Kepala BIG

• Realisasi anggaran BIG tahun 2023 mencapai 95,02% dan ini sesuai dengan yang kita harapkan dengan rincian untuk:
  • Program Dukungan Manajemen 94,88%
  • Penyelenggaraan informasi geospasial 95,09%
  • Prioritas nasional yang sudah kita kerjakan antara lain adalah:
  • Garis Pantai Prioritas Mutakhir;
  • Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi untuk Desa dan Kelurahan; 
  • Data Center Jaringan Informasi Geospasial Satu Layanan;
  • Stasiun INA-CORS yang dibangun;
  • Stasiun Pasang Surut Permanen yang dibangun;
  • Titik Pantau Geodinamika yang dikelola;
  • Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat dan Laut;
  • Pilar Batas Negara;
  • Peta Batas Negara;
  • Atlas Pariwisata Borobudur; dan
  • Kebijakan Satu Peta.
• Berikut adalah uraian singkat dari prioritas nasional yang sudah dikerjakan:
  • Garis Pantai Prioritas target kita 9.000 km² dan capaiannya menghasilkan 13.575 km² untuk lokasi Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara
  • Kesepakatan Teknis Batas Wilayah dari target 7.500 desa dapat kita selesaikan kesepakatan batas desa 8.975 desa untuk lokasi prioritas di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan
  • Layanan Data Center Jaringan Informasi Geospasial Nasional sudah bisa direalisasikan satu layanan dengan alokasi Rp69 Miliar
  • Stasiun Indonesia Continuously Operating Reference Station (INA-CORS) yang digunakan untuk sistem monitoring kebencanaan dan pembuatan peta 39 unit bisa dikatakan selesai untuk lokasi di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Salah satu fungsinya untuk monitoring land subsidence di Semarang.
  • Stasiun Pasang Surut Permanen yang dibangun untuk monitoring kebencanaan dan untuk sistem referensi dari target 27 unit, kita sudah melaksanakan 28 unit, sehingga total sampai dengan saat ini kita mempunyai 260 Stasiun Pasang Surut yang beroperasi 24 jam selama 7 hari dengan data per detik real time. Lokasinya ada di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Stasiun ini penting salah satunya untuk membantu monitoring dan pemodelan tsunami dan juga untuk monitoring gelombang pasang di daerah pelabuhan.
  • Titik pantau geodinamika yang dikelola ditargetkan 107 unit dan sudah diselesaikan untuk wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Titik kontrol ini diperlukan untuk monitoring sesar-sesar aktif untuk mengetahui pergerakan lempeng bumi dan tentu sebagai sistem referensi pemetaan kita.
  • Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat dan Laut ada 10 kesepakatan yang sudah diselesaikan, yaitu 7 kesepakatan dengan Malaysia, 1 kesepakatan dengan Timor Leste, 1 kesepakatan dengan PNG, dan 1 kesepakatan dengan Palao. Batas laut menjadi penting untuk menegaskan batas Indonesia terhadap negara lain.
  • Pilar Batas Negara ada 94 pilar yang dibangun. Lokasinya di antara Indonesia dengan Malaysia ada 10 unit pilar tapak batas negara, dengan Timor Leste ada 24 unit, dengan PNG ada 40 unit (di Papua), dan juga titik dasar terverifikasi antara Bali, Lombok, dan Sumbawa 6 unit serta titik dasar terverifikasi di daerah Maluku Utara 4 unit. Pilar ini penting untuk menegaskan batas negara kita.
  • Peta Batas Negara ditargetkan 3.997 km² dan bisa diselesaikan di tahun kemarin 4.685 km². Lokasinya di antara Indonesia dengan Timor Leste, yang berada di Nusa Tenggara Timur ada 4.500 km², dan yang di Kalimantan Barat dengan Malaysia ada 177,5 km². 
  • Atlas Pariwisata wilayah Borobudur sudah disusun untuk mendukung riset yang terkait dengan Borobudur dan untuk mendukung program super prioritas. Cakupannya terkait dengan kebudayaan dan kesenian yang ada di berbagai wilayah sekitar Borobudur mencakup Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Purworejo, Kulonprogo, Sleman, Jogja, Surakarta, Salatiga, Boyolali, Kabupaten Semarang, Temanggung, dan Wonosobo. Targetnya 7.873 km² dan sudah dipenuhi.
