Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Laporan BPK Terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tanggal Rapat: 24 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 22 Jul 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Pada 24 Juli 2018, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Laporan BPK Terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Gus Irawan dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 13:28 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://www.menlhk.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
  • Atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan Rapat Kerja dengan komisi 7 DPR RI. Bahan Raker ini disusun dengan mengacu paa Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018.
  • Dalam bahan raker ini disajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2017
  • Melalui raker ini, kami mengharapakan saran, masukan dan dukungan dari seluruh Anggota Dewan yang terhormat terhadap hal tersebut di atas.
  • Fasilitas pengolahan emas non merkuri:
    • Manfaat
      • Fasilitas ini digunakan oleh masyarakat penambang dengan jumlah 350 orang yang menggantikan 80 gelundung -> menghapuskan penggunaan merkuri sejumlah 2 ton/tahun.
      • Pembangunan fasilitas pengolahan emas non merkuri akan menghapuskan penggunaan merkuri kegiatan PESK di Lebaksiu.
  • Pelaksanaan Reklamasi Hutan
    • Pada areal terganggu bekas penggunaan kawasan hutan di dalam areal IPPKH
      • Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
  • Kementerian LHK sudah sampaikan bahan tertulis dalam dokumen itu, Kementerian LHK laporan sesuai agenda rapat hari ini.
  • Laporan keuangan sektor lingkungan hidup secara ringkas Kementerian LHK sampaikan dan telah disampaikan Ketua dari catatan penting, dalam hal temuan pengendalian intern Pemerintah disampaikan ada 16 temuan.
  • Ini sudah Kementerian LHK buatkan catatan rencana aksi yang sedang berlangsung dan ada di Juni yang diselesaikan.
  • Temuan berkaitan dengan peraturan peraturan UU, berkaitan dengan kelambatan setor, lebih bayar, bukti kurang valid dan lain-lain. Kementerian LHK laporan rencana tindak lanjut, berkenaan hal tersebut ada yang diselesaikan Mei dan Juni.
  • Rp3,1 Miliar kerugian telah setor ke kas negara.
  • Saat ini sedang proses penyelesaian kita bantu tim audit independent untuk menyelesaikan masalah aset sebaik-baiknya.
  • Terima kasih apresiasi Komisi 7 DPR RI bahwa tahun ini Kementerian LHK mendapatkan opini WTP, buat Kementerian penting karena tertib adminstrasi dan anggaran, selain taat hukum
  • Berkenaan penanganan lingkungan limbah tambang dan B3, bahwa dalam record Kementerian LHK 2017 tercatat total lahan B3 telah dipulihkan 1,27 juta meter persegi dengan tonase 2 ton lebih, yang sudah selesai baru 768 ribu meter persegi .
  • Kementerian LHK lihat secara nasional bisa dikaitkan program penghapusan mercuri, meliputi peta merkuri.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan