Rangkuman Terkait
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
- Akurasi Data PKH - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Sosial Daerah
- Target dan Sarana Pelaksanaan Program Anggaran 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI
- Anggaran, Sasaran Pelaksanaan dan Satuan Kerja – Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama RI
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)
- Revisi Anggaran antar Program Kementerian Sosial RI 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
- Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
- Laporan Panja BPIH, Pandangan Fraksi dan Pengesahan BPIH 2020 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
- Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama BNPB.
- Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kementerian Agama dan Isu Lainnya - RDP Komisi 8 dengan Sekjen Kementerian Agama dan Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Barat, Tengah dan Timur
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pendalaman Program dan Fungsi RKA dan RKP Tahun 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2016 (Khusus untuk Sekjen dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Dayasos, Dirjen Rehsos, Dirjen Penanganan Fakir Miskin serta Kabadiklit dan Pansos Kementerian Sosial RI
Tanggal Rapat: 5 Jul 2017, Ditulis Tanggal: 1 Dec 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Eselon 1 Kementerian Sosial
Pada 5 Juli 2017, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Dayasos, Dirjen Rehsos, Dirjen Penanganan Fakir Miskin serta Kabadiklit dan Pansos Kementerian Sosial RI mengenai Pendalaman Program dan Fungsi RKA K/L dan RKP K/L, Tahun 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2016 (Khusus untuk Sekjen dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Noor A. dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Tengah 2 pada pukul 10:40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kemsos.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
- Pagu indikatif Sekjen secara keseluruhan mendapatkan alokasi Rp274 Miliar atau 1,24% dari total seluruh anggaran di Kemensos.
- Tata kelola keuangan dialokasikan sebesar 25,1%.
- Tata kelola penyusunan peraturan perundang-undang dialokasikan sebesar 3,7%.
- Total pengelolaan kehumasan stabil di angka 5%.
- Penguatan tata pengelola administrasi umum sebesar 21,6% pada tahun 2016.
- Program prioritas nasional yang sudah didiskusikan terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
- Sasaran:
- Target verifikasi melalui keputusan Mensos sebesar 2,5 juta keluarga.
- Terkelolanya sistem dan teknologi informasi dengan adanya sistem e-government yang terdiri dari informasi keuangan termasuk data-data yang ada di dalam lingkungan eksternal. Kedepan Kemensos akan membuka data dashboard sebagai basis pemastian data terakomodir atau belum.
- financial technology juga diperhatikan, apakah bisa payment atau tidak.
- Penguatan tata kelola administrasi umum akan fokus pada manajemen barang negara. Hal ini sudah dibahas dengan Komisi 8.
- Sasaran:
- Anggaran untuk 3 layanan sebesar Rp77,24 Miliar untuk layanan protokol, umum dan pengurusan tanah.
- Peta strategis kesekjenan mengacu pada peta strategis yang ada pada Kemensos. Kemensos menyiapkan administrasi profesional.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Kemensos yang kompeten dan profesional menjadi salah satu fokus bagi Kemensos.
- Target opini Kemensos mengacu pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2016.
- Sekjen melakukan penatausahaan Kemenkeu pada seluruh satker di Kemensos.
- Sekjen mencoba meningkatkan SDM berdasarkan tunjangan kinerja dan berbasis kinerja murni. Kemensos sudah dapat harapan dari Kemenpan-RB sebanyak 74%.
- Terkait dg kepentingan daerah, Kemensos sangat beririsan dengan kepentingan daerah dan menjadi beban kerja sehari-hari.
Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI
- Badiklit berkaitan dengan pendidikan tinggi dan diklat. Badiklit mempunyai satker khusus terkait sertifikasi.
- Badiklit telah mencapai realisasi anggaran belanja operasional dan non operasional sebanyak 40,74%.
- Badiklit melakukan pelatihan pada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Ada 94 angkatan yang dilatih dan yang telah terealisasi 43%.
- Terkait dengan pendidikan, Badiklit menggagas Politeknik. Sudah dibuat grand design dan bisa dijalankan proker dari Kemensos. Badiklit juga bisa menerapkan pendidikan vokasi, terapan sampai profesor.
- Sekolah Pendidikan Kesejahteraan Sosial (SPKS) perlu pengembangan infrastruktur. Kampus di dago sudah sangat sempit. Badiklit akan membangun kampus 2.
- Terkait akselerasi diklat, entry pendamping PKH, dan jumlah pendamping PKH ada 25.000 orang. Sejak tahun 2015, belum ada diklat entry lagi. Masih ada 18.000 pendamping PKH yang belum ikut.
- Terkait akselerasi diklat family development season, hingga Juni baru diikuti oleh 2.047 orang.
- Pelatihan tentang Anak Berhadapan Hukum (ABH) juga akan ditingkatkan lagi.
- Pengembangan SDM Kemensos pusat dan daerah menjadi sebuah kegiatan yang penting. Selama ini, tenaga SDM Kemensos perlu dijamin profesionalismenya, namun Badiklit terbatas anggaran.
- Terkait akselerasi akreditasi lembaga Kesos, perlu percepatan. Dari 34.000 lembaga, baru 503 yang sudah terakselerasi.
- Revitalisasi tentang penelitian, beberapa platform diubah. Penelitian lebih banyak pada quick resort.
- Terkait keberadaan pejabat fungsional, diperlukan pengembangan.
- Pagu indikatif Badiklit terlihat untuk kegiatan pendidikan dan kesejahteraan sosial, jumlah Rupiah Murni sebanyak Rp140 Miliar.
- Pengembangan penyuluhan pekerja sosial yang menyangkut akselerasi dialokasikan Rp12,4 Miliar.
- Pendidikan tinggi pekerja sosial sebesar Rp39,3 Miliar.
- Untuk dukungan manajemen dan teknis sebanyak Rp55,4 Miliar.
- Pendidikan Tinggi Kesos berubah dari Sekolah Tinggi menjadi Politeknik. Diharapkan tahun 2018 beroperasi. Pengembangan e-learning menjadi penting, tidak bisa dilaksanakan hanya konvensional.
- Untuk Pusbangkrok juga tengah dilakukan akselerasi.
- Penelitian dan pengembangan Kesos, direncanakan akan ada 13 penelitian.
- Badiklit meminta saran, masukan dan dukungan dari Komisi 8 agar program dapat berjalan dengan baik.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI
- Dari laporan saat raker dengan Mensos, realisasi anggaran tercapai 32,73%.
- Rumah kesejahteraan sosial menjadi salah satu bentuk dari pelayanan sosial.
- Alokasi anggaran pusat mengalami kendala karena pelaksanaan lelang harus menggunakan aplikasi baru.
- Ada kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun, misalnya perayaan hari Pahlawan Nasional.
- Terkait dengan alokasi tali asih, sempat tidak dibayarkan dan akan dibayarkan pada 2017.
- Alokasi anggaran Dirjen Pemberdayaan Sosial Rp420 Miliar dari kemensos, kurang dari 2%. Dari alokasi anggaran yang ada, dialokasikan untuk tugas bantuan yang berada di tingkat provinsi/kab. Alokasi anggaran sdh kami rinci sesuai dengan target.
- Dirjen Dasos tetap memperhatikan arah kebijakan RKP juga Renstra dengan sungguh-sungguh.
- Ada penambahan kegiatan pengelolaan sumber daya sosial terkait izin memberikan kontribusi besar.
- Pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menjadi konsen Dirjen Dasos sehingga kuota dinaikan menjadi 500 orang.
- Organisasi sosial seperti karang taruna diberikan anggaran.
- Terkait Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan, anggaran digunakan sesuai amanat UU.
- Penyederhanaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) akan dilakukan cukup dengan transfer dan tidak jelimet.
- Pemberdayaan komunitas masyarakat kecil ada di 21 provinsi yang akses layanan sosialnya terbatas.
- Suku Anak Dalam di Jambi, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara menjadi konsen Dirjen Dasos.
- Terkait subsidi rastra, Dirjen Dasos masih mengelola anggaran sebanyak Rp19 Triliun untuk membayarkan beras dari Bulog. Tahun 2017 realisasi renstra sudah 81,4%, namun beberapa daerah belum disalurkan berasnya.
- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dilakukan sesuai arahan Kemensos yang dilakukan secara holistik.
- Dari sisi kepedulian, relawan berbeda dengan yang lain dalam pelatihannya.
- Relawan di Aceh, hampir semuanya ditambah anggaran dari APBD, bahkan diberikan motor juga.
- Dirjen Dasos bersama dengan Kementerian Pariwisata sudah melakukan kerja sama terkait daerah potensial.
- Makam Pahlawan akan menjadi nilai tambah bila ditaruh pada destinasi wisata.
- Akan dilakukan pembebasan lahan jalan raya di Pasar Minggu.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI
- Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan sudah ada kenaikan. Rehabilitasi napza mencapai 47% dan disabilitas sosial 36%.
- Untuk belanja modal dan sosial masih berproses sesuai kebutuhan.
- Untuk pagu indikatif rehabilitasi sosial mendapat anggaran murni Rp967 Miliar sekitar 4%.
- Program rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas mendapat alokasi sebanyak Rp157,5 Miliar untuk alat bantu khusus.
- Penanggulangan kemiskinan pada lansia diberikan layanan home care sebanyak 10.000.
- Penyediaan literasi bagi penyandang disabilitas akan disiapkan dengan baik.
- Rehabilitasi sosial pada korban tindak kekerasan akan dilakukan melalui sosialisasi dan rumah perlindungan.
- Untuk rehabilitas sosial pada kekerasan anak, dibuka layanan aduan, program go to school, pondok anak ceria dan pendampingan proses hukum.
- Terdapat fasilitasi akses hak dasar berupa identitas hukum dan administrasi sosial pada lansia.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI
- Dirjen Penanganan Fakir Miskin baru didirikan pada 2016 dengan 3 Direktorat dan 1 Sekretariat.
- Dilihat dari kinerja penyerapan tahun 2016, hampir semua Direktorat mencapai 90% penyerapannya.
- Program Dirjen Penanganan Fakir Miskin adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE), web, Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu), dan Sarana Prasarana Lingkungan (sarling).
- Pada sarling terjadi pengurangan cukup drastis, di perkotaan berkurang 50%, di desa dikurangi 30 unit.
- Pagu anggaran 2017 bila dibagi dalam pagu cukup normal, total belanja sebesar Rp2 Triliun.
- Untuk pedesaan ada anggaran sebanyak Rp149 Miliar, untuk pesisir dan pulau-pulau kecil ada Rp82 Miliar.
- Dirjen Penanganan Fakir Miskin memiliki dana dekonsentrasi sebanyak Rp105 Miliar, Sekretariat mengelola Rp45 Miliar. Total seluruhnya Rp2,1 Triliun.
- Penanganan fakir miskin di perkotaan ada 36.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Bantuan ekonomi produktif diberikan pada 20.000 Kepala Keluarga (KK).
- Secara keseluruhan baru 45% terkait bansos, untuk KUBE dan rutilahu belum cair semua. Target KPM untuk KUBE totalnya 137.000 KPM yang menerima. Masih terdapat KUBE dan WEB pada seluruh Direktorat yang perlu diselesaikan.
- Terdapat perubahan target setelah ada penghematan kembali sehingga presentase berubah.
- Antara pagu indikatif dengan hasil meeting ada perubahan. Dirjen Penanganan Fakir Miskin akan melayani BMT, namun belum terlihat.
- Untuk rutilahu, ada 6.200 KPK yang perlu diselesaikan.
- Dari banyak perubahan, untuk bantuan sarana prasarana usaha seperti e-warung tetap dihidupkan. Paling tidak ada 10.000 e-warung yang dibutuhkan dan kini baru 2.500 yang terbangun.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
- Akurasi Data PKH - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Sosial Daerah
- Target dan Sarana Pelaksanaan Program Anggaran 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI
- Anggaran, Sasaran Pelaksanaan dan Satuan Kerja – Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama RI
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)
- Revisi Anggaran antar Program Kementerian Sosial RI 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
- Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
- Laporan Panja BPIH, Pandangan Fraksi dan Pengesahan BPIH 2020 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
- Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama BNPB.
- Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kementerian Agama dan Isu Lainnya - RDP Komisi 8 dengan Sekjen Kementerian Agama dan Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Barat, Tengah dan Timur