Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI

• Pagu indikatif Sekjen secara keseluruhan mendapatkan alokasi Rp274 Miliar atau 1,24% dari total seluruh anggaran di Kemensos.
  • Tata kelola keuangan dialokasikan sebesar 25,1%.
  • Tata kelola penyusunan peraturan perundang-undang dialokasikan sebesar 3,7%.
  • Total pengelolaan kehumasan stabil di angka 5%.
  • Penguatan tata pengelola administrasi umum sebesar 21,6% pada tahun 2016.
• Program prioritas nasional yang sudah didiskusikan terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
  • Sasaran:
    • Target verifikasi melalui keputusan Mensos sebesar 2,5 juta keluarga.
    • Terkelolanya sistem dan teknologi informasi dengan adanya sistem e-government yang terdiri dari informasi keuangan termasuk data-data yang ada di dalam lingkungan eksternal. Kedepan Kemensos akan membuka data dashboard sebagai basis pemastian data terakomodir atau belum.
    • financial technology juga diperhatikan, apakah bisa payment atau tidak.
    • Penguatan tata kelola administrasi umum akan fokus pada manajemen barang negara. Hal ini sudah dibahas dengan Komisi 8.
• Anggaran untuk 3 layanan sebesar Rp77,24 Miliar untuk layanan protokol, umum dan pengurusan tanah.
• Peta strategis kesekjenan mengacu pada peta strategis yang ada pada Kemensos. Kemensos menyiapkan administrasi profesional.
• Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Kemensos yang kompeten dan profesional menjadi salah satu fokus bagi Kemensos.
• Target opini Kemensos mengacu pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2016.
• Sekjen melakukan penatausahaan Kemenkeu pada seluruh satker di Kemensos.
• Sekjen mencoba meningkatkan SDM berdasarkan tunjangan kinerja dan berbasis kinerja murni. Kemensos sudah dapat harapan dari Kemenpan-RB sebanyak 74%.
• Terkait dg kepentingan daerah, Kemensos sangat beririsan dengan kepentingan daerah dan menjadi beban kerja sehari-hari.

Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI

• Badiklit berkaitan dengan pendidikan tinggi dan diklat. Badiklit mempunyai satker khusus terkait sertifikasi.
• Badiklit telah mencapai realisasi anggaran belanja operasional dan non operasional sebanyak 40,74%.
• Badiklit melakukan pelatihan pada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Ada 94 angkatan yang dilatih dan yang telah terealisasi 43%.
• Terkait dengan pendidikan, Badiklit menggagas Politeknik. Sudah dibuat grand design dan bisa dijalankan proker dari Kemensos. Badiklit juga bisa menerapkan pendidikan vokasi, terapan sampai profesor.
• Sekolah Pendidikan Kesejahteraan Sosial (SPKS) perlu pengembangan infrastruktur. Kampus di dago sudah sangat sempit. Badiklit akan membangun kampus 2.
• Terkait akselerasi diklat, entry pendamping PKH, dan jumlah pendamping PKH ada 25.000 orang. Sejak tahun 2015, belum ada diklat entry lagi. Masih ada 18.000 pendamping PKH yang belum ikut.
• Terkait akselerasi diklat family development season, hingga Juni baru diikuti oleh 2.047 orang.
• Pelatihan tentang Anak Berhadapan Hukum (ABH) juga akan ditingkatkan lagi.
• Pengembangan SDM Kemensos pusat dan daerah menjadi sebuah kegiatan yang penting. Selama ini, tenaga SDM Kemensos perlu dijamin profesionalismenya, namun Badiklit terbatas anggaran.
• Terkait akselerasi akreditasi lembaga Kesos, perlu percepatan. Dari 34.000 lembaga, baru 503 yang sudah terakselerasi.
• Revitalisasi tentang penelitian, beberapa platform diubah. Penelitian lebih banyak pada quick resort.
• Terkait keberadaan pejabat fungsional, diperlukan pengembangan.
• Pagu indikatif Badiklit terlihat untuk kegiatan pendidikan dan kesejahteraan sosial, jumlah Rupiah Murni sebanyak Rp140 Miliar.
  • Pengembangan penyuluhan pekerja sosial yang menyangkut akselerasi dialokasikan Rp12,4 Miliar.
  • Pendidikan tinggi pekerja sosial sebesar Rp39,3 Miliar.
  • Untuk dukungan manajemen dan teknis sebanyak Rp55,4 Miliar.
• Pendidikan Tinggi Kesos berubah dari Sekolah Tinggi menjadi Politeknik. Diharapkan tahun 2018 beroperasi. Pengembangan e-learning menjadi penting, tidak bisa dilaksanakan hanya konvensional.
• Untuk Pusbangkrok juga tengah dilakukan akselerasi.
• Penelitian dan pengembangan Kesos, direncanakan akan ada 13 penelitian.
• Badiklit meminta saran, masukan dan dukungan dari Komisi 8 agar program dapat berjalan dengan baik.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI

