Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam — Panja Pendidikan Islam Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal Rapat: 17 Sep 2015, Ditulis Tanggal: 13 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud

Pada 17 September 2015, Panja Pendidikan Islam Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat
(RDP) dengan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ledia Hanifa dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Barat 1 pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: blendspace.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
  • Siswa baru Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun 2015 lebih banyak dari siswa MI yang akan lulus pada tahun 2016
  • Akreditasi MI negeri
    • Akreditasi A 501
    • Akreditasi B 906
    • Akreditasi C 191
    • Belum terakreditasi 17
  • Dari kualifikasi guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), 851.227 diantaranya belum berkualifikasi sarjana
  • Dari Raudhatul Athfal (RA), MI, MTs, ada 230.000 guru yang baru bersertifikat
  • Dari 60.853 ruang kelas RA, hanya 41.795 diantaranya diantaranya yang bisa digunakan dengan baik
  • Perpustakaan MI sebanyak 12.741, 16% diantaranya rusak berat
  • Kebutuhan pembangunan perpustakaan baru adalah 18.000 dan 30.564 untuk laboratorium, baik negeri maupun swasta
  • Rata-rata anggaran Pendidikan Islam sebesar 10,81% dari total anggaran pendidikan Pada dana Trasfer ke Daerah, tidak ada anggaran untuk pendidikan Islam

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud
  • Prioritas Ditjen Pendidikan Sekolah Menengah
    • Akses
      • Pembangunan asrama di daerah khusus, terutama daerah perbatasan sesuai nawacita
      • Pembangunan unit sekolah baru untuk mengimbangi program Wajib Belajar 12 Tahun
      • Pembangunan unit sekolah perbakatan khusus
    • Mutu
      • Pemberian beasiswa untuk siswa-siswa pintar yang kurang mmapu
    • Tata kelola
  • Ada 2 dana pembiayaan pendidikan menengah
    • Dana transfer ke daerah meliputi dana BOS, tunjangan dan DAK
    • Dana pusat

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan