Rangkuman Terkait
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
- Akurasi Data PKH - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Sosial Daerah
- Target dan Sarana Pelaksanaan Program Anggaran 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI
- Anggaran, Sasaran Pelaksanaan dan Satuan Kerja – Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama RI
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)
- Revisi Anggaran antar Program Kementerian Sosial RI 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
- Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
- Laporan Panja BPIH, Pandangan Fraksi dan Pengesahan BPIH 2020 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
- Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama BNPB.
- Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kementerian Agama dan Isu Lainnya - RDP Komisi 8 dengan Sekjen Kementerian Agama dan Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Barat, Tengah dan Timur
- Penyelenggaraan Acara Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Katolik Kementerian Agama dan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Nasional
- Pelaksanaan Program Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur
- Peran UPT Asrama Haji dalam Peningkatan Jamaah Haji Tahun 2020 dan Permasalahan yang Dihadapi - RDP Komisi 8 dengan Ditjen PHU Kementerian Agama dan Para Kepala UPT Asrama Haji
- Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441 H/2020 M dan Pembentukan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441 H/2020 M – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2019, Rencana Program dan Anggaran 2020 serta Kelanjutan RUU Penanggulangan Bencana – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial
- Pengelolaan Zakat dan Wakaf - RDP Komisi 8 dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- Laporan Keuangan 2017-2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Proteksi Anak Indonesia – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Tanggal Rapat: 12 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 16 Aug 2021,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Pada 12 Oktober 2015, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai Rencana Kerja dan Anggaran. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Malik dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKN) dapil Jawa Timur 2 pada pukul 10:48 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat ini dihadiri oleh 7 anggota dari 6 Fraksi. (Ilustrasi: bnpb.go.id)
Pengantar Rapat
Komisi 8 ingin mengetahui mengenai perkembangan terakhir bencana asap di daerah yang terkena dampak. Pagu anggaran BNPB Rp1.26 Triliun untuk 2016. Pada 15 September, pagu anggaran turun 21.8% ke Rp986.90 Miliar dari sebelumnya.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Anggaran disediakan Rp986.902.448.000,- pada 2016. BNPB bersyukur ini di bawah Rp1 Triliun. BNPB akan berusaha semaksimal mungkin atas pemotongan anggaran.
- Anggaran untuk program penanggulangan bencana Rp653.3 Miliar pada 2016. Ada 6 kedeputian untuk program penanggulangan bencana yang terbagi dalam kesiapsiagaan bencana, pengurangan skup bencana, pemberdayaan masyarakat siap siaga bencana, kegiatan perbaikan darurat, pengelolaan pemberian kedaruratan, dan program pengungsi bencana.
- Program penilaian kerusakan pasca bencana akan melakukan verifikasi, kegiatan livelihood, dan kegiatan fasilitasi pasca bencana.
- Program logistik di kawasan rawan bencana Rp78.3 Miliar umumnya berbentuk barang yang didistribusikan.
- Program penyiapan peralatan di kawasan bencana dilakukan untuk penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dilakukan secara bertahap. Program ini dapat meningkatkan diseminasi informasi di daerah namun pelaksanaannya tergantung dana yang ada.
- Program manajemen seperti penyusunan UU, monev, administrasi pegawai, pusdiklat, program sarana dan prasarana aparatur, menyangkut kegiatan pemeliharaan prasarana, gedung, mobil, dll.
- BNPB masih perlu mengembalikan ke program yang Rp1.2 Triliun yang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- BNPB mengusulkan penambahan dana cadangan dari Rp4 Triliun ke Rp6 Triliun yang penggunaannya sesuai bencana yang terjadi.
- Secara statistik cuaca ekstrim mulai meningkat. Di tahun yang ada el nino, akan ada banjir besar-besaran.
- Perlu cadangan dana bencana yang lebih besar per tahun depan.
- 2016 mempunyai anggaran untuk kapasitas pelayanan publik dengan alokasi Rp847 Miliar yang akan digunakan untuk kegiatan program penanggulangan bencana.
- Untuk bencana asap, BNPB telah mengkoordinasikan sumber daya nasional untuk melaksanakan operasi pemadaman.
- BNPB diminta untuk mendukung pembuatan kanal blocking yang saat ini sudah selesai sepanjang 7 km dan akan terus berlanjut.
- BNPB menyalurkan bantuan hibah Rp1.5 Triliun untuk pasca bencana, saat ini transfer ke daerah.
- Dana siap pakai diterima sebesar Rp750 Miliar untuk mengantisipasi bencana sampai Desember.
- Sampai saat ini, sudah dialokasikan Rp500 Miliar untuk dana bencana. Ditargetkan 95% penyerapan dan saat ini sudah 65%.
- Tambahan bonus Rp26 Miliar dari Kemenkeu karena melebihi progress 95% ke atas.
- Update penanganan asap per 11 Oktober, hotspotnya masih di Sumsel pusatnya. Asapnya menuju Riau dan Jambi. Saat ini angin ke barat, Riau agaknya tenang dan mulai ke Sumbar. Kondisi asap tahun ini sangat memburuk dan lebih banyak lahan gambut. Di Kalimantan titik apinya mulai berkurang.
- BNPB mempunyai posko untuk mengambil data satelit untuk operasi tiap paginya. Operasi darat, operasi water bombing, dan operasi hujan buatan. Operasi hujan buatan masih belum optimal karena masih kering. Tantangannya adalah menggunakan water bombing dan operasi darat dengan kondisi di lapangan.
- BNPB lebih banyak mensupport di operasi udara, kalau darat oleh TNI daerah dan pusat, juga masyarakat.
- Pemadaman udara menggunakan 19 heli, 1 air tractor dari kehutanan, chinnox dari Singapura, water bombing 5.000 l. Dengan tambahan tersebut, bisa mempercepat pemadaman asap.
- BNPB telah mengeluarkan Rp387 Miliar sejak Februari-Maret untuk operasi darat terbuka. Ada dana siap pakai Rp750 Miliar sebagai tambahan hingga September nanti.
- BNPB memberikan bantuan Rp21 Miliar untuk dana operasional aktivasi posko.
- Telah banyak bantuan dari Malaysia dan Singapura untuk pemadaman asap.
- Pemerintah terus berupaya menangani asap hingga akhir November. Tahun ini tantangannya tidak ada awan selama 3 bulan. Banyak pembelajaran yang BNPB terima dari bencana ini.
- Perintah kepada setiap perkebunan untuk melakukan SOP yang ada dan mempunyai armada pemantauan titik api. 28 Oktober nanti akan dilakukan SOP antara BNPB dan Kementan.
- Sampai 11 Oktober Rp363 Miliar digunakan untuk pembiayaan asap ditambah Rp24.5 Miliar. Pembagian paling banyak di Riau Rp147 Miliar, Sumsel Rp77 Miliar, Kalteng Rp46 Miliar, Kalsel Rp20 Miliar untuk total Rp363 Miliar.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
- Akurasi Data PKH - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Sosial Daerah
- Target dan Sarana Pelaksanaan Program Anggaran 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI
- Anggaran, Sasaran Pelaksanaan dan Satuan Kerja – Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama RI
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)
- Revisi Anggaran antar Program Kementerian Sosial RI 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
- Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
- Laporan Panja BPIH, Pandangan Fraksi dan Pengesahan BPIH 2020 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
- Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama BNPB.
- Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kementerian Agama dan Isu Lainnya - RDP Komisi 8 dengan Sekjen Kementerian Agama dan Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Barat, Tengah dan Timur
- Penyelenggaraan Acara Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Katolik Kementerian Agama dan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Nasional
- Pelaksanaan Program Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur
- Peran UPT Asrama Haji dalam Peningkatan Jamaah Haji Tahun 2020 dan Permasalahan yang Dihadapi - RDP Komisi 8 dengan Ditjen PHU Kementerian Agama dan Para Kepala UPT Asrama Haji
- Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441 H/2020 M dan Pembentukan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441 H/2020 M – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2019, Rencana Program dan Anggaran 2020 serta Kelanjutan RUU Penanggulangan Bencana – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial
- Pengelolaan Zakat dan Wakaf - RDP Komisi 8 dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- Laporan Keuangan 2017-2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Proteksi Anak Indonesia – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)