• Dari laporan saat raker dengan Mensos, realisasi anggaran tercapai 32,73%.
• Rumah kesejahteraan sosial menjadi salah satu bentuk dari pelayanan sosial.
• Alokasi anggaran pusat mengalami kendala karena pelaksanaan lelang harus menggunakan aplikasi baru.
• Ada kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun, misalnya perayaan hari Pahlawan Nasional.
• Terkait dengan alokasi tali asih, sempat tidak dibayarkan dan akan dibayarkan pada 2017.
• Alokasi anggaran Dirjen Pemberdayaan Sosial Rp420 Miliar dari kemensos, kurang dari 2%. Dari alokasi anggaran yang ada, dialokasikan untuk tugas bantuan yang berada di tingkat provinsi/kab. Alokasi anggaran sdh kami rinci sesuai dengan target.
• Dirjen Dasos tetap memperhatikan arah kebijakan RKP juga Renstra dengan sungguh-sungguh.
• Ada penambahan kegiatan pengelolaan sumber daya sosial terkait izin memberikan kontribusi besar.
• Pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menjadi konsen Dirjen Dasos sehingga kuota dinaikan menjadi 500 orang.
• Organisasi sosial seperti karang taruna diberikan anggaran.
• Terkait Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan, anggaran digunakan sesuai amanat UU.
• Penyederhanaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) akan dilakukan cukup dengan transfer dan tidak jelimet.
• Pemberdayaan komunitas masyarakat kecil ada di 21 provinsi yang akses layanan sosialnya terbatas.
• Suku Anak Dalam di Jambi, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara menjadi konsen Dirjen Dasos.
• Terkait subsidi rastra, Dirjen Dasos masih mengelola anggaran sebanyak Rp19 Triliun untuk membayarkan beras dari Bulog. Tahun 2017 realisasi renstra sudah 81,4%, namun beberapa daerah belum disalurkan berasnya.
• Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dilakukan sesuai arahan Kemensos yang dilakukan secara holistik.
• Dari sisi kepedulian, relawan berbeda dengan yang lain dalam pelatihannya.
• Relawan di Aceh, hampir semuanya ditambah anggaran dari APBD, bahkan diberikan motor juga.
• Dirjen Dasos bersama dengan Kementerian Pariwisata sudah melakukan kerja sama terkait daerah potensial.
• Makam Pahlawan akan menjadi nilai tambah bila ditaruh pada destinasi wisata.
• Akan dilakukan pembebasan lahan jalan raya di Pasar Minggu.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI

• Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan sudah ada kenaikan. Rehabilitasi napza mencapai 47% dan disabilitas sosial 36%.
• Untuk belanja modal dan sosial masih berproses sesuai kebutuhan.
• Untuk pagu indikatif rehabilitasi sosial mendapat anggaran murni Rp967 Miliar sekitar 4%.
• Program rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas mendapat alokasi sebanyak Rp157,5 Miliar untuk alat bantu khusus.
• Penanggulangan kemiskinan pada lansia diberikan layanan home care sebanyak 10.000.
• Penyediaan literasi bagi penyandang disabilitas akan disiapkan dengan baik.
• Rehabilitasi sosial pada korban tindak kekerasan akan dilakukan melalui sosialisasi dan rumah perlindungan.
• Untuk rehabilitas sosial pada kekerasan anak, dibuka layanan aduan, program go to school, pondok anak ceria dan pendampingan proses hukum.
• Terdapat fasilitasi akses hak dasar berupa identitas hukum dan administrasi sosial pada lansia.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI

• Dirjen Penanganan Fakir Miskin baru didirikan pada 2016 dengan 3 Direktorat dan 1 Sekretariat.
• Dilihat dari kinerja penyerapan tahun 2016, hampir semua Direktorat mencapai 90% penyerapannya.
• Program Dirjen Penanganan Fakir Miskin adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE), web, Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu), dan Sarana Prasarana Lingkungan (sarling).
• Pada sarling terjadi pengurangan cukup drastis, di perkotaan berkurang 50%, di desa dikurangi 30 unit.
• Pagu anggaran 2017 bila dibagi dalam pagu cukup normal, total belanja sebesar Rp2 Triliun.
• Untuk pedesaan ada anggaran sebanyak Rp149 Miliar, untuk pesisir dan pulau-pulau kecil ada Rp82 Miliar.
• Dirjen Penanganan Fakir Miskin memiliki dana dekonsentrasi sebanyak Rp105 Miliar, Sekretariat mengelola Rp45 Miliar. Total seluruhnya Rp2,1 Triliun.
• Penanganan fakir miskin di perkotaan ada 36.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
• Bantuan ekonomi produktif diberikan pada 20.000 Kepala Keluarga (KK).
• Secara keseluruhan baru 45% terkait bansos, untuk KUBE dan rutilahu belum cair semua. Target KPM untuk KUBE totalnya 137.000 KPM yang menerima. Masih terdapat KUBE dan WEB pada seluruh Direktorat yang perlu diselesaikan.
• Terdapat perubahan target setelah ada penghematan kembali sehingga presentase berubah.
• Antara pagu indikatif dengan hasil meeting ada perubahan. Dirjen Penanganan Fakir Miskin akan melayani BMT, namun belum terlihat.
• Untuk rutilahu, ada 6.200 KPK yang perlu diselesaikan.
• Dari banyak perubahan, untuk bantuan sarana prasarana usaha seperti e-warung tetap dihidupkan. Paling tidak ada 10.000 e-warung yang dibutuhkan dan kini baru 2.500 yang terbangun.