Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Tanggal Rapat: 1 Apr 2024, Ditulis Tanggal: 26 Jul 2024,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pada 1 April 2024, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh TB Ace Hasan Syadzily dari Fraksi Partai Golkar dapil Jawa Barat 2 pada pukul 15:00 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- BNPB laporkan bahwa DIPA awal anggaran BNPB tahun 2023 sejumlah Rp1.036.186.769.000.
- Dalam perjalanannya terdapat 10 kali perubahan anggaran dan yang menonjol karena bencana karhutlanya sangat besar kami mendapatkan tambahan dana siap pakai sejumlah Rp4.718.880.689.000, sehingga di akhir tahun anggaran BNPB yang didukung dan harus dipertanggungjawabkan sejumlah Rp5.481.143.903.000.
- Untuk serapannya, dari Rp5 Triliun lebih tersebut kami bagi menjadi Program Dukungan Manajemen yang terserap Rp294.358.138.159 atau dalam persentase terserap 98,30%. Untuk Program Ketahanan Bencana terserap Rp5.147.508.382.370 atau dalam persentase terserap 99,34%, sehingga anggaran TA 2023 dari Rp5.481.143.903.000, kami bisa menyerap 99,16%.
- Hal ini tentu saja lebih baik dibandingkan dengan serapan anggaran di tahun 2022.
- BNPB laporkan untuk penyerapan anggaran per Eselon 1:
- Program Dukungan Manajemen
- Sekretariat Utama 98,27%.
- Inspektorat Utama 99,96%
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan 97,56%
- Program Ketahanan Bencana
- Deputi Bidang Sistem dan Strategi 99,87%
- Deputi Bidang Pencegahan 82,38%
- Deputi Bidang Penanganan Darurat 99,86%
- Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 99,95%
- Deputi Bidang Logistik dan Peralatan 99,99%
- Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan 95,75%
- Pusat Pengendalian Operasi 94,51%
- Program Dukungan Manajemen
- Pelaksanaan kegiatan prioritas kedeputian masing-masing:
- Untuk Bidang Sistem dan Strategi ada 6 kegiatan mulai dari penyiapan kebijakan penanggulan bencana nasional, analisis pengembangan strategi penanggulan bencana, dan selanjutnya sampai dengan sistem informasi bidang kebencanaan rata-rata terserap di atas 99%.
- Untuk Deputi II Bidang Pencegahan ada 4 kegiatan pokok mulai dari pembuatan dan pemasangan rambu, penguatan instrumen peringatan dini, fasilitasi penguatan respons sistem peringatan dini, dan fasilitasi penguatan ketangguhan masyarakat menuju Desa Tangguh Bencana sudah terserap, kecuali yang fasilitasi penguatan ketangguhan masyarakat menuju Desa Tangguh Bencana yang baru terserap 77,99%. Hal ini karena ada beberapa yang lelangnya ditunda oleh Bank Dunia.
- Untuk Deputi Bidang Penanganan Darurat ada 3 kegiatan utama, yaitu pendampingan pengelolaan infrastruktur darurat, bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan korban dan pengungsi, dan pendampingan pembentukan dan bimbingan teknis tim reaksi cepat penanggulangan bencana daerah semuanya serapannya di atas 99%.
- Untuk Bantuan Dana Siap Pakai di tahun 2023, jumlah komposisi untuk bencana hidrometeorologi kering menyerap 60,92%. Artinya, hampir Rp4 Triliun lebih masuk di bencana hidrometeorologi kering.
- Untuk Deputi Rehabilitasi Rekonstruksi ada 4 kegiatan utama:
- Verifikasi Usulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ini dapat melaksanakan verifikasi di 68 lokasi dari target 40 dan sudah diajukan ke Kemenkeu. Sampai saat ini sedang menunggu realisasi. BNPB masih terus koordinasi dengan Kemenkeu agar hibahnya segera cair;
- Pendamping Petugas Pengkajian Pasca-bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana. Capaiannya kegiatan Bimtek di 3 provinsi dengan peserta 124 orang;
- Pendampingan Pemulihan Bidang Fisik di Wilayah Terdampak Bencana Masif; dan
- Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pasca-bencana. Anggaran yang tersedia rata-rata sudah terserap 99% lebih.
- Untuk pelaksanaan kegiatan di Deputi Logistik dan Peralatan ada 2 kegiatan:
- Pemenuhan kebutuhan peralatan/sarana penanggulangan bencana.
- Pengadaan tenda yang sudah didistribusikan ke 38 provinsi dan juga pengadaan perahu polytelin.
- Untuk kegiatan prioritas pusat-pusat:
- Pusdatinkom ada pengadaan 3 paket sarana prasarana Pusdalops dan jaringan komunikasi Pusdalops. Kemudian, Budaya Sadar Bencana ada pagelaran kesenian tradisional di 4 wilayah, yaitu Gorontalo, Medan, Sumba Tengah, dan Sumedang.
- Pusdalops ada kegiatan pendampingan sistem komando penanganan darurat bencana dan keposkoan. Dilakukan Bimtek SKPDB dan Keposkoan yang diikuti 80 orang dan dilaksanakan di 37 daerah.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan ada beberapa kegiatan bersifat internal yang dilaksanakan di Pusdiklat Sentul untuk serapan anggarannya semuanya terserap di atas 99%.
- Terkait penanganan bencana masif di tahun 2023 gambarannya:
- Penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten Natuna. Saat itu terjadi tanah longsor yang mengakibatkan 50 orang meninggal. Dilaksanakan penanganan dari mulai tanggap darurat sampai rehabilitasi rekonstruksi. Saat ini sudah terbangun relokasi sebanyak 100 rumah dan sebagian sudah ditempati. Saat tanggap darurat BNPB juga memberikan dukungan kebutuhan dasar dan dukungan operasional DSP sebesar Rp1,45 Miliar;
- Penanganan bencana tanah longsor di Kota Bogor. Bencana ini mengakibatkan 6 rumah dan 1 masjid mengalami rusak berat. Ini kami relokasi karena masyarakat tinggal di bantaran rel kereta api dan sekarang sedang dibangun 38 unit rumah di Pamoyanan. Saat ini sedang tahap pembangunan.
- Untuk Kabupaten Puncak Papua Tengah di mana pada Juli 2023 ada 6 warga Negara Indonesia di Papua yang meninggal karena gizi yang kurang baik. Kemarin diputuskan untuk dibangun gudang logistik di Sinak dan Agandugume. Saat ini sedang dikerjakan dan tidak bisa secepat seperti membangun di luar Papua, karena ini menyangkut masalah masalah keamanan dan material yang harus diangkut. Bahkan, untuk mengirimkan peralatan seperti contohnya eskavator harus di dibuka di darat kemudian dibawa naik helikopter kemudian setelah sampai di Sinak dan Agandugume baru dirakit kembali. Dalam melaksanakan pembangunan ini, BNPB bekerja sama dengan Personel TNI yang ada di sana.
- Terkait kebakaran hutan dan lahan di tahun 2023. Pada saat awal-awal tahun, BNPB melaksanakan pendampingan melekat, rapat koordinasi, pemberian bantuan logistik dan peralatan, dukungan DSP, dan dukungan heli water-bombing serta sarana-prasarana yang lain. Hasilnya, untuk tahun 2023 BNPB bisa menekan jumlah yang terbakar.
- Untuk kebakaran lainnya di tahun 2023 agak spesifik karena el nino-nya cukup panjang, sehingga selain lahan dan hutan yang terbakar, banyak seperti objek-objek lain yang terbakar.
- Di sini BNPB catat ada pelabuhan di Tegal, Jawa Tengah, gunung-gunung seperti Gunung Arjuno, Gunung Bromo, Gunung Ciremai, Gunung Sumbing, dan Gunung Lawu. Lalu, ada juga tempat pembuangan akhir sampah.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama