Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
- Akurasi Data PKH - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Sosial Daerah
- Target dan Sarana Pelaksanaan Program Anggaran 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI
- Anggaran, Sasaran Pelaksanaan dan Satuan Kerja – Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama RI
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)
- Revisi Anggaran antar Program Kementerian Sosial RI 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
- Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pendalaman Program Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial (Kemensos)
Tanggal Rapat: 10 Jul 2017, Ditulis Tanggal: 24 Nov 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Eselon 1 Kementerian Sosial
Pada 10 Juli 2017, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial (Kemensos) mengenai Pendalaman Program Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Iskan Q. dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 14:14 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kemensos.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Inspektur Jenderal Kementerian Sosial (Itjen Kemensos)
- Pelaksanaan-pelaksanaan tugas di tiap Satuan Kerja (satker) dapat dijaga dengan 3 lapisan pertahanan. Kemensos sebagai aparat pemeriksa Pemerintah melakukan tugas dengan melakukan review.
- Pada saat submit bulan April lalu, Kemensos sudah memasukkan nilai 79.
- Di tahun 2015-2019, Kemensos menetapkan kebijakan pengawasan.
- Realisasi anggaran terbagi untuk 5 satker. Realisasi anggaran Itjen Kemensos saat ini sebesar 41,2% dan di akhir triwulan ketiga diharapkan 68%. Kenaikan alokasi di tahun 2018 nanti sebesar 1,26% atau sebesar Rp415.000.000.
- Rencana target di tahun 2018 adalah melakukan audit di kantor pusat termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- Selain audit, Kemensos juga melakukan review, seperti laporan kinerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan laporan keuangan.
- Program lainnya yang akan dilaksanakan untuk pengawasan adalah pemeriksaan fakir miskin serta pengawasan dan pemeriksaan bidang penunjang.
- Kemensos juga melakukan pemantauan rapat strategis.
- Kemensos diminta melakukan pelaporan realisasi anggaran di tahun 2017 lalu.
- Anggaran Itjen Kemensos kalau disandingkan dengan pagu anggaran Kemensos tahun lalu sebesar 0,22%. Tahun 2016 Itjen Kemensos berhasil merealisasikan sebesar 97,5%.
- Untuk realisasi obyek pemeriksaan dan pengawasan lainnya, Itjen Kemensos melakukan review di 28 kegiatan dengan jumlah realisasi kegiatan sebanyak 114 kegiatan.
- Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai three line of defence, konsisten melaksanakan kebijakan.
- Untuk belanja modal 14%, belanja pegawai 37%.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Ditlinjamsos Kemensos)
- Ditlinjamsos akan menyampaikan hal-hal yang pokok karena secara lengkap sudah disampaikan pada hari Jumat lalu.
- Untuk Jaminan Sosial (jamsos) keluarga sangat erat kaitannya dengan dukungan untuk mencapai prioritas nasional dalam menanggulangi kemiskinan. Jamsos keluarga ini termasuk ke dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berjalan saat ini. Dengan paradigma baru ini, PKH bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga.
- Perbaikan sistem yang dilakukan diantaranya perbaikan sistem informasi terutama sistem informasi ke masyarakat karena itulah fungsi strategis PKH yang bisa dijadikan backbone dalam menanggulangi kemiskinan.
- PKH dianggap memiliki kontribusi dalam menanggulangi kemiskinan yang ada.
- Kriteria PKH ditambah dengan kriteria disabilitas berat.
- Upaya untuk perbaikan sistem yang sudah dilakukan adalah pada monitoring dan terintegrasi dengan program lain.
- Dengan target 10.000.000, Ditlinjamsos mendapatkan amanah yang jika disetujui DPR akan Ditlinjamsos pastikan organisasi berjalan secara efektif.
- Ada anggaran sebesar Rp.160 Miliar yang Ditlinjamsos efisiensikan tahun ini.
- Ditlinjamsos siap mendukung program bansos. Ditlinjamsos seperti mendapat semacam kekuatan yang besar untuk merealisasikan program ini.
- World bank merilis bahwa konsumsi per kapita bisa sampai 10%.
- Akses kesehatan mengalami peningkatan hingga 46%.
- Dari jumlah 1,28%, Ditlinjamsos berhasil mengurangi angka dari 10,7% menjadi 9,9%.
- Saat ini sedang berlangsung review penetapan lokasi.
- Mengenai Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) realisasinya cukup bisa terukur. Tahun ini terkena juga penghematan dari sisi penahanan dan Ditlinjamsos sangat membutuhkan bantuan untuk penguatan bencana. Penyediaan dapur umum lapangan sangatlah vital keberadaanya. Dari sisi strategi, Ditlinjamsos merujuk pada penguatan masyarakat yang ada di wilayah rawan bencana sosial. Memberikan jaminan hidup itu merupakan tanggung jawab Kemensos. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan membangun satu wilayah kampung siaga bencana.
- Etika ketika terjadi dampak terorisme, hal yang dilakukan adalah korbannya akan diberikan bantuan dari Kemensos. Korbannya termasuk ke dalam bagian yang dijamin oleh Kemensos.
- Ditlinjamsos menyadari betul tahun penuh tantangan dan mengkondisikan 3 hal yang harus diperbaiki. Upaya Ditlinjamsos memverifikasi berbagai hak yang terkait dengan sinergi lainnya dengan harapan dapat memberantas kemiskinan. Hal ini sangat strategis dan Ditlinjamsos meminta dukungan dari Anggota Dewan.
- Distribusi untuk pendamping sebanyak 18.000.
- Jika nanti direncanakan sesuai arahan presiden, Februari sudah harus cair. Maka Agustus sudah bisa keluar dengan asumsi untuk bantuan sosial akan ada 4 kali pencairan dengan total sebesar Rp14,0 Triliun.
- Semuanya bisa menjalankan sinergi penanganan kedaulatan.
- Ada sebuah aplikasi yang sudah disiapkan oleh Direktorat.
- Ditlinjamsos berharap mendapatkan bantuan kebutuhan dasar karena alokasi diprediksi tidak cukup. Program ini menyangkut dengan masyarakat.
- Sering kali karena nilai anggarannya baru, maka bisa melakukan upaya yang tercapai.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
- Akurasi Data PKH - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Sosial Daerah
- Target dan Sarana Pelaksanaan Program Anggaran 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI
- Anggaran, Sasaran Pelaksanaan dan Satuan Kerja – Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama RI
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)
- Revisi Anggaran antar Program Kementerian Sosial RI 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
- Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama