Rangkuman Terkait
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, Direktur Utama PT Antam,Tbk dan Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Roadmap Pengembangan Industri Electric Vehicle (EV) Baterai di Indonesia dan lain-lain - RDP Panja Minerba Komisi 7 dengan Tim Percepatan Proyek Electric Vehicle, Dirut PT PLN, Kepala BPPT, Kepala LIPI dan MIND-ID
Tanggal Rapat: 1 Feb 2021, Ditulis Tanggal: 2 Feb 2021,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirut MIND-ID
Pada 1 Februari 2021, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Minerba dengan Tim Percepatan Proyek Electric Vehicle, Dirut PT PLN, Kepala BPPT, Kepala LIPI dan MIND-ID tentang roadmap pengembangan industri Electric Vehicle (EV) baterai di Indonesia dan lain-lain. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ramson Siagian dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Tengah 10 pada pukul 13:05 WIB. (Ilustrasi: Otomotif Tempo.co)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Tim Percepatan Proyek Electric Vehicle (EV)
- Industri EV baterai menjadi terkemuka dan penting sejak adanya pemanasan global akibat efek rumah kaca. Bila situasi ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan.
- Ambisi BUMN untuk ekosistem industri baterai di tahun 2025:
- Pemain global material hulu baterai: Menjadi produsen nikel sulfat global dengan produksi tahunan 50-100 kTon untuk melayani ekspor global dan permintaan global
- Pemain global material antara (Katoda) baterai: Memanfaatkan hulu untuk membangun rantai nilai tengah dan hilir yang kuat, menjadi produsen prekursor dan katoda global dengan output tahunan 120-240 kTon untuk diekspor dan digunakan secara lokal
- Pemain hilir regional dan domestik di baterai & xEV: Menjadi pemain regional untuk sel baterai dan pusat manufaktur xEV di Asia Tenggara
- MIND-ID berperan penyedia nikel sebagai bahan baku katoda. Pertamina berperan prekursor dan katoda, sel baterai untuk dikemas, ESS baterai dan pengisian EV. PLN berperan pengisian EV, sel baterai untuk dikemas, ESS baterai dan integrator dari EMS.
- Surat penugasan Menteri BUMN:
- Pertamina, Inalum (MIND-ID), PLN dan/atau Antam sebagai anggota dari Indonesia Battery Holding (IBH)
- Mitra domestik.asing dapat diundang untuk berpartisipasi di JV
- JV dapat dibentuk dengan mitra pada tiap nilai rantai dari industri baterai terintegrasi
- 2 metode untuk JV boleh diajukan:
- Secara langsung oleh BUMN dan/atau
- Anak perusahaan oleh BUMN dengan Indonesia Battery Holding (IBH)
- Pembangunan industri baterai listrik dari hulu ke hilir memiliki investasi besar mencapai USD 13-17 M dengan risiko teknologi yang tinggi dan pasar yang bergantung pada OEM.
- Skema kerja sama BUMN dalam Indonesia Battery Holding:
- Memastikan penyelarasan/alignment (target, jadwal, proyek, produksi) di sepanjang ekosistem baterai hulu hingga hilir
- Memastikan ketercapaian adanya akuntabilitas bersama/shared accountabillity di seluruh konsorsium industri baterai BUMN
- Memastikan kesesuaian mandat pemerintah untuk BUMN bersangkutan tersinergi dengan bisnis inti serta tujuan perusahaan
- Memastikan kemampuan dan kekuatan finansial/financial strength dalam memenuhi persyaratan investasi equity
- Memastikan tercapainya tata kelola yang baik dan cepat (efficient governance and speed to-execution) pada level pemegang saham (misal pelaksanaan GCG, uji tuntas)
- Tim percepatan proyek EV baterai nasional terdiri dari 2 tim, yaitu:
- Tim kerja terdiri dari para komisaris utama ke 4 BUMN
- Tim teknis terdiri dari para direksi BUMN
Dirut PLN
- Executive summary produk layanan Home Charging dan SPKLU sebagai stimulus percepatan penggunaan KBL BB di Indonesia:
- Program pengembangan KBL BB yang dilakukan PLN antara lain aktif dalam pengembangan insudtri baterai dalam negeri, melakukan kerja sama dengan pengembang SPKLU dan SPBKLU swasta. Pengembangan skema model bisnis memastikan ketersediaan suplai energi listrik, pemberian diskon pengisian EV di dalam rumah, pengembangan aplikasi E-Mobility
- PLN saat ini telah memiliki 32 titik SPKLU pada 22 lokasi di beberapa kota Indonesia
- PLN saat ini telah melakukan plot project SPBKLU bersama para mitra di 33 lokasi pada 3 kota di Indonesia
- PLN telah melakukan uji coba "road show" perjalanan menggunakan kendaraan listrik Jakarta-Denpasar untuk memastikan kesiapan infrastruktur SPKLU bagi pengguna KBL BB
- PLN telah meluncurkan aplikasi Charge.in pada 29 januari 2021 sebagai aplikasi pendukung operasional pengisian daya KBL BB di Indonesia (Home Charging & SPKU PLN)
- PLN telah selesai menyusun rencana dan akan segera melakukan release produk layanan Home Charging dan SPKLU sebagai stimulus percepatan penggunaan KBL BB di Indonesia
- Biaya operasional CV 5 kali lebih murah dibanding ICE (Mobil BBM).
