Rangkuman Terkait
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power
- Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) sektor Makanan dan Minuman terkait Antisipasi Krisis Pangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
- Tindak Lanjut Finalisasi Tata Niaga Petimahan, Penjelasan Peningkatan Royalti Timah dan lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Direktur Utama (Dirut) PT. Timah Tbk
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI
- Progres dan Target Kinerja PT. Vale Indonesia Tbk, Progres Pembangunan Industri Baterai untuk Komponen Elektrik Vehicle, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, PT. Antam, dan PT. Vale Indonesia
- Penjelasan Mengenai Tata Kelola Industri dan Minyak Goreng — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APAKSINDO) Perjuangan, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia (AEMJI)
- Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Laporan Hasil Kegiatan Panja PPN Sektor ESDM (Batubara), Update Pelaksanaan DMO, Program Prioritas Transisi Energi Tahun 2022, dan Persiapan Forum Transisi Energi G-20 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktur Utama (Dirut) MIND-ID
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Laporan Rencana dan Progress LPG 3Kg untuk Tahun 2021, Evaluasi Implementasi Program Pertashop, dan Perkembangan Proyek GRR Tuban – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM
Tanggal Rapat: 24 May 2021, Ditulis Tanggal: 26 Sep 2021,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirjen Migas Kementerian ESDM RI
Pada 24 Mei 2021, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Dirut PT Pertamina mengenai Laporan Rencana dan Progress LPG 3Kg untuk Tahun 2021, Evaluasi Implementasi Program Pertashop, dan Perkembangan Proyek GRR Tuban. RDP ini
dipimpin dan dibuka oleh Eddy Soeparno dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Barat 3 pada pukul 13.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Ilustrasi: niaga.asia
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Migas Kementerian ESDM RI
- Dirjen Migas menyampaikan bahwa perkembangan harga jual eceran berbanding harga keekonomian LPG tabung 3 kg dimana pada tahun 2001 rata-rata subsidi harga berdasarkan
perhitungan hasil audit BPK dibagi dengan volume hasil audit BPK adalah sebesar Rp8.781 per Kg. Harga tersebut mengalami kenaikan sebesar 64,3% dari tahun sebelumnya, sedangkan harga keekonomian yang sudah termasuk margin agen plus PPN pada tahun 2021 adalah sebesar Rp12.000 per Kg dimana harga jual eceran atas sebesar Rp4.250 per Kg. Harga harga eceran dan nilai subsidi bervariasi dari waktu ke waktu, ada yang sangat tinggi pada tahun tertentu dan bulan
tertentu. Untuk perkembangan volume dan subsidi LPG 3 Kg, dapat kami sampaikan bahwa realisasi volume LPG 3 Kg sampai April 2021 sebesar 2,416 juta metrik ton dengan realisasi pembayaran sampai Maret 2021 sebesar Rp15,04 triliun. Sedangkan pada tahun 2021 kurang lebih sekitar Rp36,56 Triliun. - Dirjen Migas menyampaikan bahwa rencana penjualan LPG tabung 3 Kg tahun 2021 adalah sebagai berikut;
- meningkatkan jumlah sub penyalur atau pangkalan yaitu satu desa satu sub penyalur agar penyaluran LPG tabung 3 Kg dapat mencapai desa-desa yang telah dikonversi dan dapat mengurangi penjualan LPG tabung 3 Kg ke pengecer.
- melakukan pengembangan jaringan pendistribusian LPG tabung 3 Kg untuk daerah yang baru dikonversi dan daerah yang akan dikonversi.
- bekerja sama dengan semua stakeholder yaitu Ditjen Migas, Pemda, PT. Pertamina, dan Hiswana Migas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran LPG tabung 3 Kg sehingga tidak terjadi over kuota 12 daerah di tingkat Provinsi dan 154 di tingkat Kabupaten/Kota telah membuat kebijakan-penggunaan LPG non-subsidi untuk ASN & non-usaha mikro.
- menigkatkan penjualan LPG non-PSO dengan melakukan trade in, diskon refill kepada resto besar, hotel, dll.
- Dirjen Migas mengatakan bahwa Pemerintah terus berkomitmen dalam mendorong peningkatan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berkenaan dengan hal tersebut maka
kami mendorong implementasi dari Program Pertashop sebagai penyalur BBM sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2012, dimana penyalur dapat melakukan kegiatan penyaluran langsung setelah berlakunya perjanjian kerja sama dengan BU PIUNU. Adapun bentuk pengaturannya yaitu;- BU Niaga Umum perjanjian kerja sama penunjukan penyalur yang terdiri dari penyalur di sarana pengisian bahan bakar dan lainnya yaitu agen industri, agen minyak tanah, dan lainnya.
- setelah perjanjian ditandatangani penyalur dapat langsung melakukan kegiatan penyaluran.
- Ketiga; BU Niaga Umum BBM segera melaporkan penunjukan penyalur Kementerian ESDM dan BPH Migas yang kemudian akan mengunggah data tersebut di website Ditjen Migas.
- Adapun ketentuan dalam penunjukan penyalur BBM sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut;
- penyalur BBM yang menyalurkan BBM di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara. contoh SPBU dan Pertashop wajib memiliki sarana dan fasilitas pengisian bahan
bakar. - penyalur hanya dapat menerima penunjukan penyaluran dari satu badan usaha niaga migas untuk
masing-masing jenis komposisi BBM, BBG, dan/atau LPG. - penyalur wajib menggunakan merek dagang pemilik produk yang disalurkannya sesuai dengan izin usaha badan usaha pemegang izin usaha niaga migas.
- penunjukan penyalur berlaku paling lama sampai dengan berakhirnya izin usaha niaga minyak dan gas bumi yang dimiliki badan usaha niaga migas.
- badan usaha pemegang izin usaha niaga migas wajib menjamin keselamatan Migas dalam menunjuk penyalur. Selain itu, BU Niaga BBM wajib menyampaikan laporan menunjukkan penyalur kepada Ditjen Migas. Pelaporan penyalur BBM saat ini dilaksanakan melalui email ke Ditjen Migas.
- penyalur BBM yang menyalurkan BBM di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara. contoh SPBU dan Pertashop wajib memiliki sarana dan fasilitas pengisian bahan
- Dirjen Migas mengatakan bahwa sebaran outlet Pertashop yang sudah beroperasi sampai dengan 16 Mei 2021 di seluruh Indonesia sebanyak 1.283 unit, dimana pada akhir tahun 2021 satu ditargetkan akan dibangun 10.000 Pertashop di seluruh Indonesia.
- Dalam rangka mendukung terlaksananya proyek GRR Tuban, Dirjen Migas mengatakan bahwa Pemerintah memberikan penugasan kepada PT Pertamina melalui Kepmen ESDM Nomor 807 Tahun
2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan dan pengoperasian kilang minyak di Tuban, Jawa Timur. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan alokasi gas domestik dan fasilitasi untuk memberikan kemudahan perizinan yang dibutuhkan oleh PT Pertamina. - Dirjen menyampaikan bahwa selama ini kami dalam melaporkan perkembangan proyek GRR Tuban sebagai berikut yang kami ambil dari laporan Pertamina;
- Pengadaan Lahan, progressnya sudah 100%, persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk pengadaan lahan Perhutani telah terbit, proses land clearing tahap 3 berakhir
pada akhir April 2021, dimana naik 11,6% jika dibandingkan dengan rencananya yang sebesar 2,74%. - Pekerjaan Engineering, Basic Engineering Design (BED) telah selesai, progress percepatan Front End
Engineering Design (FEED) per 30 April 2021 sebesar 0,6% jika dibandingkan dengan rencana yang 0,9% Pekerjaan FEED ditargetkan selesai pada Januari 2022. - Reklamasi Lahan, proses persiapan tender pekerjaan reklamasi dimulai pada minggu ke-4 bulan April 2021.
- Pengadaan Lahan, progressnya sudah 100%, persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk pengadaan lahan Perhutani telah terbit, proses land clearing tahap 3 berakhir
- Dirjen Migas mengatakan bahwa proyek GRR Tuban merupakan proyek yg strategis karena membangun kilang minyak akan terintegrasi dgn Petrokimia dgn kapasitas minyak mentah sebesar 300 barel minyak per hari & produksi petrochemical mencapai 4.250 kiloton per annum.
- Untuk kilang Tuban juga akan memproduksi bahan bakar minyak dengan kualitas BBM ramah lingkungan yaitu gasoline sebesar 80.000 barel per hari dan diesel sebesar 98.000 barel per hari.
- Dirjen menyampaikan bahwa Proyek GRR Tuban akan menyerap tenaga kerja sebanyak 20.000 orang pada saat konstruksi dan 2.500 pada saat mulai beroperasi.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power
- Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) sektor Makanan dan Minuman terkait Antisipasi Krisis Pangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
- Tindak Lanjut Finalisasi Tata Niaga Petimahan, Penjelasan Peningkatan Royalti Timah dan lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Direktur Utama (Dirut) PT. Timah Tbk
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI
- Progres dan Target Kinerja PT. Vale Indonesia Tbk, Progres Pembangunan Industri Baterai untuk Komponen Elektrik Vehicle, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, PT. Antam, dan PT. Vale Indonesia
- Penjelasan Mengenai Tata Kelola Industri dan Minyak Goreng — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APAKSINDO) Perjuangan, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia (AEMJI)
- Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Laporan Hasil Kegiatan Panja PPN Sektor ESDM (Batubara), Update Pelaksanaan DMO, Program Prioritas Transisi Energi Tahun 2022, dan Persiapan Forum Transisi Energi G-20 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktur Utama (Dirut) MIND-ID