Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pelaksanaan Program 2015, dll — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Kristen dan Katolik
Tanggal Rapat: 14 Mar 2016, Ditulis Tanggal: 22 Jun 2021,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Kristen dan Katolik Kementerian Agama
Pada 14 Maret 2016, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Kristen dan Katolik mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program 2015 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 Badan Pengawas Keuangan (BPK) 2015. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Deding Ishak dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 3 pada pukul 10:48 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: today.line.me)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Kristen dan Katolik Kementerian Agama
Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Kristen
- Misi bimas kristen adalah meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan mewujudkan bimas kristen yang terpercaya.
- Tugas bimas kristen adalah merumuskan kebijakan dan standarisasi di bimas kristen, menyusun norma, pelaksanaan administrasi dirjen bimas kristen.
- Pagu alokasi bimas kristen di 2015 sebesar Rp1.75 Triliun. Rp164 Miliar untuk fungsi pelayanan umum, Rp1,36 Triliun untuk belanja pegawai, Rp65 Miliar untuk belanja modal, dan Rp25 Miliar untuk bantuan sosial. Realisasi 2015 pagu alokasi anggaran sebesar Rp1,59 Triliun dan sisa anggaran sebesar Rp221 Miliar. Realisasi untuk fungsi pendidikan sebesar 89,88% dan pelayanan umum 72,59%. Total realisasi 88%.
- Realisasi anggaran pusat sebesar 73,38%, DKI Jakarta 78%, Jawa Barat 93%, DIY 85%, Sumatera Utara 93%, Sumatera Barat 89%, Riau 91%, Jambi 91%, Lampung 59,14%, Palangkaraya 92%, Sulawesi Utara 97%, Sulawesi Selatan 109,19%, Bali 92,60%, Sulawesi Barat 84,26%. Rata-rata realisasi 2015 sebesar 88,51%.
- Output tenaga pendidik mencapai 3.278 tenaga. Lembaga pendidikan yang terbina 780 lembaga. Dokumen layanan pendidikan terealisasi 100% dengan output 31 dokumen. Guru pendidikan agama non PNS terealisasi 700 orang dari 960. Guru pendidikan agama penerima insentif terealisasi 38 dari 40. Perpustakaan 2 unit. Beasiswa mahasiswa tersertifikasi terealisasi 936 dari 9.000 orang. Layanan penyelenggara pendidikan terealisasi 12 bulan. Bidik misi tercapai 121 orang dari 126 orang.
- Administrasi perkantoran 91,25%. Layanan perkantoran terealisasi 12 bulan.
- Dukungan manajemen terealisasi 72,19% dari target Rp164 Miliar.
- Kendala di tahun 2015 adalah:
- Kebijakan Pemerintah tentang langkah penghematan konsinyering, perjalanan dinas, dan pembatasan rapat di luar kantor menyebabkan antrian fasilitas kantor.
- Penerapan kebendaharaan yang ditetapkan Menkeu menghambat pencairan dana sehingga banyak terjadi sistem retur.
- Banyak peserta lelang mengundurkan diri karena harga e-katalog yang terlalu rendah.
- Pembatasan barang dan jasa yang didistribusikan oleh LKPP menghambat barang masuk.
- Pencapaian di tahun 2015:
- Suksesnya program pesparawi di Ambon.
- Suksesnya perayaan natal nasional dan gempa Alor pada saat acara bakti sosial di NTT.
- Terealisasinya 8 akreditasi dari 12 sekolah.
- Jumlah guru yang bersertifikat melebihi target.
- Program studi terakreditasi B terealisasi 30 dari 56 target.
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang menemukan bahwa ada kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp158.000.000. BPK meminta pengawasan dari bimas kristen dan menyetorkan ke kas negara. Terhadap temuan tersebut, irjen bimas kristen menyampaikan pada seluruh satker untuk meningkatkan pengawasan.
- Arahan dan dukungan pelayanan bimas kristen kiranya dapat diterima.
Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Katolik
- Kronologis alokasi anggaran program bimas katolik 2015 adalah anggaran sebesar Rp914.764.143.00000. Untuk program sebesar Rp878 Miliar dan mendapatkan tambahan dari APBNP sebesar Rp36 Miliar untuk pembayaran tunjangan kinerja. Realisasi anggaran berdasarkan belanja pegawai Rp717.446.278.000 dan sisanya Rp96 Miliar. Realisasi belanja barang Rp140 Miliar dari Rp180 Miliar atau 77,52%. Realisasi belanja modal Rp10 Miliar dari Rp11 Miliar atau 94,25%. Total realisasi belanja adalah Rp776,6 Miliar dari Rp914 Miliar.
- Kegiatan prioritas 2015 adalah pengelolaan dan pembinaan urusan agama katolik, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bimas katolik.
- Secara umum, capaian kinerja kerja Pemerintah telah sesuai target yang telah ditentukan di tahun 2015 yaitu terhadap:
- Revisi sarana dan prasarana katolik.
- Untuk membayar tunjangan profesi guru.
- Sejumlah anggaran yang direalokasikan dari belanja barang sebesar Rp21,8 Miliar.
- Pengelolaan dan pendidikan agama kristen realisasinya Rp122 Miliar dari Rp185 Miliar.
- Rincian tenaga pendidikan agama yang terbina adalah 1.096 orang.
- Institut lembaga pendidikan ditargetkan 3.
- KIP terealisasi 1.040 dari 1.080 orang.
- Guru non agama penerima tunjangan terealisasi 700 dari 1.092 orang.
- Tenaga pendidik non PNS terealisasi 877 dari 2.000 orang.
- Dana beasiswa terealisasi 2.000 orang.
- Penyuluh agama terealisasi 170.
- Kitab suci terealisasi 13.100 eksemplar.
- Layanan perkantoran terealisasi 12 bulan.
- Sarana dan prasarana terealisasi 385 dari 1.030 unit.
- Kendala regulasi dengan mekanisme bantuan lembaga. Regulasi akhir tahun membuat anggaran bimas katolik terlambat. Bimas katolik akan sosialisasi ke satker.
- Terkait pemeriksaan BPK, dalam semester 1 dirjen bimas katolik tidak dilakukan pemeriksaan BPK.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)