Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Tanggal Rapat: 11 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 6 Oct 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan→Siti Nurbaya Bakar

Pada 11 Oktober 2017, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) mengenai Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Syaikhul dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Jawa Timur 1 pada pukul 13:38 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: menlhk.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan → Siti Nurbaya Bakar

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

  • Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2018 memiliki 9 prioritas nasional dari 10 prioritas nasional yang disampaikan. Terkait prioritas nasional bidang pendidikan, KLHK berkontribusi pada pelatihan kewirausahaan dan kecakapan kerja. Terkait bidang kesehatan, KLHK memiliki agenda pencegahan penyakit menular. KLHK juga memberikan kontribusi di dalam mendukung langkah-langkah peningkatan pariwisata dan dunia wirausaha. Terkait prioritas penanggulangan kemiskinan, KLHK memberikan kontribusi pada perluasan akses usaha mikro kecil dan koperasi.
  • Pagu anggaran KLHK Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.025.646.692 Triliun. Rincian terkait pagu anggaran pada program-program prioritas sudah dibahas pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan