Plt Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial:

• Realisasi kegiatan NAPZA sebesar 85,53%. Kemudian kegiatan Orang Dengan Kecacatan (ODK) sebesar 94,22%, kegiatan tuna sosial sebesar 97,87%, anak sebesar 97,14%, terakhir kegiatan lansia sebesar 97,58%.
• Program belanja pegawai Dirjen Rehabsos terealisasi sebesar 95,47% dari total pagu sebesar Rp211 Miliar.
• Pegawai Dirjen Rehabsos ini hampir keseluruhan dari pegawai Kementerian Sosial karena ada di 38 UPT juga.
• Realisasi belanja pegawai sebesar Rp201,936 Miliar, selanjutnya belanja barang sebesar Rp483,929 Miliar.
• Belanja barang terealisasi sebesar 91,67% dari total pagu Rp527 Miliar.
• Realisasi belanja pegawai sebesar 95,47%, belanja barang 91,67%, belanja modal sebesar 98,37% dan bantuan sosial sebesar 94,90%.
• Sisa belanja pegawai sebesar Rp9,5 Miliar berupa pengembalian tunjangan kinerja pegawai. Kemudian, sisa belanja barang sebesar Rp43 Miliar yaitu 8.33% dari pagu anggaran. Selanjutnya, untuk sisa belanja modal sebesar Rp6 Miliar lebih yaitu sisa pengadaan barang dan jasa.
• Selanjutnya, belanja modal sebesar 1,63%, dan belanja bansos sebesar 7,10%.
• Realisasi kegiatan NAPZA adalah pembangunan 7 IPWL baru dan 4 pusat informasi dan edukasi NAPZA.
• Lengkapnya, pembangunan untuk 7 IPWL baru yang tersebar di Maluku (Kabupaten Tidore), Jawa Timur (Kota Malang), Jambi (Batanghari), Sumatera Selatan (Kabupaten OKI) dan Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin).
• Realisasi kegiatan penyandang disabilitas adalah Dirjen Rehabsos di dalam Panti Asuhan dan di luar Panti serta asistensi.
• Dirjen Rehabsos untuk bidang penyandang disabilitas terealisasi sebesar 94,22% dari pagu sebesar Rp565 Miliar sisanya kembali ke kas negara.
• Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak terealisasi sebesar 97,14% dari pagu sebesar Rp474 Miliar sisanya kembali ke kas negara.
• Realisasi kegiatan perlindungan sosial anak membangun 6 LPKS ABH berdasarkan Pasal 105 (f) UU 11 Tahun 2012.
• Pelayanan Sosial Lanjut Usia terealisasi sebesar 97,58% dari sebesar Rp207 Miliar sisanya kembali ke kas negara.
• Realisasi kegiatan sosial lansia melalui pelayanan di dalam panti dan luar panti, assistensi lansia terlantar.
• Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya terealisasi sebesar 95.05% dari pagu Rp68 Miliar sisanya masuk ke kas negara.
• Tahun 2016 rehabsos NAPZA akan rehabilitasi 10.000 korban penyalahgunaan NAPZA dan bangun 20 IPWL baru.
• Dirjen Rehabsos sudah canangkan Indonesia Bebas Pasung 2017 bergerak bersama-sama stakeholder.
• Kegiatan rehabsos penyandang disabilitas tahun 2016 pembahasan RUU Penyandang Disabilitas dan Indonesia Bebas Pasung.

Plt Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial:

• Kegiatan strategis tahun 2015 adalah verifikasi dan validasi data PBI Jamkes.
• Untuk hasil Pemda dalam mengedintifikasi program pemberantasan kemiskinan perlu mempertimbangkan 5 dimensi.
• Penekanan pada dimensi kemiskinan, Badiklit sadari kemiskinan dapat dihadapi oleh instansi daerah.
• Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebutuhan pendidikan dan kesehatan belum menjadi prioritas responden.
• Masyarakat lebih memilih mencari pendapatan daripada berpartisipasi dalam penelitian ini.
• Pelayanan yang dibutuhkan keluarga adalah akses untuk pendidikan dan kesehatan.
• Hambatan terkait penelitian, yaitu adanya penolakan sasaran responden untuk menjadi responden karena lebih memilih untuk bekerja.
• Setiap program kesejahteraan sosial perlu meningkatkan keterlibatan potensi kesejahteraan sosial.
• Kebutuhan Diklat untuk peksos pendamping ABH sebesar 10 orang/Kabupaten/Kota.
• Terdapat 7000 lembaga kesejahteraan sosial akan Badiklit akreditasi.
• Hasil penelitian menjadi penting untuk laporan kinerja Kementrian Sosial.
• Kalau Badiklit melihat Itjen ada koordinasi pengendalian dan anggaran yang dikoordinasikan.