Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Lifting Migas dan Program Corporate Social Responsibility (CSR) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
Tanggal Rapat: 31 May 2018, Ditulis Tanggal: 27 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: SKK Migas
Pada 31 Mei 2018, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengenai Lifting Migas dan Program Corporate Social Responsibility (CSR). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 8 pada pukul 13:27 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: id.wikipedia.org)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
SKK Migas
SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)
- Terdapat dua masalah yaitu mengenai lifting dan program CSR (Corporate Social Responsibility). Untuk perkembangan lifting, produksi per 30 April untuk minyak sebanyak 778.000 barrel. Ini 97,3% untuk 7.800. Produksi migas 2.700 barrel. Untuk lifting gas 96,4% di target APBN. Untuk migas 95% di terminal 11.200.000 barrel.
- Beberapa kendala produksi yang diidentifikasi untuk minyak yaitu adanya gas injection yang berhenti karena kebocoran line dan perubahan jadwal pengeboran.
- Catatan represent ratio posisi April cukup tinggi dengan 189,0 % dari awal Januari yang hanya 32%.
- Hingga April 2018, telah disetujui 4 PUD.
- Untuk penerimaan hulu migas, capaian yang ada sampai April adalah USD10,86 Miliar dari target APBN USD26,202 Miliar.
- Kegiatan utama hulu migas:
- Rencana program survei seismik.
- 2D terdapat target 14 kegiatan, 4.666 km. Realisasi per April 2018 adalah 1 kegiatan 104 km. Tercapai 2%.
- 3D terdapat target 17 kegiatan, 5.382 km. Realisasi per April 2018 adalah 2 kegiatan 1.541 km. Tercapai 26%.
- Rencana program survei non seismik terdapat target 11 kegiatan dan realisasi 8 kegiatan. Tercapai 72%.
- Rencana program pemboran eksplorasi 104 sumur dan terealisasi per April 2018 sebanyak 5 sumur. Tercapai 3%.
- Rencana program pembelian sumur pengembangan 283 sumur dan terealisasi 82 sumur. Tercapai 28%.
- Rencana program kerja lifting 627 sumur dan terealisasi 166 sumur. Tercapai 26%.
- Rencana program pembukaan sumur 56.134 kegiatan dan terealisasi 19.850 kegiatan. Tercapai 35%.
- Rencana program penutupan sumur 262 sumur dan terealisasi 55 sumur. Tercapai 21%.
- Rencana program survei seismik.
- Fungsi, bidang, dan prinsip program pengembangan masyarakat:
- Fungsi program:
- Mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kemandirian kemudian masyarakat melalui pola kemitraan sehingga dapat membantu kelancaran seperti KKKS.
- Bidang program:
- Ekonomi.
- Pendidikan.
- Kesehatan.
- Infrastruktur.
- Lingkungan.
- Prinsip pelaksanaan program:
- Komitmen KKKS dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan di wilayah operasi dan sekitar daerah terdampak langsung.
- Program disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan manfaat berkesinambungan.
- Dilakukan pengukuran keberhasilan pelaksanaan suatu program.
- Diupayakan bersinergi dengan program Pemerintah setempat.
- Tidak boleh bertententangan dengan ideologi, politik, dan SARA.
- Fungsi program:
- Alur proses pelaksanaan program pengembangan masyarakat:
- Melakukan pemetaan sosial (social mapping), kepada masyarakat maupun Pemerintah daerah setempat maupun observasi pemangku masyarakat lainnya.
- Mengumpulkan aspirasi dan masukan masyarakat saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemda Kabupaten mulai Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.
- Membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh KKKS dan pemangku kepentingan terkait (Lurah dan Camat setempat) sebagai hasil final program pengembangan masyarakat yang disepakati dan sesuai program dan anggaran disetujui SKK Migas.
- Melaksanakan program bersama-sama masyarakat, dapat dilaksanakan sendiri oleh KKKS, “Swakelola” bersama masyarakat, ataupun tender di KKKS.
- Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan.
- Untuk CSR (Corporate Social Responsibility) dibuat SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tahun 2018 antara Sinop dengan Pemprov DKI dan Kabupaten Lampung Timur.
- SKK Migas juga memperhatikan dukungan migas ke pembangunan daerah. Dari sini SKK Migas mengidentifikasi ada beberapa yang bisa diterima manfaatnya bagi daerah, yaitu ada bagi hasil, interest 10%, kesepakatan tenaga kerja, CSR, dan fasilitas penunjang operasi dari masyarakat. Untuk penyedia barang dan jasa, masyarakat mendapat pajak dan retribusi daerah dari pihak penyedia barang dan jasa.
- Untuk rencana tahun 2018, rencana yang paling besar diperuntukan kepada infrastruktur untuk ekonomi dan pendidikan.
- DPH yang didapatkan detailnya dari Menkeu adalah:
- 2016 nilai CSRnya USD25.000.000, DPH USD1,387 Miliar.
- 2017 nilai CSRnya USD23.000.000 dan DPH nilainya USD1,91 Miliar.
- 2018 diperkirakan CSR USD39.000.000.
- Kesimpulan:
- Sesuai PP No. 35 Pasal 72, 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat diutamakan untuk masyarakat di sektor daerah dimana eksploitasi dilaksanakan.
- Program CSR KKKS sebagai kontribusi industri hulu migas dalam mendukung program Pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar daerah operasi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran operasi hulu migas.
- Program pengembangan masyarakat disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dan disinergikan dengan program Pemerintah setempat. Program CSR yang disepakati dinyatakan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB).
- Untuk mendasarkan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) Emas, KKKS wajib menyusun program CSR unggulan dan rencana strategis 5 tahun ke depan program CSR.
- Para pemangku kepentingan di daerah operasi hulu migas baik DPRD, Pemkab dan masyarakat kelompok masyarakat juga menyampaikan aspirasi dan ingin terlibat dalam kegiatan CSR KKKS.
- Usulan:
- Mengikutsertakan anggota DPR RI Komisi 7 pada acara seremonial kegiatan CSR di wilayah kinerja operasi atau kegiatan seminar tentang energi di wilayah kerja operasi KKKS.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)