Jawa barat 111 titik.
  • Jawa Tengah 204 titik.
  • D.I. Yogyakarta 20 titik.
  • Jawa Timur 114 titik.
  • Bali 8 titik.
  • NTB 15 titik.
  • NTT 16 titik.
  • Kalimantan Barat 18 titik.
  • Kaimantan Tengah 5 titik.
  • Kalimantan Selatan 13 titik.
  • Kalimantan Timur 25 titik.
  • Kalimantan Utara 18 titik.
  • Gorontalo 8 titik.
  • Sulawesi Utara 11 titik.
  • Sulawesi Barat 22 titik.
  • Sulawesi Tengah 6 titik.
  • Sulawesi Selatan 16 titik.
  • Sulawesi Tenggara 12 titik.
  • Maluku 2 titik.
  • Maluku Utara 2 titik.
  • Papua Barat 3 titik.
  • Papua 13 titik.
  • Total 750 titik.
• Publik fisik RAPBN TA 2019:
  • Pemboran air bersih di daerah sulit air Rp430 Miliar, 750 titik, 2.100.000 jiwa, 32 provinsi, 243 kabupaten.
  • Pusat informasi geologi Rp9,3 Miliar.
  • Pemoran air bersih tanggap darurat Rp2,86 Miliar, 20 titik lokasi pengungsian.
  • Revitalisasi ruang pamer sejarah kehidupan di Museum Geologi Rp7,2 Miliar.
  • Revitalisasi pos pengamatan gunung api Rp18 Miliar, 12 pos pengamatan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kemen ESDM

• Postur TA 2019 menurut penerima manfaat Rp1.195,6 Miliar:
  • Belanja publik fisik Rp1,079.4 Miliar (90%): Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/masyarakat, antara lain:
    • Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
    • Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
    • Lampu LED.
    • PJU 75.
    • Revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru, Terbarukan (PLT EBT).
    • Biogas komunal.
  • Belanja publik non fisik Rp53.2 Miliar (5%): Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders unit eselon 1 bersangkutan, antara lain:
    • Penyusunan regulasi.
    • Pelayanan dan pengawasan usaha.
    • Pelayanan keteknikan dan lingkungan.
    • Pelayanan investasi dan kerjasama.
    • Pelayanan PNBP.
    • Layanan dukungan manajemen eselon 1.
  • Belanja aparatur Rp63.0 Miliar (5%): Segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh publik/stakeholders unit eselon 1 bersangkutan, antara lain:
    • Pembayaran gaji.
    • Operasional perkantoran.
    • Sarana dan prasarana internal.
• Belanja publik fisik TA 2019 Pagu total Rp1.155,6 Miliar:
  • Pemasangan LTSHE 98.481 unit, Rp315,0 Miliar, 26,35% terhadap pagu total.
  • Penerangan jalan umum dengan PV (PJUTS) 20.000 unit, Rp400,0 Miliar, 33,45% terhadap pagu total.
  • Pembangunan pesantren:
    • Lampu LED (retrofit lampu) 150.000 unit, Rp5,2 Miliar, 0,44% terhadap pagu total.
    • Pembangunan biogas komunal 20 unit, Rp26,0 Miliar, 2,17% terhadap pagu total.
    • PLTS rooftop (10 kVa/lokasi) 120 unit, Rp60,0 Miliar, 5,22% terhadap pagu total.
  • Revitalisasi PLT EBT 27 unit, Rp29,4 Miliar, 2,46% terhadap pagu total.
  • Pembangunan PLTS:
    • Pembangunan PLTS 4T 10 unit, Rp118,8 Miliar, 9,94% terhadap pagu total.
    • Pembangunan PLTS pos jaga TNI 265 unit, Rp50,0 Miliar, 4,58% terhadap pagu total.
    • Pembangunan PLTS pos gunung api 9 unit, Rp20,3 Miliar, 1,20% terhadap pagu total.
  • Pendukung infrastruktur antara lain pengawasan, FS/DED, rekonsiliasi data, monev, percepatan BAST, sosialisasi, peresmian dan PPHP Rp54,7 Miliar, 4,58% terhadap pagu total.
  • Total 268.932 unit, Rp1.079,4 Miliar, 90,28% terhadap pagu total.
• Pembangunan PLTS terpusat sesuai dengan Permen No. 12 Tahun 2018 bahwa penyediaan listrik untuk masyarakat di daerah terpencil, terluar, transmigrasi dan tertinggal demi terwujudnya energi berkeadilan.
  • Target 2019 10 unit Rp118,7 Miliar.
  • 1 unit PLTS off grid kawasan perbatasan di Riau.
  • 1 unit PLTS off grid kawasan perbatasan di Kalimantan Barat.
  • 1 unit PLTS off grid kawasan perbatasan di Kalimantan Timur.
  • 3 unit PLTS terpusat off grid daerah tertinggal di Kalimantan Tengah.
  • 4 unit PLTS terpusat off grid daerah tertinggal di Papua.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

• Pagu alokasi anggaran tahun 2019 per jenis penerima manfaat:
  • Pagu dan realisasi anggaran :
    • 2017: Pagu Rp206,9 Miliar, realisasi Rp155,9 Miliar.
    • 2018: Pagu Rp183,4 Miliar, realisasi RP 169,47 Miliar.
    • 2019: Pagu Rp168,8 Miliar.
  • Belanja aparatur Rp80,4 Miliar (48%) untuk layanan informasi (dashboard), layanan perkantoran, layanan manajemen eselon 1.
  • Belanja publik non fisik Rp88,4 Miliar (52%).
  • Unit eselon 2:
    • Direktorat BBM:
      • Belanja aparatur Rp1.842.596.
      • Belanja publik Rp42.975.140.
      • Total Rp44.812.236.
    • Direktorat Gas Bumi:
      • Belanja aparatur Rp1.888.054.
      • Belanja publik Rp16.508.622.
      • Total Rp18.397.676.
    • Sekretariat:
      • Belanja aparatur Rp76.660.335.
      • Belanja publik Rp28.934.456.
      • Total Rp505.594.800.
    • Total:
      • Belanja aparatur Rp80.390.985.
      • Belanja publik Rp88.419.257.
      • Total Rp188.810.342.
  • Per jenis belanja:
    • Belanja barang 62%.
    • Belanja pegawai 25%.
    • Belanja modal 13%.
• Program strategis tahun 2019:
  • Pagu TA 2018 Rp183,4 Miliar.
  • Realisasi 2018 Rp169,4 Miliar.
  • Penambahan lembaga penyalur yang berpotensi untuk BBM satu harga sehingga total 160 titik di daerah 3T sejak tahun 2017.
  • Meningkatkan pengaturan dan pengawasan atas ketersediaan dan pendistribusian BBM melalui sub penyalur.
  • Lelang ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi.
  • Sosialisasi tugas BPH MIgas dan fungsi penyalur mini SPBU, pelaksanaan kebijakan BBM satu harga, efisiensi pengangkutan gas bumi dan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, pengusahaan gas pipa - Bersama anggota Komisi 7 DPR RI.
• Penurunan pagu 7,96% atau Rp14,5 Miliar. Pagu TA 2019 Rp168,8 Miliar.
• Program prioritas nasional TA 2019:
  • Pembangunan ruas pipa transmisi dan jaringan pipa transmisi dengan output:
    • Koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas bumi dengan target 1 kegiatan.
    • Data infrastruktur pengumpulan dan niaga gas bumi melalui pipa dengan target 1 paket zonasi.
  • BBM 1 harga dengan output pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga dengan target 100 penyalur.