Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengelolaan Danau — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Tanggal Rapat: 4 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 3 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada 4 Oktober 2017, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) mengenai Pengelolaan Danau. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Satya Widya Yudha dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 9 pada pukul 10:58 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: banten-kita.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

  • Indonesia memiliki 840 danau dan hanya 300 danau yang luasnya kurang dari 10 Ha.
  • Hampir semua danau di Indonesia mengalami penurunan, baik dari segmentasi dan yang lainnya. Kuantitas dan kualitas air juga semakin menurun akibat eceng gondok.
  • Peran yang besar di LHK adalah menjaga di bagian hulu. LHK terlibat dalam pengendalian di sekitar danau.
  • Sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) 9 Menteri.
  • Ada kebijakan untuk pergerakan penyelamatan danau dan penetapan danau prioritas.
  • Ada kegiatan lokakarya danau yang digagas oleh Bappenas.
  • Pada sisi ekonomi, penataan ruang terkait dengan zona pemanfaatan dalam hal pemanfaatan air danau juga terlihat. Hal ini terasa saat pengerjaan untuk Danau Toba.
  • Untuk 2018, telah ditetapkan 15 danau prioritas yang akan dialokasikan untuk pengelolaannya. Pengelolaan danau tidak dapat dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga saja.
  • Menurut KLHK, diperlukan Peraturan Pemerintah berkenaan dengan pengelolaan danau.
  • Danau Toba sebagai destinasi danau nasional memerlukan rehabilitasi dan penghijauan. Dalam tahun 2016, sudah dilakukan bersama-sama dengan Kabupaten penanaman 1.000.000 pohon lebih. Hal ini tidak mudah, ada masalah dengan tanah, dan konsistensi penanaman. Banyak juga masalah sosial, status kepemilikan tanah, dan perawatan yang masih didorong. Di Danau Toba, upaya untuk rehabilitasi mendapat dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Untuk pengendalian pencemaran Danau Toba, KLHK membangun instansi pembuangan limbah. KLHK juga sudah memasang 3 unit alat online monitoring kualitas air, dua diantaranya ada di Danau Toba dan satu unit di Asahan. Tidak mudah mendapatkan lokasi meletakkan pipa. Danau Toba harus menjadi destinasi wisata yang terdukung oleh kelestarian lingkungannya dimana hal ini saja membutuhkan dana sampai Rp99 Miliar. Dengan adanya target 1.000.000 wisatawan, maka potensi timbunan sampah sebanyak 700 ton.
  • Dorongan kuat dari para tokoh kepada KLHK yang meminta untuk menangani Danau Maninjau terutama mengatasi eceng gondok yang menyebar, maka diletakkan alat pemotong eceng gondok. Hal ini sangat berat dan butuh konsumsi lebih lagi. Danau Maninjau yang terdapat di Padang Pariaman ini cukup berat untuk ditangani karena rata-rata erosinya berat. Perekayasaan sipil dan lainnya masih sangat terbatas.
  • Penanganan iklim memerlukan proses nasional internasional yang terus menerus. Ada internasional panel yang terus KLHK jalani.
  • Muatan secara umum tentang Paris Agreement menyampaikan kontribusi nasionalis. Ada Pasal-Pasal Paris Agreement yang perlu tindak lanjut oleh negara pihak (parties), serta kerjasama alih teknologi canggih dengan negara-negara maju. Tindak lanjut oleh negara pihak terkait Pasal Agreement yang meliputi:
    • Instrumen-instrumen untuk kerja transparan.
    • Monitoring.
    • Pelaporan.
  • Langkah-langkah perubahan iklim ini dilakukan oleh semua pihak.
  • Indonesia tidak termasuk yang terbelakang di internasional. Indonesia pengemisi terbesar ke-9. Terbesar China.
  • Di energi, berorientasikan pada penggunaan bahan bakar nabati.
  • Indonesia akibat kebakaran kemarin dianggap besar sekali. Tapi, dari kebakaran kemarin sudah turun banyak. Indonesia punya problem terhadap perhitungan ini karena kata scientist-scientist Indonesia besar sekali. Sekarang, Indonesia dan “perubahan iklimnya” mendapat sorotan. MenLHK selalu meminta adu metode dengan peneliti asing. Indonesia ini dari sisi sumber daya alam dan perubahan iklim mendapat sorotan sangat deras di Internasional.
  • Dalam hal pengelolaan limbah padat, limbah cair, dan peningkatan persentase pemanfaatan sampah, Indonesia relatif tidak ketinggalan karena sudah dibantu oleh agenda Redflas.
  • Terkait strategi implement NDC (Nationally Determined Contribution), terdapat sembilan program. Progresnya sudah ada ratifikasi.
  • KLHK sudah melakukan sosialisasi di Aceh, Maluku, dan Kalimantan Timur.
  • Untuk kegiatan mitigasi, terdapat sektor:
    • Kehutanan.
    • Energi.
    • Industri.
  • Di 2015, Indonesia masih dianggap tinggi akibat kebakaran.
  • Berdasarkan perkembangan pencapaian target NDC, ternyata gas rumah kaca Indonesia masih tinggi. Ini masih akan didiskusikan dengan metode-metodenya nanti.
  • Pada 2016-2017, sudah menurun karena kebakaran menurun.
  • Dari 2011-2014, kerentanannya rendah dan tinggi itu menurun, ada hal yang harus diwaspadai.
  • Pendanaan ini menjadi tantangan karena cukup besar. KLHK meminta dukungannya.
  • Sumber pendapatan terkait perubahan iklim:
    • Kebijakan intensif.
    • Alokasi dana.
    • Mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif.
  • Untuk diketahui oleh masyarakat, KLHK mengembangkan kampung iklim. Pada intinya hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat dan mereka mempunyai inisiatif memperbaiki dan menata lingkungannya.
  • Persiapan agenda Conference of the Parties (COP) 23 dimulai pada pada tanggal 6-17 November. KLHK akan mengadakan perundingan pada agenda The UN Convention on Climate Change Conference of the Parties (UNFCCC COP) di Bonn Jerman. Misi delegasi Indonesia pada COP 23 yakni memperjuangkan kepentingan Indonesia dan berkontribusi pada upaya global melalui negosiasi dan non negosiasi.
  • Secara khusus akan ada pembahasan untuk platform masyarakat hukum adat.
  • KLHK meminta dukungan dan catatan arahan dalam raker ini.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan