Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pendalaman Program Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial (Kemensos)
Tanggal Rapat: 10 Jul 2017, Ditulis Tanggal: 24 Nov 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Eselon 1 Kementerian Sosial
Pada 10 Juli 2017, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial (Kemensos) mengenai Pendalaman Program Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Iskan Q. dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 14:14 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kemensos.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Inspektur Jenderal Kementerian Sosial (Itjen Kemensos)
- Pelaksanaan-pelaksanaan tugas di tiap Satuan Kerja (satker) dapat dijaga dengan 3 lapisan pertahanan. Kemensos sebagai aparat pemeriksa Pemerintah melakukan tugas dengan melakukan review.
- Pada saat submit bulan April lalu, Kemensos sudah memasukkan nilai 79.
- Di tahun 2015-2019, Kemensos menetapkan kebijakan pengawasan.
- Realisasi anggaran terbagi untuk 5 satker. Realisasi anggaran Itjen Kemensos saat ini sebesar 41,2% dan di akhir triwulan ketiga diharapkan 68%. Kenaikan alokasi di tahun 2018 nanti sebesar 1,26% atau sebesar Rp415.000.000.
- Rencana target di tahun 2018 adalah melakukan audit di kantor pusat termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- Selain audit, Kemensos juga melakukan review, seperti laporan kinerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan laporan keuangan.
- Program lainnya yang akan dilaksanakan untuk pengawasan adalah pemeriksaan fakir miskin serta pengawasan dan pemeriksaan bidang penunjang.
- Kemensos juga melakukan pemantauan rapat strategis.
- Kemensos diminta melakukan pelaporan realisasi anggaran di tahun 2017 lalu.
- Anggaran Itjen Kemensos kalau disandingkan dengan pagu anggaran Kemensos tahun lalu sebesar 0,22%. Tahun 2016 Itjen Kemensos berhasil merealisasikan sebesar 97,5%.
- Untuk realisasi obyek pemeriksaan dan pengawasan lainnya, Itjen Kemensos melakukan review di 28 kegiatan dengan jumlah realisasi kegiatan sebanyak 114 kegiatan.
- Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai three line of defence, konsisten melaksanakan kebijakan.
- Untuk belanja modal 14%, belanja pegawai 37%.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Ditlinjamsos Kemensos)
- Ditlinjamsos akan menyampaikan hal-hal yang pokok karena secara lengkap sudah disampaikan pada hari Jumat lalu.
- Untuk Jaminan Sosial (jamsos) keluarga sangat erat kaitannya dengan dukungan untuk mencapai prioritas nasional dalam menanggulangi kemiskinan. Jamsos keluarga ini termasuk ke dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berjalan saat ini. Dengan paradigma baru ini, PKH bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga.
- Perbaikan sistem yang dilakukan diantaranya perbaikan sistem informasi terutama sistem informasi ke masyarakat karena itulah fungsi strategis PKH yang bisa dijadikan backbone dalam menanggulangi kemiskinan.
- PKH dianggap memiliki kontribusi dalam menanggulangi kemiskinan yang ada.
- Kriteria PKH ditambah dengan kriteria disabilitas berat.
- Upaya untuk perbaikan sistem yang sudah dilakukan adalah pada monitoring dan terintegrasi dengan program lain.
- Dengan target 10.000.000, Ditlinjamsos mendapatkan amanah yang jika disetujui DPR akan Ditlinjamsos pastikan organisasi berjalan secara efektif.
- Ada anggaran sebesar Rp.160 Miliar yang Ditlinjamsos efisiensikan tahun ini.
- Ditlinjamsos siap mendukung program bansos. Ditlinjamsos seperti mendapat semacam kekuatan yang besar untuk merealisasikan program ini.
- World bank merilis bahwa konsumsi per kapita bisa sampai 10%.
- Akses kesehatan mengalami peningkatan hingga 46%.
- Dari jumlah 1,28%, Ditlinjamsos berhasil mengurangi angka dari 10,7% menjadi 9,9%.
- Saat ini sedang berlangsung review penetapan lokasi.
- Mengenai Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) realisasinya cukup bisa terukur. Tahun ini terkena juga penghematan dari sisi penahanan dan Ditlinjamsos sangat membutuhkan bantuan untuk penguatan bencana. Penyediaan dapur umum lapangan sangatlah vital keberadaanya. Dari sisi strategi, Ditlinjamsos merujuk pada penguatan masyarakat yang ada di wilayah rawan bencana sosial. Memberikan jaminan hidup itu merupakan tanggung jawab Kemensos. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan membangun satu wilayah kampung siaga bencana.
- Etika ketika terjadi dampak terorisme, hal yang dilakukan adalah korbannya akan diberikan bantuan dari Kemensos. Korbannya termasuk ke dalam bagian yang dijamin oleh Kemensos.
- Ditlinjamsos menyadari betul tahun penuh tantangan dan mengkondisikan 3 hal yang harus diperbaiki. Upaya Ditlinjamsos memverifikasi berbagai hak yang terkait dengan sinergi lainnya dengan harapan dapat memberantas kemiskinan. Hal ini sangat strategis dan Ditlinjamsos meminta dukungan dari Anggota Dewan.
- Distribusi untuk pendamping sebanyak 18.000.
- Jika nanti direncanakan sesuai arahan presiden, Februari sudah harus cair. Maka Agustus sudah bisa keluar dengan asumsi untuk bantuan sosial akan ada 4 kali pencairan dengan total sebesar Rp14,0 Triliun.
- Semuanya bisa menjalankan sinergi penanganan kedaulatan.
- Ada sebuah aplikasi yang sudah disiapkan oleh Direktorat.
- Ditlinjamsos berharap mendapatkan bantuan kebutuhan dasar karena alokasi diprediksi tidak cukup. Program ini menyangkut dengan masyarakat.
- Sering kali karena nilai anggarannya baru, maka bisa melakukan upaya yang tercapai.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)