Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Strategi SKK Migas dalam Menahan Penurunan Alamiah Produksi Migas di Blok Cepu, Mahakam dan Blok lainnya - RDP Komisi 7 dengan SKK Migas

Tanggal Rapat: 3 Feb 2021, Ditulis Tanggal: 4 Feb 2021,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: SKK Migas

Pada 3 Februari 2021, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SKK Migas tentang strategi SKK Migas dalam menahan penurunan alamiah produksi Migas di Blok Cepu, Mahakam dan blok lainnya. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Sugeng Suparwoto dari Fraksi Nasdem dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 10:10 WIB. (Ilustrasi: Ruang Energi.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

SKK Migas
  • Target SKK Migas LTP di tahun 2021:
    • Reserve Replacement Ratio (100%)
    • Lifting migas
    • Pengendalian Cost Recovery ($8,07 B)
    • Penerimaan negara ($7,28 B)
    • Investasi hulu migas ($12,4 B)
  • Rencana kinerja tahun 2021:
    • Untuk optimalisasi existing assets, SKK telah setuju bahwa meskipun pandemi belum selesai di tahun 2021 tetapi akan dilakukan pemboran sumur
    • Fokus pada monetisasi
  • Aktivitas pengeboran eksploitasi akan terus ditingkatkan hingga di atas 1000 sumur pengeboran tiap tahunnya. kegiatan workover & well service akan meningkat sejalan dengan peningkatan pengeboran sumur.
  • Percepatan Enhance Oil Recovery (EOR). 23 struktur yang akan menjadi target untuk mendukung proyek EOR onstream. 23 lapangan sedang studi, 1 lapangan field trial dan 1 lapangan pembahasan.
  • Tahun 2008-2020 adalah realisasi WK Cepu dan tahun 2021-2030 adalah long term-nya. Masa PSC-nya 2005 dan target 219.000 barrel/hari.
  • Strategi utama WK Cepu:
    • Manajemen reservoir yang baik (world class res. management)
    • Monetisasi untreated gas
    • Optimasi pengembangan lapangan dan pengeboran sisipan
    • Pengembangan formasi clastic
    • Pengembangan lapangan sekitarnya (Cendana, Alas Tua)
  • Insentif hulu migas dan insentif fiskal WK Mahakam:
    • Insentif hulu migas:
      • Perubahan FTP shareable dari 20% menjadi 5%
      • Depresiasi dipercepat atas biaya capital pada 4 tahun terakhir masa kontrak dan pengembalian penuh biaya capital pada tahun 2037
      • Investment credit
    • Insentif fiskal:
      • Pembebasan PPN dan PBB tahap eksploitasi
      • Pembebasan PPh dan PPN untuk biaya operasi fasilitas bersama
      • Pembebasan PPH dan PPn untuk alokasi biaya tidak langsung kantor pusat
      • Pembebasan PDRI dan Bea masuk *)
      • DMO Holiday *)
      • Pembebasan biaya tarif LMAN dan biaya pemanfaatan BMN eks terminasi
  • Sebagian substansi hulu migas sudah dikeluarkan dari UU CIpta Kerja. Pasal 4, 5 dan 6 dalam UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian kepada pelaku hulu migas.
  • Indonesia Deepwater Development (IDD) meliputi pengembangan lapangan di 4 WK yang disetujui Menteri ESDM tanggal 29 Agustus 2008.
  • Proyek strategis nasional IDD:
    • Chevron mengajukan perpanjangan WK Rapak dan Ganai pada Juni 2018
    • Chevron mengajukan izin buka data untuk mencari investor baru sejak Juli 2019 dan diajukan kembali pada Februari 2020
    • SKK Migas mengirimkan surat ke Chevron bulan Juli 2020 terkait rencana pengembangan proyek IDD dan rencana pengelolaan WK Rapak dan Ganai
    • Proses pengalihan operator baru IDD dapat selesai akhir Q1 2021 sehingga operator dapat mulai mengajukan perpanjangan WK sekaligus menyelesaikan pembahasan usulan revisi POD-I-IDD
  • Konsultan internasional menilai:
    • Peringkat prospektivitas Indonesia masih cukup baik
    • Peringkat risiko negara dan sistem fiskal terus mengalami penurunan
  • Government take Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain.
  • Pemberian insentif yang fleksibel, kompetitif dan case by case tidak menghilangkan kewajiban mencari potensi yang masif, implementasi program kerja yang agresif dan efisien.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan