Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Lifting Migas tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pengelolaan Danau — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)
Tanggal Rapat: 4 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 3 Nov 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pada 4 Oktober 2017, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) mengenai Pengelolaan Danau. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Satya Widya Yudha dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 9 pada pukul 10:58 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: banten-kita.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)
- Indonesia memiliki 840 danau dan hanya 300 danau yang luasnya kurang dari 10 Ha.
- Hampir semua danau di Indonesia mengalami penurunan, baik dari segmentasi dan yang lainnya. Kuantitas dan kualitas air juga semakin menurun akibat eceng gondok.
- Peran yang besar di LHK adalah menjaga di bagian hulu. LHK terlibat dalam pengendalian di sekitar danau.
- Sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) 9 Menteri.
- Ada kebijakan untuk pergerakan penyelamatan danau dan penetapan danau prioritas.
- Ada kegiatan lokakarya danau yang digagas oleh Bappenas.
- Pada sisi ekonomi, penataan ruang terkait dengan zona pemanfaatan dalam hal pemanfaatan air danau juga terlihat. Hal ini terasa saat pengerjaan untuk Danau Toba.
- Untuk 2018, telah ditetapkan 15 danau prioritas yang akan dialokasikan untuk pengelolaannya. Pengelolaan danau tidak dapat dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga saja.
- Menurut KLHK, diperlukan Peraturan Pemerintah berkenaan dengan pengelolaan danau.
- Danau Toba sebagai destinasi danau nasional memerlukan rehabilitasi dan penghijauan. Dalam tahun 2016, sudah dilakukan bersama-sama dengan Kabupaten penanaman 1.000.000 pohon lebih. Hal ini tidak mudah, ada masalah dengan tanah, dan konsistensi penanaman. Banyak juga masalah sosial, status kepemilikan tanah, dan perawatan yang masih didorong. Di Danau Toba, upaya untuk rehabilitasi mendapat dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Untuk pengendalian pencemaran Danau Toba, KLHK membangun instansi pembuangan limbah. KLHK juga sudah memasang 3 unit alat online monitoring kualitas air, dua diantaranya ada di Danau Toba dan satu unit di Asahan. Tidak mudah mendapatkan lokasi meletakkan pipa. Danau Toba harus menjadi destinasi wisata yang terdukung oleh kelestarian lingkungannya dimana hal ini saja membutuhkan dana sampai Rp99 Miliar. Dengan adanya target 1.000.000 wisatawan, maka potensi timbunan sampah sebanyak 700 ton.
- Dorongan kuat dari para tokoh kepada KLHK yang meminta untuk menangani Danau Maninjau terutama mengatasi eceng gondok yang menyebar, maka diletakkan alat pemotong eceng gondok. Hal ini sangat berat dan butuh konsumsi lebih lagi. Danau Maninjau yang terdapat di Padang Pariaman ini cukup berat untuk ditangani karena rata-rata erosinya berat. Perekayasaan sipil dan lainnya masih sangat terbatas.
- Penanganan iklim memerlukan proses nasional internasional yang terus menerus. Ada internasional panel yang terus KLHK jalani.
- Muatan secara umum tentang Paris Agreement menyampaikan kontribusi nasionalis. Ada Pasal-Pasal Paris Agreement yang perlu tindak lanjut oleh negara pihak (parties), serta kerjasama alih teknologi canggih dengan negara-negara maju. Tindak lanjut oleh negara pihak terkait Pasal Agreement yang meliputi:
- Instrumen-instrumen untuk kerja transparan.
- Monitoring.
- Pelaporan.
- Langkah-langkah perubahan iklim ini dilakukan oleh semua pihak.
- Indonesia tidak termasuk yang terbelakang di internasional. Indonesia pengemisi terbesar ke-9. Terbesar China.
- Di energi, berorientasikan pada penggunaan bahan bakar nabati.
- Indonesia akibat kebakaran kemarin dianggap besar sekali. Tapi, dari kebakaran kemarin sudah turun banyak. Indonesia punya problem terhadap perhitungan ini karena kata scientist-scientist Indonesia besar sekali. Sekarang, Indonesia dan “perubahan iklimnya” mendapat sorotan. MenLHK selalu meminta adu metode dengan peneliti asing. Indonesia ini dari sisi sumber daya alam dan perubahan iklim mendapat sorotan sangat deras di Internasional.
- Dalam hal pengelolaan limbah padat, limbah cair, dan peningkatan persentase pemanfaatan sampah, Indonesia relatif tidak ketinggalan karena sudah dibantu oleh agenda Redflas.
- Terkait strategi implement NDC (Nationally Determined Contribution), terdapat sembilan program. Progresnya sudah ada ratifikasi.
- KLHK sudah melakukan sosialisasi di Aceh, Maluku, dan Kalimantan Timur.
- Untuk kegiatan mitigasi, terdapat sektor:
- Kehutanan.
- Energi.
- Industri.
- Di 2015, Indonesia masih dianggap tinggi akibat kebakaran.
- Berdasarkan perkembangan pencapaian target NDC, ternyata gas rumah kaca Indonesia masih tinggi. Ini masih akan didiskusikan dengan metode-metodenya nanti.
- Pada 2016-2017, sudah menurun karena kebakaran menurun.
- Dari 2011-2014, kerentanannya rendah dan tinggi itu menurun, ada hal yang harus diwaspadai.
- Pendanaan ini menjadi tantangan karena cukup besar. KLHK meminta dukungannya.
- Sumber pendapatan terkait perubahan iklim:
- Kebijakan intensif.
- Alokasi dana.
- Mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif.
- Untuk diketahui oleh masyarakat, KLHK mengembangkan kampung iklim. Pada intinya hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat dan mereka mempunyai inisiatif memperbaiki dan menata lingkungannya.
- Persiapan agenda Conference of the Parties (COP) 23 dimulai pada pada tanggal 6-17 November. KLHK akan mengadakan perundingan pada agenda The UN Convention on Climate Change Conference of the Parties (UNFCCC COP) di Bonn Jerman. Misi delegasi Indonesia pada COP 23 yakni memperjuangkan kepentingan Indonesia dan berkontribusi pada upaya global melalui negosiasi dan non negosiasi.
- Secara khusus akan ada pembahasan untuk platform masyarakat hukum adat.
- KLHK meminta dukungan dan catatan arahan dalam raker ini.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Lifting Migas tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia