Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Penanggulangan Bencana — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulanga Bencana (BNPB), Perum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tanggal Rapat: 9 Apr 2015, Ditulis Tanggal: 30 Nov 2021,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Badan Nasional Penanggulanga Bencana (BNPB), Perum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Polri, dan TNI

Pada 9 April 2015, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulanga Bencana (BNPB), Perum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai Pembahasan Penanggulangan Bencana. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Sodik dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP-Gerindra) dapil Jawa Barat 1 pada pukul 11.59 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://sipinter.dpr.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Nasional Penanggulanga Bencana (BNPB), Perum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Polri, dan TNI

Badan Nasional Penanggulanga Bencana (BNPB):

  • Untuk tanggap darurat ada SOP Presiden untuk hal-hal yang harus segera dilakukan dengan melibatkan TNI Polri yang selalu menjadi patokan BNPB.
  • Menjelaskan penanggulangan bencana berdasarkan UU No 24 tahun 2007.
  • Untuk perencanaan, belum ada mainstreaming penanggulangan bencana dalam pmbangunan nasional. Hal tersebut perlu dimasukkan.

Perum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani):

  • Seluruh pembangunan hutan di Jawa seluruhnya dibiayai oleh Perhutani kecuali hutan konservasi.
  • Kerugian akibat ilegal logging tidak lebih dari Rp50 Miliar, angka tersebut masih kecil.
  • Kontrol terhadap hutan lindung di Jawa menjadi tugas Perhutani menggunakan dana Perhutani. Sedangkan untuk hutan lindung wilayah luar Jawa biasanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
  • Di daerah Jawa yang dikelola bukan hutan alam, berbeda dengan di luar Jawa yang merupakan hutan alami.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG):

  • Berkaitan dengan perubahan iklim bhwa NATO menyebutkan tantangan besar di dunia adalah perubahan iklim.
  • BMKG melakukan koordinasi dengan PU untuk kordinasi banjir di berbagai tempat.
  • Di Indonesia pendidikan mengenai bencana di Indonesia memang minim padahal banyak bencana.
  • Diseminasi info bencana di negara lain gratis tapi di Indonesia tidak sebaik di negara lain.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri):

  • Untuk pengamanan ditempat kejadian bencana, Polri melakukan seminar berdasarkan pengalaman untuk pedoman. Contoh adaah kasus Air Asia.
  • Polri belajar dari pengalaman untuk evaluasi agar lebih dulu dari negara lain, khususnya kemampuan Polri untuk mendukung BNPB.
  • Untuk kordinasi, Polri melakukan identifikasi dan analisa evaluasi untuk data mengenai bencana.
  • Untuk pelatihan, perlu ada peningkatan dengan adanya dukungan peralatan.
  • Tugas Kepolisian sangat signifikan, untuk masalah radikalisme dan terorisme ini menjdi program Polri dan Pemerintah.
  • Menjelaskan tugas TNI Polri dalam pengamanan bencana, dan tugas dibidang lainnya seperti bidang pendidikan dan agama.

Tentara Nasional Indonesia (TNI):

  • Organisasi TNI untuk penaggulangan bencana masih kurang pelatihannya, jika ada dukungan anggaran semoga bisa lebih baik.
  • Untuk usulan peralatan, menurut Mabes TNI bisa mengoptimal penanggulangan kedepan.
  • Mabes TNI tugasnya adalah perbantuan yang mana menunggu permintaan bantuan BNPB.
  • Untuk ancaman separatisme dan komunisme masih tegas Polri, tapi tugas TNI terkait kesatuan dan kedaulatan Republik Indonesia.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan