Dirjen Anggaran Kemenkeu RI:

• Terdapat program yang dibagi menjadi 2 bagian untuk dukungan manajemen, kesetaraan gender, dann perlindungan anak.
• Penambahan anggaran dari pagu indikatif ke anggaran, dari amanat Presiden sebesar Rp1 Triliun.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri:

• Banyak regulasi yang harus diketahui daerah mengenai anggaran ini.
• Dari sisi regulasi Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri telah menerbitkan kebijakan alokasi APBD.
• Dalam menetapkan anggaran, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri mengingat ada anggaran untuk Kabupaten Desa dan Kota.
• Dalam kesetaraan gender dan perlindungan anak sebenarnya Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri sudah punya Permendagri-nya.
• Dalam menganggarkan bisa melalui program, bisa meminta alokasi dan bisa juga dalam bansos.
• Yang membatasi ketika Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri buat program harus ada patokan hukum nya misalnya pendidikan 20%.
• Sebesar persentase 0,3 % dari total APBD dianggarkan untuk perlindungan anak.
• Rata-rata di DKI juga masih dibawah rata-rata 0,28% padahal APBD-nya besar.
• Provinsi Sumbar dan Babel masih di bawah 0,23 %, bahkan Provinsi DKI masih di bawah itu. Provinsi Bengkulu dan Malut sudah di atas itu. Kemudian, Provinsi Jabar dan Jatim juga masih di bawah rata-rata nasional.
• Perlindungan anak juga bisa diimplementasikan di kurikulum sekolah atau sarana kegiatan.

Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas:

• Ada 3 sasaran besar untuk urusaan persoalan perlindungan anak.
• Kisi-Kisi Penggunaan Anggaran Perlindungan Anak:
  • Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap anak
  • Peningkatan penanganan korban kekerasan terhadap anak