Kanwil Kalimantan Selatan:

• Ada harapan untuk pembangunan kantor Kanwil Kalsel karena sudah tidak representatif lagi.
• Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sudah Kanwil Kalimantan Selatan lakukan.

Kanwil Kalimantan Utara:

• Sampai hari ini pegawai kita di Kanwil hanya 40 orang. Ada 1 Kabupaten tidak punya penghulu, penyuluh. Kanwil Kalimantan Utara bekerja dengan rumah sewa kita mencoba renovasi gedung. Kanwil Kalimantan Utara ada 2 Kabupaten di 3 T. Malinau dan Nunukan.
• Ada satu Kecamatan tidak bisa didahului oleh darat di Krayan. Permasalahan mendasar di kami yaitu SDM, infrastruktur dan 3T.
• Anggaran Kanwil Kalimantan Utara di tahun 2018 sebesar Rp130 Miliar ada pengurangan Rp1 Miliar dibandingkan tahun 2017.
• Daerah Kaltara dekat dengan Malaysia, Brunei. Disini daerah kesultanan disini indeks kerukunan cukup bagus. Ini aset yang Kalimantan Utara miliki.
• Kanwil Kalimantan Utara ingin dengan program penghapalan dan pemahaman agama Kanwil Kalimantan Utara harap dipercepat program IAIN di Kaltara.
• Kanwil Kalimantan Utara belum memiliki lahan untuk Asrama Haji.

Kanwil Gorontalo:

• Alhamdulillah, Provinsi Gorontalo dapat bantuan untuk Asrama Haji, Balai Nikah dan manasik Komisi 8
• Ada persoalan yaitu program Kanwil Gorontalo yaitu kekurangan anggaran di pelayanan agama kalau di pendidikan tidak. Mohon diperjuangkan oleh Komisi 8. Ada pula masalah honor penyuluh agama. Kanwil Gorontalo usul honor penyuluh agama non PNS tahun 2018 sebesar Rp1 Juta.
• Sekarang insentif guru honorer agama hanya 250 ribu. Gedung FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) baru 2. Gedung ini sentral untuk bangun komunikasi tokoh-tokoh agama. Bantuan pembangunan Madrasah perlu ditingkatkan.

Kanwil Sulawesi Utara:

• Provinsi Sulawesi Utara salah 1 Provinsi tertua. Kanwil Sulawesi Utara sejak tahun 1951. 3 Kabupaten di daerah 3 T. Penduduk berdasarkan data BPS bahwa 63, 05% Kristen dan 28% Islam.
• Sulawesi Utara di nobatkan sebagai daerah yang paling toleran. Khususnya di Manado "mengedepankan torang semua basaudara, torang semua ciptaan Tuhan".
• Ada Kabupaten yang menganggarkan Rp1 Miliar untuk FKUB. Ekspresi keagamaan terus meningkat.
• Masalah pendidikan di Sulawesi Utara perlu jadi perhatian kita semua bahwa dari 15 Kabupaten/Kota. MI hanya 14 buah.
• Khusus di kota Manado hanya ada MAN 1. Masyarakat ingin ada penambahan Madrasah negeri di Manado.
• Di Talaud 17 pulau hanya 8 yang berpenghuni. 9 belum berpenghuni. Ini perlu dapat perhatian khusus di daerah terluar.
• Kanwil Sulawesi Utara mungkin yang terkecil yang luasnya sama dengan KUA. Kepala Kanwil Sulawesi Utara sudah konsultasi dengan Gubernur ada tanah 2,5 ha berdampingan DPRD Provinsi. Kita berharap DPR bisa dorong anggarannya.
• Kantor dinas Kanwil Sulawesi Utara tidak ada, selama ini sewa. Ini perlu jadi perhatian.

Kanwil Sulawesi Tenggara:

• Kenapa Sultra negeri yang dilupakan orang karena hutan Indonesia jantung paru-paru dunia, laut kaya ikan tp km msh posisi daerah 4 T.
• Yang perlu dapat perhatian dan sangat mendesak sekali yaitu penguatan lembaga pendidikan ini. Tahun 2018 usul 24 Madrasah. Kanwil Sulawesi Tengah ada 707 yang negeri 80. Ada 4 Kabupaten tidak ada Madrasah Negeri.
• Yang sangat mendesak termasuk perlunya ada rencana besar Kanwil Sulawesi Tengah adalah jamaah terbesar kedua di Indonesia Timur.
• Ada harapan besar masyarakat tentang pembangunan tower Haji untuk pelayanan Haji. Mudah-mudahan APBP bisa diajukan agar kita tidak tertinggal dengan Gorontalo yang jumlah penduduknya lebih sedikit dari Kanwil Sulawesi Tengah.
• Sebenarnya Kanwil Sulawesi Utara sudah pantas Kanwil Sulawesi Utara jadi embarkasi antara. Mudah-mudahan bisa dipercepat usul percepatan STAIS menjadi IAIN/STAIN.

Kanwil Sulawesi Tengah:

• Fungsi agama kalau dimantapkan betul maka paham radikalisme bisa hilang manakala penyuluh agama ditambah anggaran dan jumlahnya.
• Kepala Kanwil Sulawesi Tengah mengusulkan:
  • Perlu ditambah penyuluh PNS dan non PNS.
  • Pembinaan penyuluh harus ada.
  • Kepala Kanwil Sulawesi Tengah ingin pembinaan guru bukan di diklat. Kalau bisa anggarannya ke Kanwil.
  • Pengawas tidak diberi pembinaan. Mohon anggarannya beri ke Kanwil Sulawesi Tengah.
• Kepala Kanwil Sulawesi Tengah usul perlu ada desa kerukunan. Disitu ada semua agama serta perlu ada Madrasah/Sekolah kerukunan mereka diajarkan kerukunan. Contoh di Poso hanya ada madrasah disana, teman-teman Kristen ingin masuk sana tidak bisa.
• FKUB yang ada sekarang itu tidak jelas. Kalau desa kerukunan itu jadi kerjaan dia maka jadi jelas.
• Sangat kurang sekali penyuluh di Kanwil Sulawesi Tengah.

Kanwil Sulawesi Selatan:

• Tentang Permendagri 59, Kanwil Sulawesi Selatan tidak sepakat. Perlu ada edaran ke Gubernur/DPRD agar untuk swasta tidak ada salahnya untuk dibantu.
• Kanwil Sulawesi Selatan melakukan pendampingan jamaah Haji tapi belum ada anggaran untuk pendampingan calon jamaah haji. Diharapkan jamaah kita bisa lebih memahami hakiki perhajian.
• Masih ada 17 Kabupaten yang belum sekretariat bersama. Mohon MoU bisa dibuka sehingga.

Kanwil Sulawesi Barat:

• Kanwil Sulawesi Barat sangat butuh kreatifitas untuk mendesign agar proker di Sulbar bisa berjalan karena lokasi kita berada di pesisir pantai.
• Ada 9 program yang ada di Kanwil Sulawesi Barat dari Kemenag.
• Hampir semua program naik anggarannya kecuali Pendis.
• Sarana prasarana Kanwil Sulawesi Barat dibangun sejak 80-an. Dulu itu setiap ruangan masih 1 pegawai. Sekarang udah 4. Dan ruangannya 2x2 dan sangat tidak representatif. Maka Kanwil Sulawesi Barat mohon dibantu untuk menyelesaikan pelayanan Kanwil Sulawesi Barat.
• Kanwil Sulawesi Barat butuhkan pengembangan Asrama Haji di Mamuju. Insya Allah tahun 2018 sudah ada 5 Ha yang Kanwil Sulawesi Barat siapkan.
• Standart minimun sarpras di Madrasah dan Ponpes itu masih rendah.
• Guru agama di sekolah umum udah mulai tidak ada. Adanya hanya guru honorer. Begitu juga guru umum di Madrasah. Begitu juga penyuluh agama juga kurang karena yang dibutuhkan tidak cuma penyuluh agama Islam.
• Kanwil Sulawesi Barat sudah menetapkan 2 Desa untuk pengembangan umat beragama. Dalam 1 Desa ada 4 tempat ibadah berbeda agama.
  

Kanwil Maluku Utara:

• Dalam pemahaman Kanwil Maluku Utara ada 3 perkembangan dalam pengelolaan pelayanan publik. Tiga perkembangan ini kalau kita adopsi dalam pengelolaan layanan di Kemenag menurut Kanwil Maluku Utara sangat baik sekali. Dan bisa tidak ketinggalan dalam melakukan pelayanan publik itu.
• Isu yang paling sensitif di kemenag yaitu adalah masalah desentralisasi kewenangan.
• Kanwil Maluku Utara juga bisa diberikan kebijakan kewenangan dalam menyusun regulasi.

Kanwil Papua:

• Kepala Kanwil Papua ingin sampaikan bicara Papua bicara matahari naik. Terkait dengan apa yang dikatakan teman-teman sangat bagus dan hampir semua sama.
• Nasib Kanwil Papua sama ketika ada banyak sakter baru lahir tapi dikelola oleh beberapa orang saja. Mereka hadir dengan tidak punya tempat untuk bernaung dan bekerja untuk masyarakat alias tidak punya kantor.
• Di Papua sangat kekurangan pegawai. Kanwil Papua berharap penerimaan PNS itu ke daerah-daerah, bukan hanya melalui online. Kanwil Papua ingin orang-orang Papua asli yang menjadi PNS disana, bukan para pendatang.
• Kemarin lahir 18 Satker yang tidak punya kantor. Namun tidak punya kantor. Mereka tinggal disana 1 ruang bisa 3-5 orang. Mohon ini menjadi perhatian.
• Banyak KUA yang Kawil Papua tidak miliki di distrik-distrik, sehingga biaya pernikahan itu lebih mahal biaya perjalanan untuk menikah daripada biaya nikahnya. Perjalannya butuh berjuta-juta, padahal nikahnya cuma berapa ratus ribu.
• Selama ini di indoensia, agama di lindungi oleh UU, sedangkan di daerah punya banyak mendirikan Sekolah (swasta). Tapi mereka tidak mendapatkan haknya yaitu pelajaran agama.
• Terkait bantuan, Kemenag itu dianggap punya uang, sehingga Gereja-Gereja, Masjid bawa proposal ke Kanwil Papuua. Padahal, Kanwil Papua juga tidak memiliki uang.

Kanwil Papua Barat:

• Kanwil dari Papua Barat ingin menyampaikan masalah yanng tidak beda jauh dengan Provinsi lain.
• Kalau kerukunan agama di Papua Barat, ada pada 1 tungku 3 batu.
• Kanwil Papua Barat juga sangat kekurangan pegawai dan dalam satu kantor belum memiliki pegawai secara keseluruhan. Dan di sisi infrastruktur juga sama seperti yang lain.
• Anggaran tahun 2018 ini menurun. Terkait bantuan keagamaan ini sangat minim sehingga Kanwil Papua Barat sering dihadapkan masalah terkait bantuan. Mereka juga mempermasalahkan kenapa Kemenag ini kalau dikasih proposal tidak pernah terjawab.
• Masalah penyuluh disana juga sangat kurang, begitu juga mengenai upah dan gaji mereka juga sangat minim.
• Sungguh aneh karena di republik ini sepertinya tidak diperhatikan secara merata seperti di Pendis, secara merata di bagikan dana bantuan Sekolah, tapi sebagian besar tidak mendapat Dana BOS.
• Guru yang mengajar di daerah terpencil harus S1. Padahal kalau kita melihat kondisinya itu sangat tidak mungkin. Kami harapkan peraturan yang menghendaki bahwa Guru harus S1, itu dikecualikan karena kami sangat kesulitan mencari Guru yang S1.
• Disana tidak ada Perguruan Tinggi yang berakteditasi itu tidak ada sehingga harus diklat di Makassar dan yang menjadi masalah untuk biaya hidupnya ditanggung oleh Guru tersebut.

Kanwil Maluku:

• Kondisi geografis Maluku kita dikenal dengan Provinsi kepulauan. Kalau kita bicara Jakarta punya Pulau Seribu. Kalau di Maluku itu dibalik, 1000 Pulau.
• Provinsi Maluku ini gudangnya 3T. Maluku punya luas daratan hanya 7,6%. Kalo anggaran di hitung berdasarkan daratan, sampe kiamat Maluku tidak akan bisa bangkit.
• Tahun 2018 ada penurunan anggaran dilokasi belanja anggaran pegawai, ada juga fungsi yang turun di seluruh Provinsi.
• Madrasah swasta itu mayoritas dan kondisinya berada di bawah standart pelayanan minimal.
• Kalau bisa akun 57 itu dihidupkan kembali di Kemenag. Kalau akun 57 diperbanyak maka dampaknya adalah dampak sosial.
• Kalau bisa pemberlakuan MoU pembelian mobil itu dicabut.
• Permasalahan anggaran penyuruh anggaran non PNS. Kasihan mereka itu digaji sangat kecil. Kalau bisa gajinya itu mencapai UMR.
• Kanwil Maluku Utara mengusahakan di Maluku itu sebagai embarkasi antara. Kanwil Maluku Utara mohon Ketua Komisi 8 DPR ini membantu menguatkan untuk membangun embarkasi di Provinsi paling timur itu.
• Kanwil Maluku Utara mengusulkan kalau Dirjen-Dirjen ini di pisah, ada Dirjen yang mengurus Pondok Pesantren sendiri, mengurus Madrasah dan Perguruan Tinggi juga berbeda. Di Diknas saja PAUD punya sendiri.
• Kalau bisa itu Madrasah bukan Satker, tapi coba dijadikan satu anggarannya dengan Kemenag Kabupaten/Kota.