Menteri Agama RI

• Belanja operasional 38% dan non operasional sebesar 43,72%.
• Perkembangan penyempurnaan pagu anggaran tahun 2017 dari Rp59,080 Triliun menjadi Rp59,2 Triliun.
• Anggaran sebesar Rp59,2 Triliun untuk rupiah murni, penerimaan negara bebas pajak, Badan Layanan Umum (BLU), pinjaman luar negeri dan Surat berharga Syariah Negara (SBSN). 
• Pagu anggaran berdasarkan belanja 52,43% untuk belanja pegawai, 3,85% untuk belanja operasional, dan 4,3% untuk belanja non operasional. 
• Saat ini, Kementerian Agama RI sedang merevisi PMA PNS konsentrasi di madrasah-madrasah negeri. Itu menjadi alasan terkait adanya beberapa madrasah swasta yang membutuhkan SDM (PNS) sebagai Kepala Sekolah.
• Besarnya belanja pegawai dikarenakan tunjangan mereka besar. Kementerian Agama RI memiliki kurang lebih sekitar 150.000 penyuluh agama, 300.000  PNS,  dan beberapa pegawai lainnya, sehingga anggaran pegawai yang tinggi tidak dapat dihindarkan.
• Menteri Agama RI menegaskan bahwa guru PNS di madrasah swasta tidak akan dicabut status PNS-nya. 
• Menteri Agama RI mengapresiasi terkait anggaran untuk Kementerian Agama RI yang  merupakan perjuangan dari Anggota Komisi 8 DPR-RI yang bertugas di Banggar DPR-RI.
  

Menteri Sosial RI

• Arah kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) RI adalah penyelenggaraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan serta penguatan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial. 
• Pagu indikatif Kementerian Sosial RI sebesar Rp17,321 Triliun sama dengan hasil trilateral meeting pada 20 Mei 2016. 
• Kemensos RI mengalami penghematan yang cukup signifikan pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp1,6 T  untuk unit kerja dan jaminan sosial. 
• Kemensos RI membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp1,66 Triliun untuk dapat bekerja secara ideal.
• Tambahan anggaran tersebut untuk rehabilitasi sosial, pengurusan fakir miskin, pendidikan dan pelatihan,  serta dukungan manajemen.
• Kemensos RI untuk dapat bekerja secara optimal meminta tambahan pemenuhan anggaran yang ideal. 
• Terkait Undang-Undang tentang ASN, ternyata untuk implementasinya tidak sederhana.
• Kemensos RI sudah melakukan open bidding untuk Sekjen, dan sudah datang 2 (dua) orang pada rabu lalu. Calon tersebut sudah melakukan Tes Potensi Akademik (TPA). Diharapkan minggu ini sudah keluar Keppres untuk Eselon I Kemensos RI. 
• Kemensos RI juga harus melakukan open bidding untuk Eselon II, selagi tidak ada 3 orang yang memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi, maka akan open bidding lagi. 
• Revisi DIPA baru cair 22 April lalu, sehingga KUBE belum cair, karena struktur baru KUBE untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Harapannya masyarakat dapat lebih mandiri. 
• Pos untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di kementerian tidak sampai 5%. 
• Kemensos RI sudah koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Bappenas terkait referensi tentang indikator Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu berbeda dengan masyarakat miskin. 
• Terdapat program rutin yang tidak dapat didukung oleh APBN. Mensos RI sudah berkoordinasi dengan Kemenkeu RI dan Bappenas. 
• Mensos RI mengaku sering menerima laporan beras yang berkutu, berjamur, dan tidak sesuai takaran. Oleh karena itu, opsi yang akan dilakukan adalah menggantinya dengan e-voucher yang sudah diuji coba. E-voucher tersebut dapat ditukar dengan beras, minyak goreng, dan tepung. 
• Bagi bangsa Indonesia, beras dapat menjadi komoditas politik  daerah-daerah yang dapat dijangkau.
• Mensos akan berkoordinasi dengan PLN terkait listrik bersubsidi.
• Bank yang bekerjasama dengan Kemensos RI sudah dapat mendistribusikan Bansos gas LPG 3 kilogram. Kemensos sedang berproses dengan BNI. 
• Kemensos RI akan memberikan dashboard yang interconnected dengan 4 bank lainnya. Mensos RI secara bertahap akan melakukan uji coba agar kita mendapatkan format efektivitas yang menjanjikan. 
  

Kepala BNPB

• Anggaran pengajuan tidak ada perubahan, yang berubah hanya jumlah program. 
• BNPB mengajukan tambahan Rp2 Triliun, sehingga jumlahnya menjadi Rp6 Triliun. 
• Pagu anggaran BNPB Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6 Triliun untuk dana siap pakai dan penanggulangan bencana. 
• Sejauh ini, BNPB tidak pernah mendapatkan laporan penggunaan DSP. Kepala BNPB akan menugaskan Eselon II untuk verifikasi. Jika ada kesulitan, BNPB akan memperbaikinya.
• Kepala BNPB akan berangkat ke Riau pada pukul 18.00 dengan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk melihat upaya pencegahan kebakaran.
• Kepala BNPB mengucapkan terima kasih kepada Komisi 8 DPR-RI atas masukan dan arahan yang diberikan untuk terus mendukung kinerja BNPB.
  

Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA)

• Pagu indikatif Kementerian PP-PA  tidak mengalami perubahan. 
• Terdapat 4 (empat) program kerja prioritas yaitu partisipasi lembaga masyarakat, perlindungan anak, kesetaraan gender, dan dukungan manajemen.
• Anggaran tahun 2017 sebesar 573,120 T. Kementerian PP-PA akan bertekad untuk mendukung Nawacita dalam mengakhiri kekerasan khususnya bagi perempuan dan anak. 
• Pagu anggaran tahun 2017 paling besar dipergunakan untuk mendukung perlindungan perempuan dan anak.
• Sebagai upaya dalam mendukung langkah Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian PP-PA menyalurkan dana dekonsentrasi ke-34 provinsi sebesar Rp65 Miliar. 
• Dana dekonsentrasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp42 Triliun, di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp65 Triliun.
• Sekretaris Menteri PP-PA sadar jika Kementerian PP-PA tidak mampu berjalan sendiri dalam melakukan program utama. Kementerian PP-PA akan bersinergi dengan beberapa kementerian/lembaga lain.