- Program pengembangan KBL BB PLN:
- Pengembangan industri baterai dalam negeri bersama 3 BUMN (PLN, Pertamina dan MIND-ID)
- Kerja sama dengan pengembang SPKLU dan SPBKLU swasta
- Pengembangan skema model bisnis SPKLU dan SPBKLU
- Memastikan ketersediaan suplai listrik melalui pengembangan pembangkit 35 GW
- Program stimulus percepatan penggunaan KBL BB
- Pengembangan aplikasi E-Mobility (Charge.in)
- Fungsi aplikasi Charge.in:
- Monitor transaksi pemakaian setiap konsumsi listrik EV
- Gateaway untuk integrasi dengan modul payment
- Analisis dan evaluasi perkembangan industri EV di Indonesia
- Analisis dan pengawasan terhadap pengenaan Tarif C yang diberlakukan terhadap SPKLU
- Usulan dukungan kepada Komisi 7 DPR-RI: Dalam pengembangan program infrastruktur KBL BB, PLN sangat mengharapkan dukungan Komisi 7 DPR-RI antara lain:
- Mendorong regulasi dan kebijakan yang mampu mendorong perkembangan infrastruktur KBL BB di Indonesia:
- Penetapan tarif khusus SPKLU dengan skema open tarif
- Kemudahan perizinan lahan dalam kegiatan pengembangan usaha SPKLU dan SPBKLU
- Opsi kepemilikan baterai pada badan usaha SPBKLU yang dapat melalui skema partnership/kerja sama
- Kemudahan untuk perizinan di dalam pengembangan industri kendaraan listrik
- Kemudahan akses pendanaan dalam pembangunan infrastruktur EV
- Dukungan implementasi aplikasi Charge.in sebagai platform EV Indonesia
- Dukungan terhadap penggunaan EV sebagai kendaraan dinas
- Mendorong regulasi dan kebijakan yang mampu mendorong perkembangan infrastruktur KBL BB di Indonesia:
Kepala BPPT
- Sebagai lembaga pengkajian dan penerapan, BPPT ingin memperlihatkan penerapan industri baterai EV di Indonesia yang tentunya dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan industri.
- Jika berbicara kendaraan bermotor listrik itu konsepnya demand pull. Jadi berbicaranya dari hilir menuju ke hulu. BPPT mencoba rangkaian inovasi dengan bisnis yang sudah jelas target dan arahnya, termasuk upaya dalam mengembangkan baterai.
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Kendaraan listrik otonom contohnya adalah prototipe AIMS. Dengan desain seperti ini diharapkan masih bisa bersaing di ASEAN.
- LIPI sedang bekerja sama dengan Kebun Raya untuk pengoperasian AIMS sebagai robot pengantar di Kebun Raya.
- LIPI bertugas membuat riset bahan baku baterai dari ekstraksi mineral, ekstraksi SDA dan ekstraksi recycling.
- LIPI sudah melakukan paten untuk pembesaran skala produksi bahan baku baterai.
- Percepatan proyek EV nasional terdiri dari Kementerian Riset dan Teknologi, LPDP, Inovasi Indonesia, LIPI, BBPT, Batan, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Sebelas Maret dan lain-lain.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, Direktur Utama PT Antam,Tbk dan Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI