Menteri ESDM:

• Intinya, Freeport sudah memasuki tahap diskusi final dengan Pemerintah. Pemerintah membagi diskusi jadi 3 tahap, yaitu Freeport harus menerima perubahan dari kontrak karya jadi pertambangan khusus (IUPK).
• Freeport meminta persyaratan pajak dan retribusi daerah didiskusikan panjang.
• Kementian ESDM akan ajak Pemerintah Daerah, pimpinan adat Papua untuk membahas urusan keuangan.
• Mengenai PHK, karyawan organik Freeport sekitar 12 ribu karyawan yang di PHK sebanyak 29 orang.
• Pekerja yg dirumahkan, jika proses sudah cepat berjalan pasti akan bekerja lagi.
• Semoga Freeport menerima ketentuan IUPK tanpa gaduh lagi. Pemerintah teguh harus IUPK.
• Dalam bisnis, jika sama2 tdk mau mengalah, malah bisnisnya terganggu. Kan mereka ada pekerja 12rb dsb.
• Jadi yg dirumahkan dan PHK sekitar 4 persen di PT.Freeport, kebanyakan tenaga asing yg bukan tinggal di Papua.
• Kementerian ESDM tidak ikuti jadwal mereka (Freeport), Kementerian ESDM perlu secepatnya, ada jadwal sendiri. Kementerian ESDM tidak beri perlakuan istimewa.
• Pemerintah menetapkan peraturan harga gas Rp99.500. PGN dan Pertamina sudah setuju. Kementerian ESDM usaha tidak mengorbankan tanpa mengorbankan industri hulu. Jika hulu dikorbankan, jadi korban semua.
• Untuk tata kelola gas bumi, diatur dalam Permen Minerba No 6/2016.
• Alokasi gas bumi dapat diberikan kpd BUMN, BUMD, dan Swasta dengan ketentuan memiliki infrastruktur.
• Terkait pembicaraan industri lain Petrokimia dan Baja harganya belum diatur.
• Biaya minyak dari Teluk Bintuni ke Lhokseumawe harganya US$ 0,8/mmbtu. Lebih mahal yang dari Bontang ke Benoa.
• Jika harga untuk mengapalkan gas ke Bali mahal, harga per KWh bisa lebih mahal dari pakai diesel.
• Mengenai program kelistrikan nasional perkapita saat ini 1000 W.
• Kalau pasokan listrik makin banyak, keterjangkauan daya beli masyarakat juga harus meningkat.
• Kementerian ESDMM mengusahakan agar biaya listrik nasional semakin lama semakin menjadi efisien.
• Hitungan tidak bisa sekadar jumlah listrik yang di produksi dibagi jumlah penduduk. Kalau penduduk tidak bisa langganan percuma saja.
• Perkembangan terakhi Program 35000MW: Sudah kontrak/PPA 19.877 MW Belum kontrak/PPA 15.750 MW.
• Untuk PLN, sudah kontrak 4.569 MW (43%) dan belum kontrak 5.991 MW (57%).
• Papua tidak boleh membangun PLTU lagi karena pasokan batubara tidak ada.
• Untuk IPP, sudah PPA 13.703 MW (73%) dan belum PPA 9.759 MW (45%).
• Papua jangan bangun PLTU lagi karena batubara sudah sulit. Nanti harga listrik tidak turun-turun. Lebih baik gas.
• Pada tahun 2025, dikoreksi menjadi 125 GW. Untuk energi baru terbarukan, sudah ada 22,6 dari target nasional 20%.
• Energi baru terbarukan yang Kementerian ESDM kelola antara lain solar, hydro, biomass, sampah, dan lain-lain.