• Terkait dengan capaian kebijakan satu peta dan dampak manfaatnya. Kita sudah melaksanakan 100% untuk kompilasi dari 158 tematik di seluruh kementerian dan lembaga yang kemudian kita olah untuk diintegrasikan.
• Dari 11 rekomendasi kebijakan yang ditargetkan, kita menghasilkan 21 rekomendasi kebijakan.
• Kebijakan satu peta ini penting untuk mendukung rencana tata ruang, untuk mendukung master plan percepatan pembangunan, dan yang terpenting untuk mendukung online single submission atau proses percepatan perizinan berusaha yang sampai dengan saat ini sudah dihasilkan 194 RDTR.
• BIG pada tahun 2024 ini mendapatkan alokasi anggaran Rp835.766.073.000 dan yang masuk dalam blokir automatic adjustment sekitar Rp67 Miliar yang tidak bisa diapa-apakan untuk sementara, sehingga total dana yang bisa dimanfaatkan adalah Rp768.143.947.000. 
• Anggaran tersebut dibagi menjadi dua, yaitu untuk dukungan manajemen sebesar Rp13 Miliar dan sisanya untuk penyelenggaraan informasi geospasial sebesar Rp661 Miliar. 
• Sampai dengan saat ini, postur anggaran di BIG untuk belanja pegawai sekitar 11% atau Rp94 Miliar dan untuk operasional ada 4,50% atau Rp37 Miliar, PNBP ada Rp3 Miliar dan pelaksanaan tugas fungsi ada Rp700 Miliar.
• Sampai dengan pertengahan Maret atau minggu pertama Maret, BIG sudah mencapai distribusi realisasi anggaran 56%, karena terbantu dengan proses e-katalog di awal tahun untuk penyelenggaraan peta skala besar sekitar Rp500 Miliar yang dikeluarkan di awal.
• Terkait garis pantai yang termutakhirkan akan mengalokasikan 6.500 km² untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Hal ini untuk menindaklanjuti program yang sudah berjalan di tahun 2023 dan sekaligus untuk membantu pemantauan dalam panduan misalnya banjir rob, tsunami, dan abrasi.
• Terkait teknis batas wilayah administrasi desa ditargetkan 8.000 desa yang lokasinya di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan yang saat ini baru berproses.
• Terkait sarana teknologi informasi geospasial computing center ditargetkan 9 unit yang berada di lokasi kantor BIG di Cibinong untuk pemeliharaan sarana geospasial computing center ada satu layanan targetnya di geospasial computing center di Cibinong dengan nilai anggaran Rp7 Miliar.
• Terkait dengan pemeliharaan prasarana geospasial computing center untuk disaster recovery center yang kita mirrorkan di Batam dialokasikan untuk 2 lokasi dengan alokasi anggaran Rp2 Miliar.
• Terkait penyelenggaraan peta dasar skala besar 1:5.000, sesuai dengan kesepakatan dengan Bappenas dan Kemenkeu bahwa ini difokuskan seluruhnya di Kepulauan Sulawesi. Kita sudah melakukan Kick Off Meeting dengan gubernur dan beberapa pemangku pemerintahan daerah. Kurang lebih targetnya 186.000 km² dengan alokasi anggaran Rp400 Miliar.
• BIG akan menambah Continuous Operating Reference Station (CORS) sebanyak 45 CORS. Program ini sangat penting sebagai program prioritas nasional untuk mitigasi multi bencana dan untuk penyelenggaraan reforma agraria, karena peta kadastral dan peta tanah sangat berkepentingan dengan adanya stasiun ini serta untuk mendukung survey dan pemetaan skala besar. Rencananya 45 CORS ini akan di lokasikan di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku.
• Di tahun ini, BIG akan menambah 32 stasiun pasang surut, sehingga totalnya kalau sudah selesai 260 ditambah 32 hampir 300 yang digunakan untuk membantu penanggulangan kebencanaan sekaligus sebagai salah satu kerangka referensi vertikal nasional untuk survey BIG. Lokasinya tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.
• Terkait titik pantau geodinamika yang dikelola ini pemutakhiran jaring kontrol geodesi di area-area sesar ada 108 unit yang akan dimutakhirkan. Rencana lokasi di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi yang merupakan area-area pertemuan lempeng yang perlu dipantau.
• Terkait kesepakatan teknis perundingan batas darat dan laut, kita akan rencanakan 8 kesepakatan. Rencananya di batas laut Asia-Pasifik ada 5 kesepakatan. Menindaklanjuti kesepakatan dengan Timor Leste yang hari ini sedang diadakan rapat pada level Eselon 1 di Kemenkopolhukam  ada 1 kesepakatan, dan dengan PNG ada 1 kesepakatan serta dengan Malaysia 1 satu kesepakatan.
• Terkait penambahan pilar batas negara untuk melengkapi yang sudah ada dan melakukan perapatan kita targetkan 86 unit. Untuk RI-Malaysia ada 20 unit, Timor Leste ada 16 unit, PNG 40 unit, dan titik dasar terverifikasi ada 10 unit.
• Terkait peta batas negara akan kita konsentrasikan di Kalimantan Utara untuk beberapa segmen yang belum selesai antara Indonesia dengan Malaysia, yaitu untuk nomor lembar peta 38, 40, 45 dan 44 ini sesuai dengan penomoran pada joint border mapping antara Indonesia dan Malaysia. Targetnya nanti 3.800 km².
• Terkait kebijakan satu peta kita akan targetan 32 rekomendasi kebijakan. Untuk penyampaian kemajuan terkait dengan pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta nanti bekerja sama dengan kementerian terkait termasuk dengan Kemenko Perekonomian.
  

Kepala BAPETEN 

• Bapeten untuk tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi sebesar Rp124,24 Miliar dan dapat direalisasikan sebesar Rp121,17 Miliar atau sekitar 97,53%. 
• Terkait output dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023:
  • Perizinan pemanfaatan tenaga nuklir untuk bidang kesehatan, penelitian dan industri, reaktor daya dan bahan nuklir, dan instalasi nuklir non reaktor dan reaktor non daya;
  • Perizinan petugas fasilitas radiasi dan pekerja instalasi bahan nuklir;
  • Sertifikasi keandalan peralatan ketenaganukliran, personil uji kesesuaian, petugas keamanan sumber radioaktif, dan sertifikasi serta verifikasi bungkusan;
  • Penunjukan lab/lembaga uji dan lembaga pelatihan ketenaganukliran; dan
  • Pengembangan modul perizinan di mana target kami 9.000 KTUN dan yang direalisasikan sebanyak 18.000 KTUN. Terdapat 2 modul teknis yang dihasilkan pada tahun 2023.
• Terkait pelaksanaan inspeksi, targetnya adalah 450 laporan hasil inspeksi dan dapat direalisasikan sebesar 451 laporan hasil inspeksi yang meliputi:
  • Inspeksi keselamatan, keamanan, untuk fasilitas kesehatan, industri dan penelitian, keselamatan instalasi dan bahan nuklir serta proteksi fisik, keselamatan lingkungan, pemegang izin bangkrut, penegakan hukum bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif; dan
  • Evaluasi keselamatan lingkungan dan limbah radioaktif, pengawasan dosis pekerja radiasi, radioaktivitas lingkungan, limbah radioaktif, dan mineral ikutan radioaktif.
• Total anggaran untuk inspeksi Rp8,27 Miliar dan direalisasikan sebesar Rp8,07 Miliar atau 97,56%.
• Dalam rangka mendukung sistem perizinan, kami mengembangkan sistem pemerintah berbasis elektronik atau sistem informasi pengawasan partisipasi ketenaganukliran di mana sistem ini bertujuan untuk melakukan efektivitas dan efisiensi serta integrasi pelaksanaan upaya perizinan inspeksi dengan K/L terkait.