• Dirjen Rehabilitasi Sosial menjelaskan adanya pengembangan Home Care di 31 Provinsi, Family Support 5 Provinsi, Kedaruratan Bencana di 10 Provinsi, Nursing Care 20 Provinsi.
• Realisasi bantuan sosial 16% atau sebanyak 5.336.700.000.
• Terdapat kendala, namun Dirjen Rehabilitasi Sosial dapat mengatasinya.

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

• Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menjelaskan terkait anggaran Kementerian Sosial pada tahun 2015 yaitu totalnya 17.665.545.316.000, dan yang terbesar itu di Jaminan Sosial yaitu untuk keluarga harapan.
• Postur belanja APBN dan APBNP 2015, yaitu 15.814.716.477.000. Biaya pegawai hanya 0.16%, dan realisasi anggarannya yaitu 63.73%.
• Terkait pemulangan TKI bermasalah sudah 6.451 orang. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menganggarkan 50.000 target pemulangan, ini agak sulit dengan politik negara bersangkutan.
• Dalam realisasi penyaluran program simpanan keluarga sejahtera melalui giro pos & layanan keuangan digital, tercatat melalui giro pos sudah 91.69% yang sudah dicairkan.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

• Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan anggaran Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2015 yaitu Rp 1.596.309.794.000.
• Proporsi anggaran yaitu di pusat 56.4%, dekonsentrasi 31.98% dan tugas pembantuan provinsi 11.62%.
• Ada beberapa masalah yaitu tidak mudah membuat rekening baru, karena saat ini bank memperketat pembuatan rekening baru.
• Penanggulangan kemiskinan pedesaan dalam target Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan memiliki anggaran Rp 751.474.974.000, sedangkan untuk perkotaan yaitu Rp415.004.475.000, untuk pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial yaitu Rp80.465.516.000, pemberdayaan komunitas adat terpencil Rp126.144.700.000, untuk pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial Rp140.978.800.000.
• Dalam realisasinya per 25 mei, masih 4.75% dari total bantuan sosial yaitu Rp1,075 Triliun.
• Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mendorong agar terjadi percepatan untuk penerimaan bantuan sosial ini.
• Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan pun melakukan verifikasi dan pastikan nama di rekening betul agar tidak terjadi retur.