Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 dan Isu-Isu Teraktual — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial

Tanggal Rapat: 25 Feb 2016, Ditulis Tanggal: 9 Jul 2021,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Sekjen, Irjen, dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial

Pada 25 Februari 2016, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial mengenai Pembahasan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun dan Isu-Isu Teraktual. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Deding Ishak dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Jawa Barat 3 pada pukul 10.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://pontianak.tribunnews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sekjen, Irjen, dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial:

  • Program jaminan sosial keluarga namun dalam perjalanannya dibranding Program Keluarga Harapan (PKH).
  • Deputi Linjamsos Kemensos berharap nanti program di mata anggaran bisa sesuai dengan nama yang disosialisakan.
  • APBN belum dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengurngi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.
  • Efektivitas PKH dipandang tertinggi dibandingkan program lain.
  • PKH tahun 2015 target 3,5 juta keluarga sudah dilaksanakan.
  • Deputi Linjamsos Kemensos berharap Komisi 8 DPR RI mendukung program askesos terintegrasi dengan PKH.
  • Tahun 2015 dengan upaya efisiensi dan alokasi anggaran yang kurang efisien, dari 3,5 juta keluarga tambahan 1,5%.
  • Penyaluran bantuan ada 4 tahap, setiap tahap dilihat dari setiap tahap yang menerima bantuan.
  • PKH banyak digunakan di 70 negara untuk mengurangi kemiskinan.
  • PKH dalam jangka pendek bisa mengurangi kemiskinan bila dibarengkan dengan perlindungan jaminan sosial lain.
  • Komponen peserta PKH tidak hanya ibu hamil dan anak, tetap penambahan komponen lebih luas yakni lansia dan disabilitas.
  • Dapat dilihat bahwa sisa anggaran sangat besar karena dilakukan penghematan.
  • Bantuan pendidikan, di dalam berkeluarga diperluas dari SD-SMP menjadi SMA semula dari 18 tahun menjadi 21 tahun.
  • Jumlah peserta PKH tahun 2015 sebanyak 3.510.054 dan tersebar di 13 Provinsi.
  • PKH merupakan program bantuan sosial yang memiliki penargetan terbaik.
  • SEbesar 77% dana PKH sudah diterima masyarakat miskin.
  • Aspek lain yang bisa diukur ialah tingkat pendaftaran sekolah yang semakin membaik.
  • Dibandingkan dengan Filiphina pada tahun 2007, kebijakan Filiphina mencakup cakupan luas dari Indonesia.
  • PKH di Indonesia cakupanya masih sangat kecil karena hanya mencakup 7% keluarga sangat miskin.
  • PKH bukan komponen yang signifikan untuk mengurangi indeks Gini.
  • PKH banyak digunakan di 70 negara untuk mengurangi kemiskinan.
  • Deputi Linjamsos Kemensos menawarkan skema perluasan PKH yang komprehensif di tahun 2016.
  • Deputi Linjamsos Kemensos mohon dukungan Rp3,9 Miliar dapat terealisasi pada APBN-P.
  • Tahun 2016 peserta PKH akan menerima Rp2,2 Juta.
  • Di PKH sudah ada sistem yang mengupdate mengenai status ekonomi siapa saja yang menerima PKH.
  • Semua penerima PKH sudah berbasis keluarga, kalau dulu sistem berbasis rumah tangga.
  • Penyaluran Deputi Linjamsos Kemensos masih menggunakan pos, tapi sekarang lagi diuji cobakan lewat e-money, tabungan, dan sistem lainnya.
  • Isu strategis kartu KPH tetap akan Deputi Linjamsos Kemensos mencetak dan fokus pada kaum perempuan.
  • Penargetan PKH akan berbasis hasil verifikasi dan validasi KPS.
  • Kemensos menanggung tanggung jawab dalam cluster pengungsian dan perlindungan.
  • Pelaksanaan program jaminan perlindungan sosial bencana alam mencapai 133%.
  • Mulai tahun 2016 Pemkot/Pemkab untuk mengembangkan KSB.
  • Saat ini terdapat 367 wilayah kampung siaga bencana di seluruh Indonesia.
  • Pada sisi lain, paket-paket yang disediakan merupakan paket-paket yang sudah lengkap.
  • Hal strategis di OTK baru ada subdit yang menangani kesiapsiagaan dan mitigasi.
  • Perlindungan sosial untuk korban bencana berdasarkan UU No. 27 Tahun 2012.
  • Jangan sampai overloating dalam memberikan bantuan dengan BNPP.
  • Nanti akan ada sinkronisasi untuk tahapan desain program sesuai bidangnya.
  • Salah satu istrumen yang dikedepankan program adalah keserasian sosial dan membangun keserasian nasional.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan